Mahasiswa UBB Sampaikan Delapan Tuntutan ke DPRD Babel

Reporter: Antara |

Editor: Noperma |

Rabu , 19 Feb 2025 - 22:19

Mahasiswa UBB Sampaikan Delapan Tuntutan ke DPRD Babel.-Antara-

PANGKALPINANG- Ribuan mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB) melakukan aksi damai di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait sejumlah isu nasional dan tuntutan terhadap dugaan malpraktik dalam kasus kematian Aldo, yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan mahasiswa dan masyarakat, Selasa (18/2).

Dalam aksi yang berlangsung damai dan penuh semangat tersebut, mahasiswa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Mereka juga menyampaikan orasi secara bergantian, menyuarakan keresahan serta harapan mereka kepada para wakil rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua III DPRD Bangka Belitung, Edi Nasapta, berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat. "Saya sudah mendengarkan dan menyerap aspirasi saudara-saudara. Aspirasi kalian adalah aspirasi kami juga," ujarnya.

Dirinya memahami kekecewaan mahasiswa terkait kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat, namun menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat dan pihaknya akan menyuarakan hal tersebut dengan tegas. "Saya mohon dipahami, ini bukan kebijakan DPRD Bangka Belitung, melainkan kebijakan pemerintah pusat. Kami akan menyampaikannya dengan keras," tegasnya.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa UBB, Al Wisyahk, menyampaikan berbagai isu nasional yang tengah berkembang, seperti efisiensi anggaran negara yang berdampak pada sektor pendidikan. "Kami merespon kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, terutama yang berhubungan dengan pemotongan di sektor pendidikan," ungkapnya.

Ia juga menyoroti isu pemotongan KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah), meskipun Menteri Pendidikan telah memastikan tidak ada pemotongan. "Kami berharap pernyataan tersebut bukan sekadar janji, karena jangan sampai setelah itu justru terjadi pemangkasan terhadap mahasiswa penerima KIP," tambahnya.

Selain itu, Alwi juga menegaskan penolakan terhadap kebijakan yang memperbolehkan perguruan tinggi mengelola tambang, yang dinilai bertentangan dengan integritas akademik. "Kami menolak kebijakan yang mengizinkan perguruan tinggi mengelola tambang, karena hal itu bertentangan dengan integritas akademik," tegasnya.

Di tingkat daerah, ia turut menyoroti kasus dugaan malpraktik yang menimpa Aldo di RSUD Depati Hamzah. "Kami juga mengawal kasus Aldo, yang diduga menjadi korban malpraktik di RSUD Depati Hamzah," ujarnya.

Alwi juga menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, khususnya di sektor pendidikan.

"Kami merespons berbagai isu nasional, tetapi sektor pendidikan menjadi perhatian utama karena dampaknya langsung dirasakan oleh mahasiswa. Meski begitu, kami juga tetap mengkritisi kebijakan di sektor lain, seperti kesehatan dan ekonomi," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya evaluasi terhadap kebijakan makan gratis yang dinilai berpotensi mengorbankan sektor lain. "Kebijakan makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tidak mengorbankan sektor-sektor yang sangat penting," ujarnya.

Berikut tuntutan yang di sampaikan BEM Universitas Bangka Belitung kepada DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

Isu nasional :

mahasiswa ubb sampaikan delapan tuntutan ke dprd babel                             pangkalpinang- ribuan mahasiswa universitas bangka belitung (ubb) melakukan aksi damai di depan gedung dewan perwakilan rakyat daerah (dprd), sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait sejumlah isu nasional dan tuntutan terhadap dugaan malpraktik dalam kasus kematian aldo, yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan mahasiswa dan masyarakat, selasa (18/2).
 dalam aksi yang berlangsung damai dan penuh semangat tersebut, mahasiswa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. mereka juga menyampaikan orasi secara bergantian, menyuarakan keresahan serta harapan mereka kepada para wakil rakyat.
 menanggapi hal tersebut, wakil ketua iii dprd bangka belitung, edi nasapta, berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat. "saya sudah mendengarkan dan menyerap aspirasi saudara-saudara. aspirasi kalian adalah aspirasi kami juga," ujarnya.
 dirinya memahami kekecewaan mahasiswa terkait kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat, namun menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat dan pihaknya akan menyuarakan hal tersebut dengan tegas. "saya mohon dipahami, ini bukan kebijakan dprd bangka belitung, melainkan kebijakan pemerintah pusat. kami akan menyampaikannya dengan keras," tegasnya.
 sementara itu, presiden mahasiswa ubb, al wisyahk, menyampaikan berbagai isu nasional yang tengah berkembang, seperti efisiensi anggaran negara yang berdampak pada sektor pendidikan. "kami merespon kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, terutama yang berhubungan dengan pemotongan di sektor pendidikan," ungkapnya.
 ia juga menyoroti isu pemotongan kip-k (kartu indonesia pintar kuliah), meskipun menteri pendidikan telah memastikan tidak ada pemotongan. "kami berharap pernyataan tersebut bukan sekadar janji, karena jangan sampai setelah itu justru terjadi pemangkasan terhadap mahasiswa penerima kip," tambahnya.
 selain itu, alwi juga menegaskan penolakan terhadap kebijakan yang memperbolehkan perguruan tinggi mengelola tambang, yang dinilai bertentangan dengan integritas akademik. "kami menolak kebijakan yang mengizinkan perguruan tinggi mengelola tambang, karena hal itu bertentangan dengan integritas akademik," tegasnya.
 di tingkat daerah, ia turut menyoroti kasus dugaan malpraktik yang menimpa aldo di rsud depati hamzah. "kami juga mengawal kasus aldo, yang diduga menjadi korban malpraktik di rsud depati hamzah," ujarnya.
 alwi juga menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, khususnya di sektor pendidikan.
"kami merespons berbagai isu nasional, tetapi sektor pendidikan menjadi perhatian utama karena dampaknya langsung dirasakan oleh mahasiswa. meski begitu, kami juga tetap mengkritisi kebijakan di sektor lain, seperti kesehatan dan ekonomi," jelasnya.
 lebih lanjut, ia menekankan perlunya evaluasi terhadap kebijakan makan gratis yang dinilai berpotensi mengorbankan sektor lain. "kebijakan makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tidak mengorbankan sektor-sektor yang sangat penting," ujarnya.
 
 berikut tuntutan yang di sampaikan bem universitas bangka belitung kepada dprd provinsi kepulauan bangka belitung :
isu nasional :
1. menjadikan kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas utama.
2. mengevaluasi kembali alokasi anggaran kementerian keuangan.
3. mendesak pemerintah untuk mencabut impres no 1 tahun 2025 terkait anggaran khusus di bidang pendidikan.
4. menolak rencana perubahan ruu minerba nomor 4 tahun 2009 yang memberikan akses kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang
5. memastikan hak-hak dosen dan tenaga pendidik asn, terutama terkait tukin yang masih mangkrak.
6. menolak peran ganda tni/polri yang mengarah ke dwifungsi tni/polri.
7. mencabut seluruh ruu dan uu yang bermasalah
 
isu lokal :
 mengungkapkan kronologi permasalahan kematian aldo ramdhoni. dengan beragam isu yang disoroti, mahasiswa bertekad untuk terus mengawal kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, agar kebijakan yang diambil dapat benar-benar berpihak kepada rakyat. mahasiswa juga akan tetap berperan aktif dalam mengawasi kebijakan yang berdampak pada masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. mahasiswa diharapkan tetap kritis dan berkontribusi dalam mewujudkan kebijakan yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan publik. (ant)