Muhammadiyah Akui Masih Pikir-pikir, Kelola Tambang, Banyak Mafia?

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Minggu , 09 Jun 2024 - 21:45

Ilustrasi-screnshot-

“Tidak. Udah lama itu udah lama, dari 2020-2021 sampai Kongres Nasional di Jakarta kemudian dilanjut di Babel (Bangka Belitung), itu terus dibicarakan udah lama sekali,” kata Ikhsan pada Minggu 9 Juni 2024.

Ikhsan menilai, justru pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan lebih baik daripada pengusaha tambang yang melanggar hukum.

Hal tersebut dikarenakan ormas keagamaan juga memiliki kapabilitas untuk mengelola pertambangan.

"Ormas juga punya sayap-sayap yang mumpuni untuk menata kelola pertambangan," tukasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyinggung masalah penambangan timah di Bangka Belitung yang banyak masalah sekaligus soal korupsi PT Timah.

"Jadi, jangan gaduh masalah undang-undang. Toh selama ini, undang-undang seperti itu pratiknya malah enggak karu-karuanan itu," jelasnya.

"Coba lihat yang terakhir tata kelola tambang timah yang menimbulkan korupsi yang enggak jelas itu," ujar Ikhsan.***

muhammadiyah akui masih pikir-pikir, kelola tambang, banyak mafia?                            muhammadiyah mengaku belum ada tawaran dari pemerintah terkait dengan kemungkinan organisasi tersebut diberi izin usaha pertambangan (iup) batu bara.
------------
"sampai sekarang pihak pemerintah belum datang silahturahmi ke pp muhammadiyah," kata wakil ketua majelis ekonomi muhammadiyah, mukhaer pakkanna pada minggu, 9 juni 2024.
mukhaer juga mengatakan hingga saat ini internal muhammadiyah masih melakukan kajian terhadap kebijakan izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan yang tertuang dalam pp 25 tahun 2024.
"sampai sekarang kami belum memutuskan ya atau tidak. perdebatan di muhammadiyah itu sangat hangat, hangat sekali," ujar dia.
baca juga:rocky: kok jokowi bagi iup tambang ke ormas agama, siti nurbaya: tetap profesional
mukhaer mengatakan terdapat sejumlah pertimbangan yang dilakukan muhammadiyah untuk mengikuti jejak pbnu yang telah mendapatkan ijin pengelolaan pertambangan. 
"yang jelas di sisi yang kontra di pp muhammadiyah seperti yang muncul di publik ini kan sebuah bisnis yang menurut muhammadiyah masih baru secara institusi. walaupun kita memiliki bisnis atau kegiatan amal usaha, tapi ini masih asing bagi kita," ucapnya.
di sisi lain, sebagian juga lebih berhati-hati dan mengambil sikap kontra. ia menyinggung jika, dunia pertambangan kerap diisi oleh mafia, dikuasai oligarki, baik dari hulu hingga hilir.
selain itu mereka juga masih skeptis masalah pasar dan pembelinya
"inikan (bisnis tambang) sebuah bisnis menurut muhammadiyah masih sangat baru secara institusi. penuh dengan mafia, oligarki dari hulu sampai hilir, bahkan ditingkat pasar juga yg menentukan oligarki, dari sisi lingkungan hidup, keberlanjutan pembangunan, eksploitasi di beberapa daerah sumber tambang," kata mukhaer pakkanna.
nu bantah bentuk konsesi
sementara itu, tokoh nadhlatul ulama (nu), ikhsan abdullah membantah jika pemberian konsesi tambang dari pemerintahan presiden joko widodo (jokowi) sebagai bentuk balas budi kompensasi politik pilpres 2024.
ikhsan menegaskan, rencana pemberian izin pengelolaan tambang ke ormas keagamaan sudah dibahas sejak 2020 silam.
baca juga:jokowi perbolehkan ormas keagamaan kelola tambang
“tidak. udah lama itu udah lama, dari 2020-2021 sampai kongres nasional di  jakarta kemudian dilanjut di babel (bangka belitung), itu terus dibicarakan udah lama sekali,” kata ikhsan pada minggu 9 juni 2024.
ikhsan menilai, justru pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan lebih baik daripada pengusaha tambang yang melanggar hukum.
hal tersebut dikarenakan ormas keagamaan juga memiliki kapabilitas untuk mengelola pertambangan.
"ormas juga punya sayap-sayap yang mumpuni untuk menata kelola pertambangan," tukasnya.
pria yang juga menjabat sebagai wasekjen majelis ulama indonesia (mui) itu menyinggung masalah penambangan timah di bangka belitung yang banyak masalah sekaligus soal korupsi pt timah.
"jadi, jangan gaduh masalah undang-undang. toh selama ini, undang-undang seperti itu pratiknya malah enggak karu-karuanan itu," jelasnya.
"coba lihat yang terakhir tata kelola tambang timah yang menimbulkan korupsi yang enggak jelas itu," ujar ikhsan.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 10 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan