Ini 16 Item Tuduhan JPU dan Total Cuan Hampir Rp 4 Triliun. PH Aon: Bukan Tipikor!

Reporter: Reza Hanapi |

Editor: Syahril Sahidir |

Selasa , 27 Aug 2024 - 21:38

Persidangan Aon Cs. (Inzet) PH Aon Cs,-screnshot-

7. Terdakwa Aon bersama-sama dengan Achmad Albani, Hasan Tjhie, Kwan Yung Alias Buyung telah menunjuk dan mengatur pihak-pihak yang akan dijadikan pengurus CV Sumber Energi Perkasa, CV Mega Belitung dan CV Mutiara Jaya Perkasa yang akan digunakan sebagai perusahaan boneka dalam melakukan transaksi pembelian bijih timah dari penambang illegal di wilayah IUP PT Timah, Tbk yang selanjutnya menerima pembayaran dari PT Timah, Tbk dan bijih timahnya digunakan sebagai bahan baku penglogaman timah.

BACA JUGA: PH Aon: Ini Bukan Korupsi!

8. Aon telah memberikan modal berupa uang kepada para kolektor dan penambang ilegal yang melakukan penambangan di wilayah IUP PT Timah, Tbk.

9. Melakukan pembelian bijih timah dari para kolektor dan penambang illegal yang melakukan penambangan di wilayah IUP PT Timah, Tbk.

10. Mengambil uang hasil penjualan bijih timah dari rekening perusahaan cangkang/boneka berdasarkan surat kuasa dari perusahan cangkang/boneka.

11. Bahwa bijih timah ilegal itu dimurnikan dalam kegiatan kerjasama sewa peralatan processing penglogaman dengan PT Timah tersebut berasal dari penambangan illegal di wilayah IUP PT Timah, Tbk.

12. Melalui CV Venus Inti Perkasa dan smelter swasta lainya diantaranya PT Refined Bangka Tin, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa menerima pembayaran atas kerjasama sewa peralatan processing penglogaman timah dari PT. Timah, Tbk yang diketahuinya bahwa pembayaran tersebut terdapat kemahalan harga.

13. Menyepakati harga sewa peralatan processing penglogaman timah sebesar USD3700/ton untuk 4 smelter yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Binasentosa, dan PT Stanindo Inti Perkasa, tanpa dilakukan study kelayakan (feasibility study), sehingga CV VIP menerima pembayaran pembelian bijih timah dari PT Timah, yang diketahui terdapat kemahalan harga atas pembayaran tersebut.

14. Aon bersama sama dengan Robert Indarto, Suwito Gunawan, Hendry Lie dan Fandy Lingga menyerahkan biaya pengamanan sebesar USD500 s/d USD750 per ton yang seolah-olah dicatat sebagai corporate social responsibility (CSR) kepada Harvey Moeis. Kemudian uang tersebut dikelola Harvey Moeis melalui Helena Lim.

15. Menyerahkan uang sebesar Rp325.999.998 kepada Amir Syahbana selaku plt. Kadis ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pengurusan persetujuan RKAB CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia.

16. Melakukan kerjasama sewa peralatan procesing penglogaman timah dengan PT Timah, Tbk dimana kerjasama tersebut tidak tertuang dalam RKAB PT Timah, Tbk maupun RKAB 5 smelter beserta perusahaan afiliasinya dilakukan dengan cara pembelian bijih timah dari penambang illegal yang melakukan penambangan di dalam wilayah IUP PT Timah, Tbk dan atas hal tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Suranto Wibowo, Rusbani, Supianto dan Amir Syahbana, yang memiliki tugas dan fungsi selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode yang berbeda dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Desember 2022, serta Bambang Gatot Ariyono selaku Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang memberikan persetujuan revisi RKAB kepada PT. Timah, Tbk tahun 2019 tanpa kajian dan studi kelayakan yang memadai/mendalam terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan baik di kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah, Tbk, yaitu berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan.

JPU menilai terdakwa Aon melalui CV VIP telah menerima pembayaran secara melawan hukum dari PT. Timah, Tbk seluruhnya sebesar Rp 3.660.991.640.663,67. Adapun rincianya berupa: Pembayaran kegiatan borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan (SHP) Rp 3.069.238.766.319. Pembayaran sewa smelter Rp 788.838.348.930,29 dan Biaya HPP Rp 197.085.474.585,62.***

ini 16 item tuduhan jpu dan total cuan hampir rp 4 triliun. ph aon: bukan tipikor!                            koranbabelpos.id.- adalah andy inovi nababan dari inarema (indonesian natural resources and invironmental management) law firm jakarta, selaku penasehat hukum thamron alias aon cs menegaskan, 
pihaknya keberatan dengan dakwaan jpu -terutama terkait pencucian uang- terhadap para kliennya.
karena menurut mereka, apa yang terjadi terhadap para kliennya bukanlah tipikor.
dan nanti soal keberatan itu akan disampaikan dalam sidang selanjutnya dalam eksepsi.
“kami sangat berkeyakinan bahwa ini bukanlah tindak pidana korupsi. dan kalaupun ada persoalan yang dipersoalkan itu seharusnya diselesaikan secara hukum atas perundang-undangan yang lain. dengan demikian  pidana pokoknya itu tidak tepat atau tidak terbukti nantinya. tentu juga pidana pencucian uangnya tidak perlu dibuktikan,” katanya usai persidangan, kemarin.
sementara itu, dlam dakwaan tim jpu yang dikomando, wazir iman supriyanto dari kejaksaan negeri jakarta selatan  dihadapan majelis hakim pengadilan tipikor jakarta pusat, yang diketuai toni irfan, beranggota hakim teguh santoso, purwanto s abdullah, mardiantos dan alfis setyawan,  menyebutkan ada 16 item tuduhan atas para terdakwa itu. 
sebagai berikut: 
1) terdakwa tamron alias aon baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan achmad albani, hasan tjhie, kwan yung alias buyung melalui cv venus inti perkasa dan perusahaan afiliasinya yaitu cv sumber energi perkasa, cv mega belitung dan cv mutiara jaya perkasa, serta smelter swasta lainya diantaranya pt refined bangka tin, pt sariwiguna binasentosa, pt stanindo inti perkasa dan pt tinindo internusa telah melakukan pembelian dan/atau pengumpulan bijih timah dari penambangan ilegal di wilayah iup pt timah, tbk. 
2. menerima pembayaran bijih timah dari pt timah, tbk yang mana berasal dari penambang ilegal dari wilayah iup pt timah, tbk. 
baca juga:berkas aon dan buyung cs bergulir ke engadilan, ini jadwal sidang
3. mengadakan pertemuan dengan mochtar riza pahlevi tabrani selaku dirut pt timah tbk dan alwin albar selaku dirops dan produksi  dan 27 pemilik smelter swasta untuk membahas soal bijih timah sebesar 5 persen  dari kuota ekspor smelter-smelter swasta karena bijih timah yang diekspor oleh smelter smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambangan ilegal.
4. terdakwa  aon selaku beneficial owner cv vip bersama dengan suwito gunawan alias awi selaku beneficial owner pt stanindo inti perkasa, robert indarto selaku beneficial owner pt sariwiguna binasentosa, hendry lie selaku beneficial owner pt. tinindo internusa mengetahui pada tahun 2018 terdapat regulasi dari kementerian esdm ri terkait kewajiban tentang persyaratan competent person (cp) yang harus dimiliki oleh smelter itu sebelum disetujuinya rkab. namun dikarenakan 4 perusahaan tersebut tidak memiliki cp, sehingga tidak dapat melakukan penjualan bijih timah. kemudian atas inisiasi harvey moeis mengajak untuk melakukan kerjasama sewa menyewa alat processing peleburan timah dengan pt timah tbk.
5. aon bersama-sama dengan harvey moeis, suwito gunawan alias awi, robert indarto, fandy lingga, rosalina, suparta, reza andriansyah melakukan negosiasi dengan pt timah tbk terkait dengan sewa menyewa smelter swasta dengan menyepakati harga sewa smelter yang akan dibayarkan pt timah, tbk tanpa didahului study kelayakan (feasibility study) atau kajian yang memadai/mendalam sehingga terdapat kemahalan harga. 
6. membentuk perusahaan cangkang/boneka yaitu cv sumber energi perkasa, cv mega belitung dan cv mutiara jaya perkasa, seolah-olah sebagai mitra jasa pemborongan yang akan diberikan surat perintah kerja (spk) pengangkutan di wilayah iup pt timah dan melalui perusahaan boneka tersebut membeli dan/atau mengumpulkan biji timah dari penambang illegal di wilayah iup pt timah tbk. selanjutnya bijih timah tersebut dibeli oleh pt timah, tbk dan dikirim ke cv. venus inti perkasa sebagai pelaksanaan kerjasama sewa menyewa peralatan processing antara pt timah tbk dengan cv venus inti perkasa. 
7. terdakwa  aon  bersama-sama dengan achmad albani, hasan tjhie, kwan yung alias buyung telah menunjuk dan mengatur pihak-pihak yang akan dijadikan pengurus cv sumber energi perkasa, cv mega belitung dan cv mutiara jaya perkasa yang akan digunakan sebagai perusahaan boneka dalam melakukan transaksi pembelian bijih timah dari penambang illegal di wilayah iup pt timah, tbk yang selanjutnya  menerima pembayaran dari pt timah, tbk dan bijih timahnya digunakan sebagai bahan baku penglogaman timah.
baca juga: ph aon: ini bukan korupsi!
8. aon  telah memberikan modal berupa uang kepada para kolektor dan penambang ilegal yang melakukan penambangan di wilayah iup pt timah, tbk. 
9. melakukan pembelian bijih timah dari para kolektor dan penambang illegal yang melakukan penambangan di wilayah iup pt timah, tbk. 
10. mengambil uang hasil penjualan bijih timah dari rekening perusahaan cangkang/boneka berdasarkan surat kuasa dari perusahan cangkang/boneka.
 11. bahwa bijih timah ilegal itu dimurnikan dalam kegiatan kerjasama sewa peralatan processing penglogaman dengan pt timah tersebut berasal dari penambangan illegal di wilayah iup pt timah, tbk. 
12. melalui cv venus inti perkasa dan smelter swasta lainya diantaranya pt refined bangka tin, pt sariwiguna binasentosa, pt stanindo inti perkasa dan pt tinindo internusa menerima pembayaran atas kerjasama sewa peralatan processing penglogaman timah dari pt. timah, tbk yang diketahuinya bahwa pembayaran tersebut terdapat kemahalan harga. 
13. menyepakati harga sewa peralatan processing penglogaman timah sebesar usd3700/ton untuk 4 smelter yaitu cv venus inti perkasa, pt tinindo internusa, pt sariwiguna binasentosa, dan pt stanindo inti perkasa, tanpa dilakukan study kelayakan (feasibility study), sehingga cv vip menerima pembayaran pembelian bijih timah dari pt timah, yang diketahui terdapat kemahalan harga atas pembayaran tersebut. 
14. aon bersama sama dengan robert indarto, suwito gunawan, hendry lie dan fandy lingga menyerahkan biaya pengamanan sebesar usd500 s/d usd750 per ton yang seolah-olah dicatat sebagai corporate social responsibility (csr) kepada harvey moeis. kemudian uang tersebut dikelola harvey moeis melalui helena lim. 
15. menyerahkan  uang sebesar rp325.999.998 kepada amir syahbana selaku plt. kadis esdm provinsi kepulauan bangka belitung untuk pengurusan persetujuan rkab cv venus inti perkasa dan pt menara cipta mulia.
baca juga:ini beberapa tuduhan jpu ke aon cs sehingga dijerat tppu
16. melakukan kerjasama sewa peralatan procesing penglogaman timah dengan pt timah, tbk dimana kerjasama tersebut tidak tertuang dalam rkab pt timah, tbk maupun rkab 5  smelter beserta perusahaan afiliasinya dilakukan dengan cara pembelian bijih timah dari penambang illegal yang melakukan penambangan di dalam wilayah iup pt timah, tbk dan atas hal tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh suranto wibowo, rusbani, supianto dan amir syahbana, yang memiliki tugas dan fungsi selaku kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung pada periode yang berbeda dalam kurun waktu januari 2015 sampai dengan desember 2022, serta bambang gatot ariyono selaku dirjen minerba kementerian esdm yang memberikan persetujuan revisi rkab kepada pt. timah, tbk tahun 2019 tanpa kajian dan studi kelayakan yang memadai/mendalam terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah iup pt timah, tbk, yaitu berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan. 
jpu menilai terdakwa  aon melalui cv vip telah menerima pembayaran secara melawan hukum dari pt. timah, tbk seluruhnya sebesar rp 3.660.991.640.663,67. adapun rincianya berupa: pembayaran kegiatan borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan (shp) rp 3.069.238.766.319.  pembayaran sewa smelter rp 788.838.348.930,29 dan  biaya hpp rp 197.085.474.585,62.***