Karyawan dan Petani Sawit Menjerit, Gubernur, Bantu Kami!

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Senin , 13 May 2024 - 21:52

Ilustrasi-screnshot-

''Tolong BABEL POS terus suarakan ini, kami melihat cuma media satu ini yang getol mengangkat dari sisi kami yang terdampak ini!''

Sementara Waktu terus berjalan, pengacara yang juga Kuasa Hukum sekaligus juru bicara PT. Mutiara Hijau Lestari dan CV. Mutiara Alam Lestari, Jhohan Adhi Ferdian SH.,M.H hanya diam Ketika dikonfirmasi balik media ini. Dia seperti tampak berpikir keras.

Sikap Johan itu Ketika wartawan media ini menyatakan banyak petani dan karyawan pabrik menawarkan solusi untuk bertahan dengan kondisi yang ada. Tawaran petani dan karyawan itu setelah melihat fakta banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan smelter yang kini jadi pengangguran.

Bahkan banyak karyawan smelter atau yang sebelumnya bekerja di sektor tambang timah, justru mencoba beralih ke sektor perkebunan sawit. Padahal sektor ini juga sedang 'tidak baik-baik' saja.

Secara halus Johan menyatakan, sebenanya keinginan untuk mencoba bertahan, itulah yang dilakukan

pabrik dan perkebunan selama ini. Namun, hal yang perlu diingat, biaya operasional itu tak hanya soal gaji dan pendapatan petani saja, tapi juga banyak hal yang tidak semuanya bisa ditangguhkan dulu.

''Tidak semua bisa ditangguhkan, seperti gaji karyawan, itu adalah hak dan itu adalah untuk keluarga mereka, apa mungkin koita tangguhnya? tega amat,'' ujar Johan.

Seperti diketahui, Langkah 2 pabrik sawit di Bangka Tengah (Bateng), masing-masing PT. Mutiara Hijau Lestari (MHL) dan CV. Mutiara Alam Lestari (MAL), untuk mem-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kian di depan mata.

''Memang 2 perusahaan klien kami ini selaku pemilik dan operator PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang menerima TBS (Tandan Buah Segar) sawit di 2 kabupaten (Bangka Selatan dan Bangka Tengah.red) tersebut hanya bisa menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar,'' ujar JOhan.

Manajemen sedang berupaya keras memikirkan opsi-opsi yang tersedia agar 2 pabrik dapat beroperasi dan kembali menampung sawit-sawit masyarakat. Tetapi memang, kami akui manajemen perusahaan klien kami ini sepertinya sedang menemui kesulitan dan jalan buntu,'' tukas Jhohan lagi.

Sikap manajemen 2 pabrik itu adalah sebagai dampak pemblokiran rekening perusahaan yang dilakukan Kejagung RI terkait kasus dugaan Tipikor Tata Niaga Timah 2015-2022, ternyata juga terhadap rekening CV. Mutiara Alam Lestari (MAL) dan CV Mutiara Hijau Lestari (MHL).

Akibatnya, sudah dapat ditebak, ini menyebabkan terganggunya operasional dan cash flow kedua perusahaan sawit itu terganggu. Sehingga pihak pabrik melalui kuasa hukumnya menyampaikan kepada masyarakat luas, Petani sawit, Pengepul sawit, Mitra dan Stakeholder terkait bahwa pabrik yang dikelola oleh CV. Mutiara Alam Lestari dan CV Mutiara Hijau Lestari berhenti dan tidak menerima pembelian sawit untuk sementara Waktu.

Dikatakan, CV. Mutiara Alam Lestari (MAL) & CV. Mutiara Hijau Lestari (MHL) adalah murni perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang selama ini telah ikut membantu jalannya perekonomian masyarakat dalam pembelian dan pengelolaan Tanda Buah Segar (TBS) dan tidak tersangkut dengan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Timah yang saat ini sedang ditangani Kejagung.***

karyawan dan petani sawit menjerit, gubernur, bantu kami!                            tidak adanya upaya dan tindakan nyata dari pemerintah terutama penjabat (pj) gubernur provinsi kepulauan bangka belitung (babel), mulai menimbulkan reaksi dari kalangan karyawan dan petani sawit.
-------------------
kalaulah seorang pj gubernur hanya sebatas 'tukang stempel' dan tidak ada tndakan apa-apa terhadap kondisi rakyat yang tengah terpuruk, berarti tak jauh lebih buruk dari yang sebelum-sebelumnya.  
''katanya gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, sementara kondisi yang dialami rakyat daerah ini adalah menyangkut dari pusat, bagaimana sikap gubernur?  apa kebijakan  gubernur?'' ujar seorang pekerja pabrik yang meminta namanya tak ditulis.
baca juga:kejagung blokir rekening 2 pabrik sawit di basel
ancaman pemutusan hubungan kerja (phk) pekerja sawit yang dipastikan akan berimbas ke petani, buruh, serta keluarga mereka nantinya bukanlah perkara kecil.  sementara, tidak terlihat sedikitpun upaya pemerintah terutama pemprov atas keadaan yang tengah terjadi.  pemerintah hanya seolah menjadi penonton di tengah ancaman penderitaan rakyat yang pasti terjadi.
''ini bukan main-main, paling tidak, pj gubernur adalah upaya misalnya konsultasi ke mendagri mencarikan solusi untuk kami ini.  kami tidak meminta pj gubernur mencampuri masalah hukum yang tengah menimpa kami ini, tapi soal nasib dan perut kami, masa depan kami,'' tegas yang lain menimpali.
sementara itu, data yang diperoleh babelpos, ketakutan para pekerja sawit itu tidak terlepas dari fakta yang da.  
nasib para pekerja smelter yang sudah di phk rata-rata kelimpungan tak tahu mau berbuat apa.  akan digerakkan kembalinya smelter mereka oleh pihak pt timah tbk, ternyata tak semudah mengucapkan.  hingga sekarang semua hanya wacana kosong.  
baca juga:dua pabrik sawit dikabarkan tutup
pemda cuma menghitung
hingga saat ini memang peran dan turun tangannya pemerintah provinsi maupun kabupaten terdampak, hingga saat ini nyaris tak terlihat.  seperti banyaknya karyawan smelter yang di phk, pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung (babel) tampaknya tak lebih hanya seperti lembaga penghitung jumlah yang di-phk saja.
''apa solusi yang diberikan untuk kami? tidak ada, bisanya menghitung yang di phk sekian, lalu kami akan dibagaimanakan, tidak ada.  tolong jangan hanya lihat sisi hukum, lihat juga dampak social dan nasib kami.  kami juga anak bangsa yang butuh penghidupan yang layak di negeri ini.'' 
demikian pesan singkat yang diterima media ini.
''tolong babel pos terus suarakan ini, kami melihat cuma media satu ini yang getol mengangkat dari sisi kami yang terdampak ini!'' 
sementara waktu terus berjalan, pengacara yang juga kuasa hukum sekaligus juru bicara pt. mutiara hijau lestari dan cv. mutiara alam lestari, jhohan adhi ferdian sh.,m.h hanya diam ketika dikonfirmasi balik media ini.  dia seperti tampak berpikir keras.
sikap johan itu ketika wartawan media ini menyatakan banyak petani dan karyawan pabrik menawarkan solusi untuk bertahan dengan kondisi yang ada.  tawaran petani dan karyawan itu setelah melihat fakta banyaknya pemutusan hubungan kerja (phk) karyawan smelter yang kini jadi pengangguran.  
bahkan banyak karyawan smelter atau yang sebelumnya bekerja di sektor tambang timah, justru mencoba beralih ke sektor perkebunan sawit.   padahal sektor ini juga sedang 'tidak baik-baik' saja.
baca juga:pekerja dan petani sawit digoyang tipikor timah, 5000 orang terdampak
secara halus johan menyatakan, sebenanya keinginan untuk mencoba bertahan, itulah yang dilakukan 
pabrik dan perkebunan selama ini.  namun, hal yang perlu diingat, biaya operasional itu tak hanya soal gaji dan pendapatan petani saja, tapi juga banyak hal yang tidak semuanya bisa ditangguhkan dulu.
''tidak semua bisa ditangguhkan, seperti gaji karyawan, itu adalah hak dan itu adalah untuk keluarga mereka, apa mungkin koita tangguhnya?  tega amat,'' ujar johan.
seperti diketahui, langkah 2 pabrik sawit di bangka tengah (bateng), masing-masing pt. mutiara hijau lestari (mhl) dan cv. mutiara alam lestari (mal), untuk mem-phk (pemutusan hubungan kerja) kian di depan mata.
''memang 2 perusahaan klien kami ini selaku pemilik dan operator pks (pabrik kelapa sawit) yang menerima tbs (tandan buah segar) sawit di 2 kabupaten (bangka selatan dan bangka tengah.red) tersebut hanya bisa menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar,'' ujar johan.
manajemen sedang berupaya keras memikirkan opsi-opsi yang tersedia agar 2 pabrik dapat beroperasi dan kembali menampung sawit-sawit masyarakat.  tetapi memang, kami akui manajemen perusahaan klien kami ini sepertinya sedang menemui kesulitan dan jalan buntu,'' tukas jhohan lagi.
baca juga:gara-gara tipikor timah, rekening sawit diblokir, pabrik stop beli tbs
sikap manajemen 2 pabrik itu adalah sebagai dampak pemblokiran rekening perusahaan yang dilakukan kejagung ri terkait kasus dugaan tipikor tata niaga timah 2015-2022, ternyata juga terhadap rekening cv. mutiara alam lestari (mal) dan cv mutiara hijau lestari (mhl).
akibatnya, sudah dapat ditebak, ini menyebabkan terganggunya operasional dan cash flow kedua perusahaan sawit itu terganggu.   sehingga pihak pabrik melalui kuasa hukumnya menyampaikan kepada masyarakat luas, petani sawit, pengepul sawit, mitra dan stakeholder terkait bahwa pabrik yang dikelola oleh cv. mutiara alam lestari dan cv mutiara hijau lestari berhenti dan tidak menerima pembelian sawit untuk sementara waktu.
dikatakan, cv. mutiara alam lestari (mal) & cv. mutiara hijau lestari (mhl) adalah murni perusahaan pabrik kelapa sawit (pks) yang selama ini telah ikut membantu jalannya perekonomian masyarakat dalam pembelian dan pengelolaan tanda buah segar (tbs) dan tidak tersangkut dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah yang saat ini sedang ditangani kejagung.***