Karyawan dan Petani Sawit Menjerit, Gubernur, Bantu Kami!

TIDAK ADANYA upaya dan Tindakan nyata dari pemerintah terutama Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), mulai menimbulkan reaksi dari kalangan karyawan dan petani sawit.

-------------------

KALAULAH seorang Pj Gubernur hanya sebatas 'tukang stempel' dan tidak ada tndakan apa-apa terhadap kondisi rakyat yang tengah terpuruk, berarti tak jauh lebih buruk dari yang sebelum-sebelumnya.  

''Katanya Gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, sementara kondisi yang dialami rakyat daerah ini adalah menyangkut dari pusat, bagaimana sikap Gubernur?  Apa kebijakan  Gubernur?'' ujar seorang pekerja pabrik yang meminta Namanya tak ditulis.

BACA JUGA:Kejagung Blokir Rekening 2 Pabrik Sawit di Basel

Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja sawit yang dipastikan akan berimbas ke petani, buruh, serta keluarga mereka nantinya bukanlah perkara kecil.  Sementara, tidak terlihat sedikitpun upaya pemerintah terutama Pemprov atas keadaan yang tengah terjadi.  Pemerintah hanya seolah menjadi penonton di tengah ancaman penderitaan rakyat yang pasti terjadi.

''Ini bukan main-main, paling tidak, Pj Gubernur adalah upaya misalnya konsultasi ke Mendagri mencarikan solusi untuk kami ini.  Kami tidak meminta Pj Gubernur mencampuri masalah hukum yang tengah menimpa kami ini, tapi soal nasib dan perut kami, masa depan kami,'' tegas yang lain menimpali.

Sementara itu, data yang diperoleh BABELPOS, ketakutan para pekerja sawit itu tidak terlepas dari fakta yang da.  

Nasib para pekerja smelter yang sudah di PHK rata-rata kelimpungan tak tahu mau berbuat apa.  Akan digerakkan kembalinya smelter mereka oleh pihak PT Timah Tbk, ternyata tak semudah mengucapkan.  Hingga sekarang semua hanya wacana kosong.  

BACA JUGA:Dua Pabrik Sawit Dikabarkan Tutup

Pemda Cuma Menghitung

Hingga saat ini memang peran dan turun tangannya pemerintah Provinsi Maupun Kabupaten terdampak, hingga saat ini nyaris tak terlihat.  Seperti banyaknya karyawan smelter yang di PHK, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tampaknya tak lebih hanya seperti Lembaga penghitung jumlah yang di-PHK saja.

''Apa solusi yang diberikan untuk kami? Tidak ada, bisanya menghitung yang di PHK sekian, lalu kami akan dibagaimanakan, tidak ada.  Tolong jangan hanya lihat sisi hukum, lihat juga dampak social dan nasib kami.  Kami juga anak bangsa yang butuh penghidupan yang layak di negeri ini.'' 

Demikian pesan singkat yang diterima media ini.