Dinsos se-Babel Sepakati Kriteria Miskin dan Miskin Ekstrem

Reporter: Julian |

Editor: Noperma |

Selasa , 05 Mar 2024 - 22:08

Sepakati Kriteria.-Julian-

dinsos se-babel sepakati kriteria miskin dan miskin ekstrem                            * salah satunya enggak merokok
pangkalpinang - dinas sosial pemberdayaan masyarakat desa (dinsos pmd) bangka belitung (babel) menggelar rapat koordinasi tentang pembahasan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di babel, senin (4/3).
berlangsung di ruang rapat tanjungpendam kantor gubernur babel, hadir segenap perwakilan dinsos dari tujuh kabupaten/kota di babel pada rakor tersebut, yang turut dihadiri perwakilan badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) babel.
rakor dipimpin langsung kepala dinsos pmd babel, budi utama. pembahasan berfokus pada strategi-strategi yang mampu menurunkan angka  kemiskinan di babel secara makro maupun mikro, dilanjutkan dengan pembahasan indikator kriteria kemiskinan daerah.
baca juga:tertinggi dibanding basel, babar dan bangka: angka kemiskinan di bangka tengah meningkat
budi berharap dengan adanya rakor ini akan melahirkan kesamaan indikator kriteria kemiskinan daerah maupun indikator kemiskinan ekstrem daerah. "kita ini satu rumpun, serumpun sebalai, saya harap melalui rakor ini akan melahirkan indikator kriteria kemiskinan yang diturunkan melalui peraturan bupati maupun peraturan walikota," tegasnya, lewat siaran pers yang diterima babel pos.
di tengah diskusi budi memaparkan indikator kriteria kemiskinan daerah yang akan menentukan layak atau tidaknya seseorang dibantu. "kriteria ini dipergunakan untuk proses verifikasi, selama memenuhi 75 persen kriteria maka warga tersebut layak dibantu," jelasnya.
jalannya rakor menjadi menarik, ketika satu per satu perwakilan dinsos kabupaten/kota aktif memberikan usulan, masukan serta tanggapan dalam menentukan indikator kriteria kemiskinan daerah maupun indikator kemiskinan ekstrem daerah.
dibeberkan budi, bahwa 10 rencana indikator kriteria kemiskinan daerah yang telah disepakati yakni pertama, kepala keluarga tidak bekerja dan/atau memiliki pengeluaran konsumsi sehari-hari maksimal rp15.000. kedua, tidak terdapat dalam anggota rumah tangga yang menjadi  asn/tni/polri dan/atau lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan pegawai korporat.
ketiga, sumber energi yang digunakan untuk memasak sehari-hari maksimal menggunakan kayu bakar, minyak tanah, arang, dan gas elpiji 3 kg maksimal 2 tabung gas dalam sebulan. keempat, tidak merokok dan/atau menggunakan rokok elektronik.
kelima, tidak memiliki dan/atau menggunakan kendaraan roda empat atau lebih dan/atau minimal satu kendaraan roda dua dengan kapasitas tidak lebih dari 125 cc dalam satu kepala keluarga. keenam, tempat tinggal dinding terbuat dari kayu/ bambu/ kawat/ terpal/ kardus/ beton berkualitas rendah tanpa plaster  sebagian besar tidak memiliki plafon dan beratap rumbia/asbes/seng.
baca juga:kemiskinan itu antara pemikiran, warisan, dan takdir
ketujuh, tidak memiliki sumber penerangan dan/atau memiliki daya listrik tidak lebih dari 900 va atau penerangan non listrik. kedelapan, tidak memiliki aset kepemilikan tanah lebih dari 2000 meter persegi. kesembilan, tidak memiliki jamban sendiri atau mengggunakan sumber komunitas dengan sumber air bersih berasal dari air sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ hujan/ pdam.
lalu kesepuluh, anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, penyandang disabilitas berat, dan orang dengan gangguan jiwa (odgj) yang memiliki status kependudukan di wilayah babel. "jika sudah memenuhi 7 dari 10 kriteria warga miskin diatas, maka layak menerima bantuan sosial dan/atau layak dibantu," terangnya.
 
kemudian rencana indikator kriteria kemiskinan ekstrem daerah:
1. kepala keluarga tidak bekerja dan memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari rp.322.170 pendapatan bulanan /bulan sebagai pekerja informal
2. tidak terdapat dalam anggota rumah tangga yang menjadi asn/ tni/ polri yang memiliki golongan ruang iii atau iv dan atau lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan pegawai korporat
3. pendidikan kepala keluarga maksimal tamat smp/ sederajat
4. tidak mampu dan/atau berkemampuan untuk menggunakan fasilitas kelas iii pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah
5. kondisi kesehatan gizi anak mengalami gizi buruk atau mengalami kondisi stunting
6. frekuensi makan sehari-hari hanya makan satu atau maksimal dua kali sehari dan tidak pernah membeli daging/ ayam/ susu minimal 1 (satu) kali dalam sebulan
7. sumber energi digunakan untuk memasak sehari-hari menggunakan kayu bakar, minyak tanah, arang, dan gas elpiji 3 kg maksimal 1 tabung gas dalam sebulan
8. tidak merokok dan/atau menggunakan rokok elektrik
9. tidak memiliki smartphone
10. tidak memiliki kendaraan bermotor roda empat atau roda dua
11. tidak memiliki tempat tinggal dan atau sebagian besar berlantai tanah semen/ tanah/ kayu/ bambu
12. tempat tinggal dinding terbuat dari kayu/ bambu/ kawat/ terpal/ kardus/ beton berkualitas rendah tanpa plaster  sebagian besar tidak memiliki plafond dan beratap rumbia/ asbes/ seng
13. tidak memiliki sumber penerangan dan atau memiliki daya listrik 450 volt ampere atau penerangan non listrik
14. tidak memiliki jamban sendiri atau mengggunakan sumber komunitas dengan sumber air bersih berasal dari air sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ hujan
15. anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, penyandang disabilitas berat, dan orang dengan gangguan jiwa (odgj) yang memiliki status kependudukan di wilayah provinsi kepulauan bangka belitung
 
"jika sudah memenuhi 12 dari 15 kriteria kemiskinan ekstrem diatas, maka diprioritaskan mendapatkan bantuan sosial dan/atau layak dibantu," jelasnya lagi.
budi berharap melalui adanya indikator kriteria kemiskinan akan melahirkan data kemiskinan bab yang dapat digunakan seluruh perangkat daerah. "seluruh perangkat daerah dapat menggunakan data ini untuk melakukan fase perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan dan diolah dengan menggunakan teknologi analisis data sehingga berguna dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah daerah" tutupnya
diakhir rapat, budi menjelaskan bahwa indikator kriteria kemiskinan yang telah disepakati akan disinergikan dengan badan pusat statistik dan perangkat daerah terkait. "rapat ini adalah langkah awal, kami berharap nanti provinsi bangka belitung memiliki data daerah yang berkaitan dengan kemiskinan," tutupnya.(jua)