Amir, Rusbani & Suranto Sidang Hari ini, Eks Trio Kadis Terdakwa

Reporter: Reza Hanapi/Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Selasa , 30 Jul 2024 - 21:24

Ilustrasi-screnshot-

amir, rusbani & suranto sidang hari ini, eks trio kadis terdakwa                            koranbabelpos.id.- hari ini, rabu, 31 juli 2024, kasus dugaan tipikor tata niaga komoditas timah terkait wilayah iup di pt timah tbk tahun 2015-2022, mulai sidang di pengadilan tipikor, jakarta pusat. 
dari hasil penelusuran babelpos di website sistem informasi penelusuran perkara pengadilan jakarta pusat, eks 3 kepala dinas energi sumber daya mineral (esdm) pemprov bangka belitung (babel) akan menjalani persidangan.
sementara, relis dari kapuspenkum kejagung, harli siregar yang diterima sore kemarin, 30 juli 2024,  menyatakan:
surat penetapan ketua pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat, maka jadwal sidang yang telah ditetapkan yaitu rabu 31 juli 2024 pukul 13.00 wib di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat yaitu terhadap:
1) terdakwa amir syahbana dengan surat penetapan ketua pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat tanggal 23 juli 2024 nomor: 65/pid.sus-tpk/2024/pn.jkt.pst.
2) terdakwa rusbani alias bani dengan surat penetapan ketua pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat tanggal 23 juli 2024 nomor: 66/pid.sus-tpk/2024/pn.jkt.pst.
3) terdakwa suranto wibowo dengan surat penetapan ketua pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat tanggal 23 juli 2024 nomor: 67/pid.sus-tpk/2024/pn.jkt.pst.
baca juga:apa kabar pencetus '14 inisial' terlibat tipikor timah? faktanya, cuma sebatas harvey moeis?
terseretnya amir sahbana
meskipun jabatan terakhir tersangka as (amir syahbana) saat ditahan kejagung ri adalah kepala dinas energi sumber daya mineral (esdm) provinsi kepulauan bangka belitung (babel), namun dugaan keterlibatannya dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (iup) di pt timah tbk 2015 hingga 2022 justru ketika jabatannya masih kepala bidang.
hal ini terlihat keterangan dari kejagung menyatakan, as adalah kabid pertambangan mineral logam di dinas esdm babel provinsi kepulauan bangka belitung (babel), periode 4 mei 2018 s/d 9 november 2021.
alasan kejagung menetapkan amir syabhana sebagai tersangka, karena membuat telaah staf untuk persetujuan rencana rencana kerja dan anggaran biaya (rkab) tahun 2020 dan 2021 yang tidak sesuai dengan ketentuan.
* sementara itu,perbuatan tersangka as selaku plt. kepala dinas esdm babel telah menerbitkan dan menandatangani persetujuan tahun 2020 dan 2021 yang tidak sesuai dengan ketentuan.
• bahwa tersangka as periode januari 2019 s/d februari 2019 dalam jabatan sebagai kepala bidang pertambangan mineral logam (maupun selaku ketua tim evaluator rkab tahun 2019) secara sepihak membuat telaah staf yang ditujukan kepada kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung (yang dijabat oleh tersangka sw) dengan kesimpulan:
berdasarkan berita acara evaluasi dimaksud, maka tim evaluator merekomendasikan untuk menyetujui rkab tahun 2019 pt menara cipta mulia, pt rajawali nindya persada, pt trimitra bangka utama, pt bangka tin industry dan pt refined bangka tin.
• bahwa perbuatan tersangka as yang mengabaikan kesimpulan tim evaluator karena tersangka as telah menerima pemberian dari tersangka aa (selaku gm operasional dari cv venus inti perkasa dan pt menara cipta mulia) berupa uang sejumlah rp325.999.998,00 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) pada periode 20 desember 2018 s/d 5 maret 2019.
amir sahbana sendiri, terseret bersama kedua mantan atasannya rusbani dan suranto wibowo.  tersangka rusbani selaku kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung periode 5 maret 2019 s/d 31 desember 2019, tidak dilakukan penahanan.  karena dalam kondisi sakit, bahkan saat penyerahan terlihat menggunakan kursi roda.
terseretnya rusbani
seperti tertera dalam relis resmi kejagung--, tersangka rusbani selaku pelaksana tugas (plt) kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung:
1) ikut membahas evaluasi revisi rkab tahunan 2019 pt timah tbk, namun tidak memberikan pertimbangan/rekomendasi kondisi tata kelola pengusahaan pertambangan di wilayah kepulauan bangka belitung dengan sebenarnya.
2) pada tahun 2019 dalam melaksanakan evaluasi dan pengawasan tidak pernah meminta kontrak para pemegang iujp dengan iup pt timah tbk, tidak meminta laporan triwulan dan tahunan para pemegang iujp, dan tidak memberikan sanksi kepada pemegang iujp.
baca juga:kerugian negara rp 300 t tipikor di pt timah tbk, bpkp dukung kejagung
3) tahun 2019 dalam melaksanakan evaluasi dan pengawasan tidak pernah meminta laporan tertulis atas rkab tahunan, tidak pernah melaporkan kepada gubernur, tidak memberikan sanksi kepada pemegang iup pt menara cipta mulia, pt refined bangka tin, pt artha prima nusa jaya, pt prisma multi karya, pt bumi hero perkasa, dan pt fortuna tunas mulya
terseretnya suranto wibowo
* bahwa tersangka sw selaku kepala dinas pertambangan dan energi provinsi kepulauan bangka belitung menyetujui rkab tahun 2015 sampai dengan 2018 yang isinya tidak benar terhadap 6 (enam) smelter.
* bahwa tersangka sw telah menyetujui rkab tahun 2015 s/d 2018 yang isinya tidak benar tersebut kemudian tidak melakukan pembinaan dan pengawasan.
* bahwa tersangka sw selaku kepala dinas pertambangan dan energi provinsi kepulauan bangka belitung ikut membahas dan tidak memberikan pertimbangan/rekomendasi yang benar terhadap rkab pt timah tbk tahun 2015 s/d 2019.
baca juga:kasus tipikor timah, masih ada 6 tersangka di kejagung
* bahwa tersangka sw selaku kepala dinas pertambangan dan energi provinsi kepulauan bangka belitung ridak melakukan evaluasi/pengawasan pemegang iujp tahun 2015 s/d tahun 2019.
* bahwa tersangka sw selaku kepala dinas pertambangan dan energi provinsi kepulauan bangka belitung menerima fasilitas berupa hotel dan transport dan uang saku dari pt stanindo inti perkasa (sip).
* bahwa tersangka sw selaku kepala dinas pertambangan dan energi provinsi kepulauan bangka belitung menerima fasilitas berupa seluruh biaya atas pembahasan rkab yang dibebankan kepada pemohon persetujuan rkab.
* akibat perbuatan tersangka sw selaku kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung yang menyetujui rkab pt sariwiguna bina sentosa, pt tinindo inter nusa, cv venus inti perkasa, pt refined bangka tin, pt stanindo inti perkasa, dan pt menara cipta mulia, yang kemudian bekerja sama dengan pt timah tbk dalam kerja sama sewa menyewa alat peralatan processing pelogaman mengakibatkan kerugian negara atas aktivitas tersebut sebesar  rp2.284.950.217.912. 
baca juga:didorong komisi vii dpr ri & kejagung: semoga ipr segera terbit 
pasal yang menjerat
berdasarkan hal-hal di atas dapat diuraikan bahwa perbuatan tersangka sw, tersangka bn, dan tersangka as selaku kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung yang ikut membahas dan tidak memberikan pertimbangan/rekomendasi yang benar terhadap rkab pt timah tbk tahun 2015 s/d 2022 sehingga pt timah tbk membayarkan bijih timah ilegal sejumlah rp26.648.625.701.519.
akibat perbuatan ketiga tersangka selaku kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung yang menandatangani persetujuan rkab tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019, dengan berdasarkan laporan dokumen rkab palsu atau keterangan tidak benar menyebabkan kerugian kerusakan tanah dan lingkungan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah ijin usaha  pertambangan (iup) di pt timah tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 provinsi kepulauan bangka belitung sejumlah rp271.069.688.018.700.
sehingga total kerugian yang diakibatkan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (iup) di pt timah tbk tahun 2015 s/d 2022 yaitu rp300.003.263.938.131.
baca juga:soal 88 tas branded disita kejagung, sandra dewi diminta buktikan di pengadilan 
adapun pasal yang disangkakan kepada para tersangka adalah:
primair: pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 jo. undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang perubaha atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
subsidair: pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. (k.3.3.1).***