Dalam RDP Dengan DPRD Babel, Bongkar Borok RSBT Sungailiat!

Rapat Dengar Pendaat di DPRD Babel, Kemarin.-Julian-

“Berdasarkan hasil audit ini kami (BPJS Kesehatan,red) tidak membayarkan Rp700 juta lebih karena bukan tanggung jawab kami untuk membayar dan juga pihak RSBT juga telah mengembalikan Rp160 juta lebih jadi total 860 juta lebih,” tegasnya.

Sementara, pihak PT BTM Firmansnyah mengatakan manajemen RSBT Sungailiat periode 2020-2021 yang terindikasi melakukan kecurangan sudah dilaporkan ke pihak berwajib. “Ya, sudah kita laporkan," ucapnya.

Indikasi penyelewengan tersebut pun tak khayal membuat wakil rakyat geram. Kendati tetap memberikan kesempatan untuk dimediasi, ke depan DPRD Babel tetap berencana menggelar RDP Khusus terkait pelayanan kesehatan di Babel. Bahkan akan mengundang pihak kejaksaan.

"Iya, akan kita undang pihak yang membantu untuk penyelesaian dan me-warning kedepannya. Sebab, khawatir kita ini terjadi di seluruh rumah sakit di Babel, yang berimbas terhadap pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat," kata Heryawandi.

BACA JUGA:Bambang Patijaya Sorot Kemelut RSMS Sungaliat: Ini Berdampak Luas!

Pihaknya khawatir, persoalan ini tidak hanya terjadi di RSBT Sungailiat saja, melainkan di rumah sakit lainnya di Babel. "Jangan-jangan, tentu kita berharap itu tidak terjadi. Tapi kalau modus-modus ini terjadi, kita mewarning semua rumah sakit. Karena ketika ini terjadi, pelayanan kesehatan masyarakat Babel akan terganggu," sebutnya. 

"Ini kan intinya ada penagihan dari rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar. Bahkan disebutkan, ada yang mestinya tidak ditagih tapi ditagih. Ternyata ada mark up. Dan diakui RSBT Sungailiat dan sudah dilakukan pelaporan ke ranah hukum. Tapi imbasnya dari ini, managemen dan karyawan bermasalah, termasuk ke pelayanan kesehatan," ungkapnya lagi.

Terkhusus persoalan RSBT Sungailiat, pihaknya berharap pihak managemen dapat menahan kebijakan yang diberlakukan sembari berjalannya mediasi dan evalusi yang akan dilakukan Disnaker Babel dan Disnaker Bangka. "Sesuai yang diminta anggota Komisi IV, kita minta (kebijakan mutasi) di-hold dulu. RDP ini kita harap ada penyelesaian, bukan untuk menangkan si-A atau pun si-B," tuturnya.***

Tag
Share