Enam Juta NPWP Bocor, Kominfo Turun Tangan?

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Sabtu , 28 Sep 2024 - 18:19

Budie Arie-screnshot-

enam juta npwp bocor,  kominfo turun tangan?                            kementerian komunikasi dan informatika (kominfo) telah mengambil langkah cepat dalam menangani dugaan kebocoran data 6 juta nomor pokok wajib pajak (npwp), yang juga mencakup data milik sejumlah pejabat negara, termasuk presiden joko widodo.
-------------
menteri kominfo budi arie setiadi mengungkapkan bahwa pihaknya langsung merespons arahan dari presiden joko widodo untuk segera melakukan mitigasi terhadap insiden tersebut.
menurut budi arie, pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada direktorat jenderal pajak (djp) kementerian keuangan pada 18 september 2024, meminta klarifikasi mengenai dugaan kebocoran data pribadi tersebut.
“sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan peraturan perundangan, kementerian kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada djp kementerian keuangan pada tanggal 18 september 2024 terkait dengan dugaan terjadinya kebocoran data pribadi,” ujar budi arie.
baca juga:bjorka bocorkan 6 juta data npwp 
hingga saat ini, proses klarifikasi masih berlangsung, termasuk upaya mitigasi yang dilakukan untuk melindungi 6 juta data npwp yang bocor. mitigasi ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti badan siber dan sandi negara (bssn) dan kepolisian ri untuk mencegah dampak yang lebih luas.
selain surat klarifikasi, kominfo juga bekerjasama dengan bssn dan kepolisian ri untuk memastikan langkah-langkah mitigasi dan investigasi dapat dilakukan dengan baik.
“di saat bersamaan, upaya mitigasi dan tindaklanjut terus dijalankan bersama dengan bssn dan kepolisian ri,” kata budi arie.
koordinasi antara berbagai lembaga ini diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab kebocoran, serta mengurangi potensi kerugian yang mungkin dialami oleh pemilik data, terutama jika data tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak sah.
presiden jokowi sendiri telah memberikan arahan kepada kementerian kominfo, kementerian keuangan, dan bssn untuk segera mengambil tindakan mitigasi atas kebocoran data npwp ini.
presiden menekankan pentingnya menangani permasalahan ini dengan serius, mengingat keamanan data pribadi adalah prioritas bagi pemerintah.
“saya sudah memerintahkan kemkominfo, kementerian keuangan, dan bssn untuk memitigasi secepatnya,” ujar jokowi saat diwawancarai di boyolali, jawa tengah, pada 19 september 2024.
jokowi juga menambahkan bahwa insiden kebocoran data tidak hanya terjadi di indonesia, namun juga di berbagai negara lain di dunia.
baca juga:data pegawai bocor, bkpsdmd babel lakukan tracking
ia menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab kebocoran data, seperti kelemahan pada pengelolaan kata sandi serta penyimpanan data yang tersebar di banyak lokasi.
“semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi, atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk,” jelasnya.
kebocoran data npwp ini terungkap melalui unggahan di media sosial oleh pendiri ethical hacker indonesia, teguh aprianto, pada 19 september 2024.
teguh menyebut bahwa 6 juta data npwp telah bocor dan diperjualbelikan di forum gelap dengan harga sekitar rp 150 juta.
data yang bocor tersebut mencakup informasi sensitif seperti nomor induk kependudukan (nik), npwp, alamat, nomor telepon, dan email.
lebih lanjut, teguh menyebut bahwa data milik sejumlah pejabat tinggi negara juga termasuk dalam kebocoran tersebut, di antaranya presiden jokowi, wakil presiden terpilih gibran rakabuming raka, serta anak bungsu jokowi, kaesang pangarep.
selain itu, menteri keuangan sri mulyani indrawati, menteri kominfo budi arie setiadi, menteri bumn erick thohir, dan menteri perdagangan zulkifli hasan juga disebut sebagai bagian dari daftar pejabat yang datanya bocor.
insiden kebocoran data ini semakin menambah daftar panjang tantangan keamanan siber yang dihadapi oleh indonesia, terutama dalam sektor administrasi pemerintah. ke depan, perlu adanya penguatan sistem keamanan data, terutama dalam pengelolaan data pribadi, agar insiden serupa tidak terulang kembali.
pemerintah melalui kominfo, bssn, dan berbagai instansi terkait diharapkan dapat terus memperkuat infrastruktur keamanan digital dan menegakkan regulasi perlindungan data pribadi yang lebih ketat. masyarakat pun perlu lebih waspada dalam menjaga keamanan data pribadi mereka di era digital ini.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 29 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan