Ketika Hukum Dijadikan Isu Politik, Serangan Masif ke 'Trio Mantan'

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Kamis , 15 Aug 2024 - 21:44

Syahril Sahidir-screnshot-

Meski tidak ada penegasan, tentunya kedua Lembaga itu tetap ekstra hati-hati karena tidak mau juga tergiring ke kepentingan politik apalagi menjadi alat politik.

Persoalannya sekarang ini adalah, justru dibuat seolah-olah semua adalah keinginan publik.

Semaraknya Media

Di sisi lain, pertumbuhan media yang bak jamur di musim hujan sekarang ini menambah semarak pula penggorengan isu-isu hukum menjadi isu untuk kepentingan politik.

Bersembunyi di balik kepentingan public, UU Pers, hak jawab, seolah menjadi senjata bahwa media berhak memberitakan semaunya.

Satu hal yang perlu diingat oleh awak media adalah, mereka bukan polisi, bukan jaksa, bukan inspektorat, apalagi KPK. Mereka juga bukan hakim.

Awak media tidak boleh menjustifikasi seseorang seolah-olah pada posisi bersalah dan harus bertanggungjawab terhadap sesuatu. Media adalah memberitakan dalam posisi yang mengacu pada aturan yang berimbang.

Hak jawab bukan berarti yang diberitakan hari ini, hak jawabnya besok? Karena perimbangan berita justru harus pada posisi dan Waktu serta tempat dan ruang yang sama. Kecuali di persidangan, karena itu fakta yang tersaji saat itu.

Satu hal lagi yang perlu diingat, setiap orang punya simpatisan, punya pendukung, juga punya tim. Demikian pula dengan trio mantan itu.

Erzaldi, Molen, dan Mulkan tentu punya tim kampanye, tim pendukung, simpatisan, tim partai, yang tentu tak selamanya akan tinggal diam jika terus-terusan kesalahannya terkesan dicari-cari. Karena mereka juga bukan malaikat yang tak punya rasa marah dan emosi?

Rakyat juga tidak buta-buta amat bahwa mencuatnya sesuatu itu murni untuk kepentingan hukum atau hanya untuk komoditas politik sesaat.

Dan ingatlah juga, tidak semua produk yang mengatasnamakan produk pers itu memang produk pers. Bisa jadi itu hanya dianggap tulisan biasa yang dibuat seolah-olah produk media. Jika ini yang terjadi, aturan pidana umum bisa menjerat.

Jangan sampai, orang pesta ikut Pilkada, kita malah sibuk bersidang terancam penjara!***

ketika hukum dijadikan isu politik, serangan masif ke 'trio mantan'                             ''politik tanpa aturan, liar...
aturan tanpa politik, hambar''
oleh: syahril sahidir
ceo babel pos grup
 
kebijakan pilkada serentak di indonesia sekarang ini, mau tidak mau melahirkan para mantan kepala daerah dan mantan wakil kepala daerah  (kada/wakada) yang posisinya digantikan oleh penjabat --bukan definitive hasil pilkada--.  
hal yang perlu ditegaskan di sini adalah, posisi para mantan kada/wakada itu bukanlah incumbent atau petahana, melainkan hanya mantan kada/wakada.
incumbent yang berasal dari bahasa inggris atau padanan kata indonesianya petahana, adalah 
pemegang suatu jabatan politik tertentu (presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota, bupati/wakil bupati).
dalam perkembangannya, istilah incumbent atau petahana ini seolah hanya untuk pemegang jabatan politik yang mencalokan diri kembali.  padahal, posisi para kepala daerah/wakil kepala daerah yang definitif hasil pilkada itu adalah incumbent atau petahana, terlepas mencalonkan diri kembali atau tidak.
ironisnya, kesalahan pengunaan istilah juga terjadi pada pemegang kekuasaan jabatan politik yang berakhir jabatan dan digantikan penjabat kepala daerah.
di babel ini, setidaknya ada 4 mantan kepala daerah yang posisinya digantikan oleh penjabat kepala daerah, dan mereka kembali akan mencalonkan diri.  
1) erzaldi roesman djohan, mantan gubernur babel.
2) maulan aklil alias molen, mantan walikota pangkalpinang.
3) mulkan, mantan bupati bangka.
4) sahani saleh alias sanem, mantan bupati belitung.
para mantan, 1,2,3 diketahui akan kembali mencalonkan diri di wilayah sebelumnya mereka memimpin.  sementara, sahani saleh hanya bisa ke pilkada provinsi, karena sudah menjabat 2 periode.
lalu, bagaimana dengan posisi riza herdavid-debby vita (bangka selatan), sukirman-bong ming-ming (bangka bangka barat), algafri-era susanto (bangka tengah), burhanuddin - khairil (belitung timur)?
nah, mereka inilah yang disebut sebagai incumbent atau petahana. terlepas mereka akan mencalonkan diri kembali atau tidak.
serangan bertubi-tubi
jika serangan bernuansa kebijakan ditujukan kepada para incumbent, sebenarnya biasa-biasa saja, karena itu memang salah satu fenomena setiap pilkada.  dan ini biasanya ditujukan kepada para kepala daerah/wakil kepala daerah yang akan maju kembali dalam pilkada.  dan, serangan ini biasanya pula dengan mudah ditangkis, karena kekuasaan masih dalam genggaman.
hal yang justru terlihat dan fenomena yang berkembang di babel ini adalah serangan justru terlihat aktif dan masif ditujukan kepada para mantan.  terutama kepada trio mantan, yaitu erzaldi, molen, dan mulkan.  
padahal, mereka bukan lagi 'macan' melainkan warga biasa yang hanya mantan dan berniat ingin maju kembali sebagai kepala daerah dimana mereka pernah menjabat.
mantan gubernur babel, erzaldi roesman misalnya, selalu dikaitkan dengan kasus tipikor timah yang menyeret para mantan kepala dinas.  padahal secara hukum erzaldi juga sudah dimintai pertanggungjawabannya, dengan bukti dia juga sudah diperiksa oleh kejagung.   kejagung di dalam penetapan status seseorang sebagai saksi atau tersangka, tentu bertolak dari alat bukti dan saksi.  begitu juga jika ada kasus-kasus lain yang berpotensi hukum yang terus digemakan sekarang ini.
seperti kasus yang satu paket dengan mantan bupati bangka, mulkan, itu misalnya. 
lalu molen, terkait dengan kasus yang pernah membuatnya diperiksa di komisi pemberantasan korupsi (kpk).  dengan pernah diperiksa itu, berarti molen sudah emmpertanggungjaweabkan juga secara hukum.  kelanjutannya bagaimana, yah tanya kpk?  
kehati-hatian lembaga hukum
satu hal yang perlu dipahami, menghadapi proses pilkada yang tengah bergulir sekarang, kejagung dan jajaran secara tegas menyatakan akan menunda jika ada proses hukum yang menyangkut kontestan pilkada/pemilu.  intinya, lembaga itu tidak ingin nantinya proses hukum yang tengah dilakukan justru menjadi alat untuk kepentingan politik.  atau malah kejagung yang dicurigai sebagai alat politik?
bagaimana dengan kepolisian dan kpk?  
meski tidak ada penegasan, tentunya kedua lembaga itu tetap ekstra hati-hati karena tidak mau juga tergiring ke kepentingan politik apalagi menjadi alat politik.  
persoalannya sekarang ini adalah, justru dibuat seolah-olah semua adalah keinginan publik.  
semaraknya media
di sisi lain, pertumbuhan media yang bak jamur di musim hujan sekarang ini menambah semarak pula penggorengan isu-isu hukum menjadi isu untuk kepentingan politik.   
bersembunyi di balik kepentingan public, uu pers, hak jawab, seolah menjadi senjata bahwa media berhak memberitakan semaunya.   
satu hal yang perlu diingat oleh awak media adalah, mereka bukan polisi, bukan jaksa, bukan inspektorat, apalagi kpk. mereka juga bukan hakim.  
awak media tidak boleh menjustifikasi seseorang seolah-olah pada posisi bersalah dan harus bertanggungjawab terhadap sesuatu.  media adalah memberitakan dalam posisi yang mengacu pada aturan yang berimbang.
hak jawab bukan berarti yang diberitakan hari ini, hak jawabnya besok?  karena perimbangan berita justru harus pada posisi dan waktu serta tempat dan ruang yang sama.  kecuali di persidangan, karena itu fakta yang tersaji saat itu.  
satu hal lagi yang perlu diingat, setiap orang punya simpatisan, punya pendukung, juga punya tim.  demikian pula dengan trio mantan itu.  
erzaldi, molen, dan mulkan tentu punya tim kampanye, tim pendukung, simpatisan, tim partai, yang tentu tak selamanya akan tinggal diam jika terus-terusan kesalahannya terkesan dicari-cari. karena mereka juga bukan malaikat yang tak punya rasa marah dan emosi?
rakyat juga tidak buta-buta amat bahwa mencuatnya sesuatu itu murni untuk kepentingan hukum atau hanya untuk komoditas politik sesaat.
dan ingatlah juga, tidak semua produk yang mengatasnamakan produk pers itu memang produk pers.  bisa jadi itu hanya dianggap tulisan biasa yang dibuat seolah-olah produk media.  jika ini yang terjadi, aturan pidana umum bisa menjerat.  
jangan sampai, orang pesta ikut pilkada, kita malah sibuk bersidang terancam penjara!***