Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

 

Dampak kerusakan lingkungan ini juga tercermin dalam penurunan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti yang diindikasikan oleh penurunan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Penurunan ini mengindikasikan adanya gangguan atau degradasi lingkungan yang serius.

 

Tidak hanya aspek lingkungan yang terdampak, tetapi juga aspek ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Meskipun pertambangan timah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, namun dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia sangat besar. 

 

Selain itu, masyarakat di sekitar wilayah tambang juga mengalami dampak sosial ekonomi yang serius, seperti hilangnya mata pencaharian tradisional dan peningkatan risiko kesehatan akibat pencemaran lingkungan.

 

Untuk mengatasi permasalahan ini, langkah-langkah solutif yang terintegrasi dan berkelanjutan perlu diambil. Pertama-tama, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di masa depan. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan regulasi yang ketat dan pengawasan yang intensif terhadap aktivitas pertambangan.

 

Perusahaan tambang, termasuk TINS, harus bertanggung jawab penuh atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatannya. Mereka harus melakukan rehabilitasi dan reklamasi lahan bekas tambang secara menyeluruh dan bertahap. Perintah ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

 

Partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan dan pertambangan sangat penting. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan monitoring program-program lingkungan dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhatikan kepentingan dan kebutuhan lokal.

 

Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Sanksi yang tegas dan berat harus diberikan kepada pelaku pelanggaran, termasuk oknum dalam perusahaan tambang, untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya praktik-praktik yang merugikan lingkungan.