Sidang Tipikor Timah 3 Eks Kadis ESDM Babel? Gubernur tak Terseret?

Reporter: Reza Hanapi |

Editor: Syahril Sahidir |

Rabu , 31 Jul 2024 - 21:38

Persidangan Tipikor Timah di PN jakarta Pusat.-Reza Hanapi-

KORANBABELPOS.ID.- JAKARTA - Bagaimana dakwaan terhadap ke 3 terdakwa eks Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rabu, 31 Juli 2024, kemarin. Mengapa Suranto Wibowo, Rusbani, dan Amir Sahbana jadi terdakwa dalam dugaan perkara tipikor tata niaga komoditas timah terkait wilayah IUP di PT Timah Tbk tahun 2015-2022 itu?

Satu pertanyaan publik selama ini yang belum terjawab, mengapa Gubernur Babel selaku atasan langsung ketiganya tidak terseret dalam kasus yang menghebohkan republic ini? Apakah ada perbedaan dakwaan terhadap ketiganya?

Hal yang cukup miris dalam dakwaan itu menguak, bahwa ketiga pejabat negara itu justru lebih dominan pada posisi memperkaya orang lain ketimbang memperkaya diri sendiri. Satu-satunya eks Kadis yang ada ikut menikmati dan terkuak adalah Amir Sahbana dengan nilai Rp 325 juta?

Dari dakwaan ini menguak terseretnya mereka lebih banyak pada tataran kebijakan yang berakibat negara dirugikan dan memperkaya pihak lain. Termasuk tidak terseretnya Gubernur juga karena ada landasan bahwa tataran kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan mereka selaku kepala dinas.

Akibat kebijakan itu, negara dirugikan sebesar Rp300.003.263.938.131,14 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 nomor: PE.04.03/S-522/D5/03/2024 Tanggal 28 Mei 2024 dari BPKP RI.

Seperti dalam dugaan untuk Suranto Wibowo, ada point yang tertulis berbunyi:

*9) Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/113/ESDM/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kemana saja aliran kerugian negara itu? Dalam dakwaan disebut:

1. Memperkaya AMIR SYAHBANA sebesar Rp325.999.998,00 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

2. Memperkaya SUPARTA melalui PT Refined Bangka Tin setidak-tidaknya sebesar Rp4.571.438.592.561,56 (empat triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah lima puluh enam sen).

3. Memperkaya TAMRON alias AON melalui CV Venus Inti Perkasa setidak tidaknya Rp3.660.991.640.663,67 (tiga triliun enam ratus enam puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh tujuh sen).

sidang tipikor timah 3 eks kadis esdm babel? gubernur tak terseret?                            koranbabelpos.id.- jakarta - bagaimana dakwaan terhadap ke 3 terdakwa eks kepala dinas energi sumber daya mineral (esdm) provinsi kepulauan bangka belitung (babel), rabu, 31 juli 2024, kemarin.  mengapa suranto wibowo, rusbani, dan amir sahbana jadi terdakwa dalam dugaan perkara tipikor tata niaga komoditas timah terkait wilayah  iup di pt timah tbk tahun 2015-2022 itu?
satu pertanyaan publik selama ini yang belum terjawab, mengapa gubernur babel selaku atasan langsung ketiganya tidak terseret dalam kasus yang menghebohkan republic ini?  apakah ada perbedaan dakwaan terhadap ketiganya?
hal yang cukup miris dalam dakwaan itu menguak, bahwa ketiga pejabat negara itu justru lebih dominan pada posisi memperkaya orang lain ketimbang memperkaya diri sendiri. satu-satunya eks kadis yang ada ikut menikmati dan terkuak adalah amir sahbana dengan nilai rp 325 juta?
dari dakwaan ini menguak terseretnya mereka lebih banyak pada tataran kebijakan yang berakibat negara dirugikan dan memperkaya pihak lain.  termasuk tidak terseretnya gubernur juga karena ada landasan bahwa tataran kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan mereka selaku kepala dinas.
akibat kebijakan  itu, negara  dirugikan sebesar rp300.003.263.938.131,14 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah ijin usaha pertambangan (iup) di pt timah, tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 nomor:  pe.04.03/s-522/d5/03/2024 tanggal 28 mei 2024 dari bpkp ri.
baca juga:sidang trio eks kadis esdm, amir dan suranto langsung, rusbani secara online 
seperti dalam dugaan untuk suranto wibowo, ada point yang tertulis berbunyi:
*9) keputusan gubernur kepulauan bangka belitung nomor: 188.44/113/esdm/2019 tanggal 31 januari 2019 tentang pelimpahan wewenang pengelolaan pertambangan mineral dari gubernur kepulauan bangka belitung 
kepada kepala dinas energi dan sumber daya mineral provinsi kepulauan bangka belitung.
kemana saja aliran kerugian negara itu?  dalam dakwaan disebut:
1. memperkaya amir syahbana sebesar rp325.999.998,00 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
2. memperkaya suparta melalui pt refined bangka tin setidak-tidaknya sebesar rp4.571.438.592.561,56 (empat triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah lima puluh enam sen).
3. memperkaya tamron alias aon melalui cv venus inti perkasa setidak tidaknya rp3.660.991.640.663,67 (tiga triliun enam ratus enam puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh tujuh sen).
baca juga:sidang perdana tipikor mulai hari ini, beredar isu soal hendry lie?
4. memperkaya robert indarto melalui pt sariwiguna binasentosa setidak tidaknya rp1.920.273.791.788,36 (satu triliun sembilan ratus dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh enam sen).
5. memperkaya suwito gunawan alias awi melalui pt stanindo inti perkasa setidak tidaknya rp2.200.704.628.766,06 (dua triliun dua ratus miliar tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah enam sen).
6. memperkaya hendry lie melalui pt tinindo internusa setidak tidaknya rp1.059.577.589.599,19 (satu triliun lima puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan belas sen).
7. memperkaya 375 mitra jasa usaha pertambangan (pemilik iujp) diantaranya cv global mandiri jaya, pt indo metal asia, cv tri selaras jaya, pt agung dinamika teknik utama setidak-tidaknya rp10.387.091.224.913,00 (sepuluh triliun tiga ratus delapan puluh tujuh milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tigas belas rupiah).
8. memperkaya diantaranya cv. indo metal asia dan cv. koperasi karyawan mitra mandiri (kkmm) setidak-tidaknya rp4.146.699.042.396,00 (empat triliun seratus empat puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
9. memperkaya emil ermindra melalui cv salsabila setidak-tidaknya rp986.799.408.690,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
10) memperkaya harvey moeis dan helena lim setidak-tidaknya rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar rupiah).
baca juga:amir syahbana tertunduk dan bermasker masuk ruang sidang
perbuatan para terdakwa dinilai bertentangan dengan:
1) pasal 124 ayat (3), pasal 142 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan jo. undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
2) pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara
3) pasal 92 ayat (1) dan (2), pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
4) pasal 13 ayat (2), pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19 peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.
5) pasal 34, pasal 35 ayat (1) huruf a, huruf d, pasal 37 ayat (1) peraturan menteri esdm nomor 34 tahun 2017 tentang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
6) pasal 54 ayat (1), pasal 55 ayat (1), (2) dan (5) pasal 65 huruf b, d, e, g, i, dan j, pasal 70 huruf a, pasal 71 huruf d, h dan j, pasal 82 ayat (6) peraturan menteri esdm nomor 11 tahun 2018 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara 
7) pasal 3 ayat (1), pasal 12 ayat (1), (2) dan (3), pasal 29 ayat (1), pasal 44 ayat (2) huruf g, h, dan i peraturan menteri esdm nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara
8) pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 permen bumn no. 01/mbu/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada badan usaha milik negara.
9) keputusan gubernur kepulauan bangka belitung nomor: 188.44/113/esdm/2019 tanggal 31 januari 2019 tentang pelimpahan wewenang pengelolaan pertambangan mineral dari gubernur kepulauan bangka belitung kepada kepala dinas energi dan sumber daya mineral provinsi kepulauan bangka belitung.
baca juga: sidang tipikor tata niaga timah, jakarta, dimulai 2 eks kadis 
10) lampiran ii keputusan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor: 1806k/30/mem/2018 tanggal 30 april 2018 pedoman pelaksanaan penyusunan, evaluasi, persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya, serta laporan pada kegiatanusaha pertambangan mineral dan batubara
11) lampiran v keputusan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor: 1806k/30/mem/2018 tanggal 30 april 2018 pedoman pelaksanaan penyusunan, evaluasi, persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya, serta laporan pada kegiatanusaha pertambangan mineral dan batubara
12) surat keputusan direksi pt timah, tbk sk:1276/sk/0000/18/s-11.2 tanggal 05 juni 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan mitra usaha dalam rangka kerjasama penambangan darat dan penambangan laut di lingkungan pt timah, tbk yang menyatakan : divisi pengadaan melalui tim pelaksana kegiatan 
melaksanakan pengadaan dengan metode pengadaan yang pada prinsipnya dilakukan dengan tender terbuka/umum, tender terbatas, penunjukan langsung, pembelian langsung maupun swakelola.***