Presiden Tegas Terhadap Tipikor, Beri Prabowo Data Akurat!

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Jumat , 03 Jan 2025 - 21:32

Prabowo Supianto-screnshot-

KORANBABELPOS.ID.- Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyayangkan vonis atas terdakwa Tipikor Timah di IUP PT Timah 2015-2022, Harvey Moeis yang cuma 6,5 tahun --dan semestinya 50 tahun, ujar Prabowo--, tentu tak lepas dari semangat RI 1 itu menyikat habis koruptor di negeri ini.

Namun untuk itu, agar Prabowo tidak salah menyikapi, maka Presiden haruslah diberikan data yang akurat.

"Presiden mungkin emosional karena mendapat informasi yang keliru. Kita harus mendukung beliau dengan memberikan data yang benar agar pengelolaan lingkungan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak," demikian dikemukakan Guru besar bidang ekonomi kehutanan dan lingkungan IPB, Prof. Sudarsono.

Saat ini, Kejagung Kejagung sudah pula menetapkan 5 korporasi sebagai tersangka kasus kerusakan lingkungan dalam kasus tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Itu menurutnya dapat berdampak serius terhadap dunia usaha di Indonesia.

"Setiap kali ada eksplorasi lahan, perubahan tutupan lahan pasti terjadi. Tidak hanya tambang, sektor lain seperti perkebunan sawit pun demikian. Jika ini dijadikan dasar untuk menghitung kerugian negara dan dibebankan kepada pelaku usaha, maka semua pihak pasti masuk penjara atau bangkrut," ujar Sudarsono.

Kejagung Dinilai Keliru?

Status tersangka yang disematkan Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada lima korporasi dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada 2015-2022 dinilai keliru atau tidak dibenarkan secara hukum.

Lima perusahaan yang menjadi tersangka baru dalam perkara tindak pidana korupsi timah diantaranya, PT RBT, PT SIP, PT TIN, PT SB dan CV VIP.

Pakar Hukum Pidana Chairul Huda mengatakan, status tersangka tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum positif lantaran kelima perusahaan belum terbukti melakukan kerusakan lingkungan yang dihitung sebagai kerugian keuangan negara.

“Kalau soal bisa si bisa saja (penetapan tersangka, dia (Kejagung) punya kewenangan untuk itu, tapi kan secara normatif tidak benar dong,” ujar Chairul Huda.

Adapun, nilai kerugian keuangan negara dari kasus korupsi timah yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencapai Rp300 triliun. Hanya saja, angka kerugian itu belum dapat dibuktikan hingga saat ini.

Sementara, dibalik penetapan tersangka lima korporasi, Kejagung menetapkan pembebanan kerusakan lingkungan dari PT RBT sebesar Rp38 triliun, PT SB Rp23,6 triliun, PT SIP Rp24,1 triliun, PT TIN Rp23,6 triliun, dan CV VIP Rp42 triliun.

“Saya kira Rp300 triliun, mana Rp300 triliun? Yang namanya Rp300 triliun itu kan tidak terbukti. Karena tidak terbukti itulah sementara dia sudah gembar-gembor dan bagaimana untuk menutupi tersangka dari perusahaan-perusahaan itu,” paparnya.***

presiden tegas terhadap tipikor, beri prabowo data akurat!                            koranbabelpos.id.- pernyataan presiden prabowo subianto yang menyayangkan vonis atas terdakwa tipikor timah di iup pt timah 2015-2022, harvey moeis yang cuma 6,5 tahun --dan semestinya 50 tahun, ujar prabowo--, tentu tak lepas dari semangat ri 1 itu menyikat habis koruptor di negeri ini.
namun untuk itu, agar prabowo tidak salah menyikapi, maka presiden haruslah diberikan data yang akurat.
"presiden mungkin emosional karena mendapat informasi yang keliru. kita harus mendukung beliau dengan memberikan data yang benar agar pengelolaan lingkungan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak," demikian dikemukakan guru besar bidang ekonomi kehutanan dan lingkungan ipb, prof. sudarsono.
saat ini, kejagung kejagung sudah pula menetapkan 5 korporasi sebagai tersangka kasus kerusakan lingkungan dalam kasus tata niaga timah di wilayah iup pt timah tbk.  itu menurutnya dapat berdampak serius terhadap dunia usaha di indonesia.  
"setiap kali ada eksplorasi lahan, perubahan tutupan lahan pasti terjadi. tidak hanya tambang, sektor lain seperti perkebunan sawit pun demikian. jika ini dijadikan dasar untuk menghitung kerugian negara dan dibebankan kepada pelaku usaha, maka semua pihak pasti masuk penjara atau bangkrut," ujar sudarsono.
 
kejagung dinilai keliru?
status tersangka yang disematkan kejaksaan agung (kejagung) kepada lima korporasi dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah di wilayah izin usaha pertambangan (iup) pt timah pada 2015-2022 dinilai keliru atau tidak dibenarkan secara hukum.
lima perusahaan yang menjadi tersangka baru dalam perkara tindak pidana korupsi timah diantaranya, pt rbt, pt sip, pt tin, pt sb dan cv vip.
pakar hukum pidana chairul huda mengatakan, status tersangka tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum positif lantaran kelima perusahaan belum terbukti melakukan kerusakan lingkungan yang dihitung sebagai kerugian keuangan negara. 
“kalau soal bisa si bisa saja (penetapan tersangka, dia (kejagung) punya kewenangan untuk itu, tapi kan secara normatif tidak benar dong,” ujar chairul huda.
adapun, nilai kerugian keuangan negara dari kasus korupsi timah yang dihitung badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) mencapai rp300 triliun. hanya saja, angka kerugian itu belum dapat dibuktikan hingga saat ini.
sementara, dibalik penetapan tersangka lima korporasi, kejagung menetapkan pembebanan kerusakan lingkungan dari pt rbt sebesar rp38 triliun, pt sb rp23,6 triliun, pt sip rp24,1 triliun, pt tin rp23,6 triliun, dan cv vip rp42 triliun.
“saya kira rp300 triliun, mana rp300 triliun? yang namanya rp300 triliun itu kan tidak terbukti. karena tidak terbukti itulah sementara dia sudah gembar-gembor dan bagaimana untuk menutupi tersangka dari perusahaan-perusahaan itu,” paparnya.***