Hari ini, Massa Demo ke DPR dan KPU, DPR RI Masih 'Ngakali' Putusan MK

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Rabu , 21 Aug 2024 - 22:00

Gedung DPR RI -screnshot-

hari ini, massa demo ke dpr dan kpu, dpr ri masih 'ngakali' putusan mk                             massa dari partai buruh akan gelar demo menuntut dpr tidak menentang dan mengubah putusan mahkamah konstitusi (mk) terkait syarat pilkada.
----------
kabar aksi ujunjuk rasa ini disampaikan melalui akun media sosial partai buruh pada rabu, 21 agustus 2024.  aksi demo akan berlangsung di depan gedung dpr pada kamis, 22 agustus 2024 pukul 09.00 wib.
adapun tuntutan yang akan disampaikan massa dalam aksi unjuk rasa di depan gedung dpr di antaranya:
1. mendesak dpr ri untuk tidak melawan dan mengubah keputusan mk n0.60/puu-xxii/2024
2. mendesak kpu ri mengeluarkan pkpu sesuai keputusan mk n0.60/puu-xxii/2024
selain di dpr, aksi unjuk rasa ini juga akan dilakukan di depan kantor kpu pada jumat, 23 agustus 2024.
baca juga:konstelasi politik pilkada 2024 berubah usai putusan mk 
demo yang direncanakan berlangsung di kpu menuntut agar pkpu segera diterbitkan paling lambat 23 agustus,
"mendesak kpu paling lambat tanggal 23 agustus 2024 sudah mengeluarkan pkpu sesuai keputusan mahkamah konstitusi nomor 60/puu-xxii/2024," tulis partai buruh dikutip x @excopartaiburuh.
peringatan darurat di medsos
adanya aksi unjuk rasa yang akan digelar besok terkait dengan putusan badan legislatif (baleg) dpr yang menentang putusan mk tentang syarat minimal kursi di parlemen untuk calon kepala daerah di pilkada mendatang.
adapun putusan mk no.60/ppu-xxii/2024, setiap partai politik hanya memiliki suara 7,5 persen di pemilu dprd untuk mengusung pasangan calon (paslon).
kendati demikian, satu hari setelah putusan itu, baleg dpr segera menggelar rapat untuk memutuskan sepihak dengan tetap menggunakan syarat minimal 20 persen kursi dprd jika ingin mengusung paslon di pilkada.
keputusan baleg dpr ini seolah-olah 'ngakali' untuk menghambat putusan mk agar tidak berlaku pada pilkada 2024 mendatang.
dalam putusan putusan mk no.60/ppu-xxii/2024, partai politik cukup memperoleh suara sebesar 7.5 persen di pemilu dprd terakhir untuk mengusung paslon.
akan tetapi dalam rapat yang dilakukan sehari setelah putusan tersebut, badan legislatif atau baleg dpr langsung menggelar rapat dan memutuskan tetap menggunakan syarat minimal 20 persen kursi dprd jika ingin mengusung pasangan calon dalam pilkada.
keputusan baleg ini seakan tidak mengindahkan putusan mk dan hal ini mendapatkan berbagai respon dari masyarakat dengan memposting gambah garuda pancasila dengan latar belakang biru serta bertuliskan peringatan darurat.
baca juga:pelantikan 35 dprd terpilih kabupaten bangka dijadwalkan 17 september
salah satunya adalah akun x@abu_waras yang menuliskan narasi bahwa, ‘hari ini, segenap netizen di tanah air secara serentak memposting gambar ini, sebagai pesan peringatan darurat di berbagai platform media sosial’.
selain itu pandji pragiwaksono di akun x@pandji yang diketahui juga fokal dam meyuarakan demokrasi di tanah air ikut memposting gambar bertulisan peringatan darurat.
sedangkan zainal arifin mochtar dalam akun x@zainalamochtar menuliskan meminta kalau bermufakat jahat cukup di pilpres saja.
“dear pak dan mas, mbok ya kalo bermufakat jahat menipu rakyat cukup sekali di pilpres-lah. saat itu kami tolak tapi krn sdh putusan mk ya gimana lagi. masa di pilkada, kalian mau menipu lagi dengan permufakatan jahat lainnya. masa jatuh di dua lubang yang sama sih..,” tulisnya.
postingan ini mendapatkan tanggapan dari netizen yang menyebutkan bahwa apa yang terjadi saat ini tak lepas dari tanggung jawab pdip yang membesarkan jokowi.***