PKD GARDA TERDEPAN PENGAWASAN

Reporter: Admin |

Editor: Budi Rahmat |

Rabu , 11 Sep 2024 - 22:36

pkd garda terdepan pengawasan                            *oleh : dwi haryadi
dosen fh ubb
 
pemilihan atau pilkada serentak yang dijadualkan november mendatang tinggal hitungan bulan. persiapan sudah jauh hari dilakukan oleh kpu, maupun bawaslu untuk menyukseskan pesta demokrasi di setiap provinsi maupun kabupaten/kota. 
 
dalam hal pengawasan, peran bawaslu menjadi strategis dalam menentukan pelaksanaan setiap tahapan dari awal sampai akhir berjalan on the track. potensi pelanggaran dan sengketa dalam berbagai variannya bisa saja terjadi, sehingga peran pengawas sangat urgen. 
 
secara struktural, pengawas mulai bawaslu pusat, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota sampai dengan kecamatan, desa/kelurahan dan tps. di antara pengawas tersebut ada pengawas kelurahan/desa yang biasa disingkat dengan pkd menjadi garda terdepan dalam pengawasan di lapangan. 
 
oleh karenanya butuh penguatan terhadap pkd, khususnya dalam pemahaman regulasi yang terkait dengan pengawasan dan penanganan pelanggaran. salah satunya seperti yang sudah dilakukan oleh panwaslu merawang melalui bimbingan teknis pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024 bagi pengawas kelurahan desa di awal september lalu. 
 
paling tidak ada empat regulasi yang penting diketahui dan dipahami oleh pkd. 
 
regulasi pertama, uu no 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang menjadi undang-undang. regulasi ini telah mengalami perubahan sampai perubahan ketiga.
 
regulasi kedua, regulasi yang lebih teknis yaitu perbawaslu nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 19 tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar-waktu badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, panitia pengawas pemilihan umum luar negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara. 
 
regulasi yang pertama mengatur perihal proses pemilihan kepala daerah yang akan pencoblosan november mendatang, dan yang kedua mengatur pkd.
       
regulasi ketiga adalah surat keputusan bawaslu nomor 215/hk.01.01/k1/05/2024. di dalamnya mengatur beberapa hal penting. pertama, bahwa pkd bersifat adhoc/sementara dan setiap kelurahan/desa berjumlah 1 orang. 
 
kedua, kewajiban dari pkd ada lima, yaitu tidak diskriminatif, menyampaikan dugaan tindakan yang berakibat terganggunya tahapan pemilihan.
 
kemudian menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran oleh pps dan kpps, menyampaikan laporan pengawasan, serta melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh panwaslu kecamatan. 
 
apabila dicermati, orang yang menjadi pkd harus bersifat netral, dan tidak memihak, kemudian menyampaikan dugaan perbuatan yang dapat mengganggu tahapan, serta menyampaikan temuan dan laporan khusus pelanggaran oleh pps dan kpps.
 
di samping kewajiban, ada 7 tugas pkd. pertama, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah desa/kelurahan. 
 
tahapan ini mulai dari pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan dps, daftar pemilih hasil perbaikan, dan dpt;  pelaksanaan kampanye; perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya.
 
juga termasuk pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara setiap tps;  pengumuman hasil penghitungan suara di setiap tps; pengumuman hasil penghitungan suara dari tps yang ditempelkan di sekretariat pps; penyampaian surat suara dari tps sampai ke ppk; dan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan. 
 
kedua, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan; 
 
ketiga, meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepada instansi yang berwenang; 
 
keempat, menyampaikan temuan dan laporan kepada pps dan kpps untuk ditindaklanjuti; 
 
kelima, memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
 
keenam, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan; dan ketujuh, melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh panwaslu kecamatan.
 
regulasi keempat terkait dengan penanganan pelanggaran, yaitu perbawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. 
 
dalam peraturan ini disebutkan bahwa panwaslu kelurahan/desa berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. 
 
kemudian terkait alur koordinasi, penanganan dugaan pelanggaran oleh panwaslu kelurahan/desa dilakukan dengan meneruskan kepada panwaslu kecamatan, sementara untuk penanganan dugaan pelanggaran oleh pengawas tps dilakukan dengan meneruskan kepada panwaslu kecamatan melalui panwaslu kelurahan/desa.
 
mekanisme penanganan pelanggaran dimulai dari dasar penanganan yaitu adanya laporan atau temuan. untuk laporan di antara syaratnya ada pelapor, laporan disampaikan maksimal paling lama 7 hari sejak diketahuinya pelanggaran, dan menyerahkan foto kopi ktp dan bukti. 
 
sementara untuk temuan didasarkan pada laporan hasil pengawasan pengawas pemilihan atau dapat juga sesuai informasi awal baik lisan maupun tulisan termasuk melalui media elektronik. 
 
paling tidak ada 4 jenis pelanggaran yang nanti potensial ditemukan di lapangan selama tahapan, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, tindak pidana pemilihan, dan pelanggaran hukum lainnya. 
 
semoga tulisan singkat ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan pagi publik maupun pkd itu sendiri guna membangun pengawasan partisipatif.**