Zohran Mamdani, Walikota Muslim Pertama New York, Dituding 'Komunis' & Terancam Diusir dari AS
Zohran Mamdani-screnshot-
Pakar hukum imigrasi Jeremy McKinney menilai langkah yang diambil Partai Republik ini nyaris tak mungkin berhasil.
“Denaturalisasi adalah upaya ekstrem yang memerlukan bukti jelas dan meyakinkan bahwa seseorang berbohong dalam aplikasinya. Dalam kasus Mamdani, bukti itu tidak ada,” ujar McKinney, sebagaimana dikutip dari CNBC.
“Saya tidak melihat dasar hukum yang kuat untuk mencabut kewarganegaraannya.”
Salah satu dasar serangan terhadap Mamdani adalah keanggotaannya di Democratic Socialists of America. Namun, para akademisi menegaskan DSA tidak bisa disamakan dengan partai komunis.
“Kaum sosialis demokratis menolak permusuhan komunis terhadap demokrasi perwakilan, serta menolak kontrol total negara atas alat produksi,” jelas Harvey Klehr, sejarawan komunisme dari Emory University.
Dengan demikian, tuduhan bahwa Mamdani melanggar formulir naturalisasi — yang melarang keanggotaan dalam partai komunis — tidak memiliki dasar hukum.
Bagi banyak pengamat politik, serangan terhadap Mamdani bukan semata soal hukum, melainkan benturan ideologis dan identitas.
Kemenangan seorang Muslim, imigran kulit berwarna, dan sosialis demokratis di kota sebesar New York menjadi simbol pergeseran politik Amerika — sekaligus menyulut ketakutan baru di kalangan konservatif putih.
Mamdani kini menjadi figur yang membelah opini publik AS.. Bagi kaum progresif, ia lambang perubahan dan keadilan sosial.
Bagi kaum konservatif, ia representasi “ancaman ideologis” yang menggerus nilai-nilai Amerika klasik.***