Belanja Pegawai Jadi Sorotan Dewan

Reporter: Admin |

Editor: Noperma |

Selasa , 04 Nov 2025 - 20:41

Belanja Pegawai Jadi Sorotan Dewan.-Tim-

PANGKALPINANG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Eddy Iskandar mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera mempercepat upaya identifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dinilai krusial menyusul adanya penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional, termasuk yang dialami oleh Bangka Belitung.

Desakan itu disampaikan Eddy Iskandar saat memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Babel, Senin (03/11/2025).

Eddy menjelaskan dalam pertemuan tersebut DPRD mendorong Pemprov segera membentuk tim guna mengintensifkan pendapatan daerah. Ia menekankan bahwa penurunan TKD memaksa Pemda untuk mengubah orientasi dalam pembangunan. "Maka ini akan terus berlanjut karena setelah ini kita akan melakukan pembahasan lagi secara bersama dengan mitra-mitra terkait," ujar Politisi Partai Golkar tersebut.

Menurut Eddy, pola pikir daerah tidak bisa lagi "santai" dan hanya mengandalkan TKD yang besar dari pusat. "Di tengah kondisi sekarang ini, tidak bisa lagi PAD itu seperti nunggu duren sampai jatuh. Tapi ini harus dikejar, harus berkreasi lebih baik, membuat inovasi agar bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa datang untuk mendapatkan layanan dan menghasilkan PAD," tegasnya.

DPRD Babel juga mendorong semua OPD, terutama yang memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT), untuk bekerja lebih maksimal dalam menghasilkan pendapatan. "Semua kita dorong, semua kita panggil, termasuk OPD yang berkaitan dengan pendapatan terutama yang memiliki UPT-UPT yang seharusnya bisa lebih maksimal. Dan kita lihat juga kalau tidak maksimal maka apa permasalahannya dan kita akan bersama-sama mencari jalan keluar. Misalnya kalau aturannya belum ada segera dibuatkan, kita koordinasikan semua," jelas Eddy.

Saat ini, capaian PAD Babel masih berada di kisaran Rp 700 miliar. Hingga Oktober 2025, realisasi target PAD Pemprov Babel baru mencapai 80 persen. Melalui intensifikasi dan kerja sama dengan pihak ketiga, PAD diharapkan dapat bertambah dari tahun ke tahun dan menjadi kekuatan utama daerah untuk melanjutkan pembangunan.

Selain masalah PAD, rapat juga menyoroti pentingnya efisiensi belanja daerah dalam rangka mematuhi ketentuan nasional terkait batas belanja pegawai. Eddy Iskandar menyebut bahwa upaya ini harus dimulai dari sekarang agar pada tahun 2027, persentase belanja pegawai bisa mencapai 30%, turun dari kondisi saat ini yang masih berada di angka 40an persen.

"Yang jelas semua ini karena kita ingin mematuhi ketentuan bahwa pada tahun 2027 belanja pegawai itu di 30%, makanya harus dimulai dari sekarang yakni dengan melakukan penciptaan beberapa OPD yang dianggap tidak vital tidak memberikan maksimal kepada masyarakat supaya ada pengurangan biaya operasional, tunjangan untuk eselon III," tutupnya. (bbp)

belanja pegawai jadi sorotan dewan                            pangkalpinang – wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bangka belitung (babel), eddy iskandar mendesak pemerintah provinsi untuk segera mempercepat upaya identifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah (pad). langkah ini dinilai krusial menyusul adanya penurunan dana transfer ke daerah (tkd) secara nasional, termasuk yang dialami oleh bangka belitung.
desakan itu disampaikan eddy iskandar saat memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (opd) terkait di lingkungan pemprov babel, senin (03/11/2025).
eddy menjelaskan dalam pertemuan tersebut dprd mendorong pemprov segera membentuk tim guna mengintensifkan pendapatan daerah. ia menekankan bahwa penurunan tkd memaksa pemda untuk mengubah orientasi dalam pembangunan. "maka ini akan terus berlanjut karena setelah ini kita akan melakukan pembahasan lagi secara bersama dengan mitra-mitra terkait," ujar politisi partai golkar tersebut.
menurut eddy, pola pikir daerah tidak bisa lagi "santai" dan hanya mengandalkan tkd yang besar dari pusat. "di tengah kondisi sekarang ini, tidak bisa lagi pad itu seperti nunggu duren sampai jatuh. tapi ini harus dikejar, harus berkreasi lebih baik, membuat inovasi agar bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa datang untuk mendapatkan layanan dan menghasilkan pad," tegasnya.
dprd babel juga mendorong semua opd, terutama yang memiliki unit pelaksana teknis (upt), untuk bekerja lebih maksimal dalam menghasilkan pendapatan. "semua kita dorong, semua kita panggil, termasuk opd yang berkaitan dengan pendapatan terutama yang memiliki upt-upt yang seharusnya bisa lebih maksimal. dan kita lihat juga kalau tidak maksimal maka apa permasalahannya dan kita akan bersama-sama mencari jalan keluar. misalnya kalau aturannya belum ada segera dibuatkan, kita koordinasikan semua," jelas eddy.
saat ini, capaian pad babel masih berada di kisaran rp 700 miliar. hingga oktober 2025, realisasi target pad pemprov babel baru mencapai 80 persen. melalui intensifikasi dan kerja sama dengan pihak ketiga, pad diharapkan dapat bertambah dari tahun ke tahun dan menjadi kekuatan utama daerah untuk melanjutkan pembangunan.
selain masalah pad, rapat juga menyoroti pentingnya efisiensi belanja daerah dalam rangka mematuhi ketentuan nasional terkait batas belanja pegawai. eddy iskandar menyebut bahwa upaya ini harus dimulai dari sekarang agar pada tahun 2027, persentase belanja pegawai bisa mencapai 30%, turun dari kondisi saat ini yang masih berada di angka 40an persen.
"yang jelas semua ini karena kita ingin mematuhi ketentuan bahwa pada tahun 2027 belanja pegawai itu di 30%, makanya harus dimulai dari sekarang yakni dengan melakukan penciptaan beberapa opd yang dianggap tidak vital tidak memberikan maksimal kepada masyarakat supaya ada pengurangan biaya operasional, tunjangan untuk eselon iii," tutupnya. (bbp)

Tag

Share