Potensi Timah Bangka Belitung dan Pengelolaannya dalam Sudut Pandang Islam

Reporter: |

Editor: Budi Rahmad |

Selasa , 25 Jun 2024 - 19:14

Nurul Aryani-Dokumen Babel Pos-

KASUS dugaan megakorupsi timah telah menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai fokus perhatian publik. Sejauh ini sudah ada sebanyak 22 tersangka yang ditetapkan oleh Kejagung. Nilai kerugian negara kini mencapai angka Rp 300 triliun dan diprediksi masih akan terus naik. (CNBC Indonesia, 30/05/24)

Provinsi Bangka Belitung dengan luas wilayah hanya 0,86% dari total luas Indonesia, memang telah menjadi provinsi penghasil timah terbesar di Indonesia dan urutan keempat di dunia.

Oleh Nurul Aryani (Aktivis Dakwah Bangka Belitung)

Sebanyak 90 persen produksi timah nasional berasal dari provinsi kecil ini. Sumber daya timah di Bangka Belitung sangat besar, potensi bijih timahnya pada 2021 mencapai 6 miliar ton. (CNN Indonesia, 04/04/2024)

Dengan potensi timah yang besar, pulau kecil ini mengalami eksploitasi yang sangat parah. Sebanyak tiga per empat dari luas wilayahnya masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) skala besar maupun inkonvensional.

Hal ini menjadikan Provinsi Bangka Belitung berada di urutan tertinggi dengan kondisi lahan rusak dan sangat kritis yakni mencapai 1.053.253,19 hektar atau 62 persen dari luas daratan Babel (Walhi.or.id, 24/10/17).

Akar Masalah Korupsi Timah

Pengamat Pertambangan Bangka Belitung Bambang Herdiansyah mengatakan adanya keberadaan pihak yang bertindak sebagai kolektor timah dan permainan penerbitan dokumen dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan ditenggarai menjadi penyebab utama terjadinya korupsi SDA timah (Pelita.online, 26/10/23).

Mengutip dari Tempo, dugaan korupsi timah dimulai dari dugaan PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk tujuh perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu.

Kerja sama disembunyikan dengan surat kerja sama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT. Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga Surat Perintah Kerja (SPK) borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar bijih timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. (Tempo, 06/04/24).

Pemberian konsesi tambang kepada pihak swasta juga telah membuka berbagai celah korupsi. Swasta akhirnya diberi kesempatan mengelola tambang dan justru menjadi kompetitor yang merugikan negara.

potensi timah bangka belitung dan pengelolaannya dalam sudut pandang islam                            kasus dugaan megakorupsi timah telah menjadikan provinsi kepulauan bangka belitung sebagai fokus perhatian publik. sejauh ini sudah ada sebanyak 22 tersangka yang ditetapkan oleh kejagung. nilai kerugian negara kini mencapai angka rp 300 triliun dan diprediksi masih akan terus naik. (cnbc indonesia, 30/05/24)
provinsi bangka belitung dengan luas wilayah hanya 0,86% dari total luas indonesia, memang telah menjadi provinsi penghasil timah terbesar di indonesia dan urutan keempat di dunia. 
oleh nurul aryani (aktivis dakwah bangka belitung)
sebanyak 90 persen produksi timah nasional berasal dari provinsi kecil ini. sumber daya timah di bangka belitung sangat besar, potensi bijih timahnya pada 2021 mencapai 6 miliar ton. (cnn indonesia, 04/04/2024)
dengan potensi timah yang besar, pulau kecil ini mengalami eksploitasi yang sangat parah. sebanyak tiga per empat dari luas wilayahnya masuk dalam izin usaha pertambangan (iup) skala besar maupun inkonvensional. 
baca juga:tersangka tipikor megakorupsi pt timah tbk, hanya sebatas harvey? 
hal ini menjadikan provinsi bangka belitung berada di urutan tertinggi dengan kondisi lahan rusak dan sangat kritis yakni mencapai 1.053.253,19 hektar atau 62 persen dari luas daratan babel (walhi.or.id, 24/10/17).
 
akar masalah korupsi timah
pengamat pertambangan bangka belitung bambang herdiansyah mengatakan adanya keberadaan pihak yang bertindak sebagai kolektor timah dan permainan penerbitan dokumen dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan ditenggarai menjadi penyebab utama terjadinya korupsi sda timah (pelita.online, 26/10/23).
baca juga:kerugian negara rp 300 t tipikor di pt timah tbk, bpkp dukung kejagung
mengutip dari tempo, dugaan korupsi timah dimulai dari dugaan pt timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di iup pt timah. komplotan juga membentuk tujuh perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu.  
kerja sama disembunyikan dengan surat kerja sama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi pt. timah. dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja (spk) borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar bijih timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. (tempo, 06/04/24).
pemberian konsesi tambang kepada pihak swasta juga telah membuka berbagai celah korupsi. swasta akhirnya diberi kesempatan mengelola tambang dan justru menjadi kompetitor yang merugikan negara. 
panjangnya rantai korupsi ini tidak terlepas dari diterapkannya kebijakan yang liberal kapitalistik yang lahir dari sistem hidup sekuler. sistem ini menyebabkan pengelolaan sumber daya alam berjalan tanpa mengindahkan agama dan  hanya berorientasi kepada pemilik modal. 
baca juga:dakwaan kasus tipikor pt timah tbk, 2015-2022, siapkan 30 jaksa
secara politik, peran negara amat minim dalam hal ini. konsep reinventing government nampak dalam beberapa konsep misalnya pemerintah hanya sebatas regulator juga kemitraan pemerintah dengan swasta. 
akibatnya tata kelola tambang berjalan secara liberal (bebas), minim pengawasan, dan berorientasi keuntungan terutama kepada pemilik modal tanpa berorientasi melayani rakyat atau memenuhi kebutuhan rakyat. dari sistem inilah korupsi lahir. 
tidak peduli kerusakan alam yang ditimbulkan yang terpikir adalah bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. inilah konsep ekonomi kapitalistik yang hari ini diterapkan. pengawasan negara yang kurang dan hukum yang tidak tegas atas para koruptor telah menjadikan korupsi tumbuh sporadis.
 
pengelolaan timah dalam sudut pandang islam
islam sebagai aturan hidup yang sempurna telah memiliki pandangan yang khas dalam mengatur masalah tambang. 
baca juga:cekal semua yang terindikasi terlibat tipikor timah, sandra dewi disorot!
pertama, dalam sistem ekonomi islam akan didudukkan perkara kepemilikan. islam membagi kepemilikan berdasarkan kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.
adapun terkait tambang jika tidak terbatas maka menjadi kepemilikan umum yang tidak boleh diberikan kepada negara. dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam at-tirmidzi dari abyadh bin hamal. 
saat itu, abyad meminta kepada rasulullah saw. untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. rasul pun membolehkannya. namun, tidak lama kemudian, beliau diingatkan oleh sahabat, “wahai rasulullah, tahukah engkau apa yang engkau berikan kepadanya? sesungguhnya engkau telah memberikan (bagaikan) air mengalir (ma’u al-‘idda).” berkata (perawi), “kemudian beliau saw menarik kembali tambang tersebut.”
dalam hadis di atas ketika rasulullah saw. mendapat informasi bahwa tambang itu sebagaimana air mengalir yakni melimpah ruah maka rasul saw. segera mengambilnya kembali dari abyad. 
begitu juga dengan potensi timah babel yang melimpah ruah, pada tambang yang didalamnya timah itu sangat banyak maka tambang tersebut harus dikelola negara secara amanah dan hasilnya harus dirasakan oleh rakyat. 
artinya, timah babel tidak akan dibiarkan hanya dinikmati oleh segelintir golongan melainkan harus bisa dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan. ini adalah salah satu solusi agar korupsi  tidak akan bisa dijalankan secara berjamaah atau kongkalikong. 
baca juga:10 tersangka kasus tipikor pt timah dilimpahkan, sisa 9, termasuk hendry lie?
sebab dalam islam tidak dikenal kebebasan kepemilikan. sehingga, walaupun ada pengusaha yang memiliki modal banyak, ia tidak akan dibolehkan memonopoli tambang. tentu saja negara yang bisa melakukannya adalah negara yang menerapkan hadis rasulullah saw. di atas. 
kedua, ketika timah telah dikelola oleh negara. pengelolaan akan dilakukan secara profesional dan amanah sehingga tidak ada tindak kkn antara aparat, pengelola pertambangan, hingga birokrat. negara juga akan mengawasi dengan ketat dan secara rutin memeriksa setiap proses dan hasil pertambangan ini. 
setiap aktivitas yang janggal dan mencurigakan akan segera diselidiki oleh negara. ada lembaga yang bertugas memeriksa dan mengawasi kekayaan para pejabat, yaitu badan pemeriksa keuangan.khalifah umar bin khaththab ra. pernah mengangkat muhammad bin maslamah sebagai pengawas keuangan. tugasnya adalah mengawasi kekayaan para pejabat negara. khalifah umar juga kerap menghitung kekayaan pejabat negara sebelum dan sesudah menjabat. 
jika terdapat kelebihan harta yang tidak wajar, si pejabat harus membuktikan asal harta itu didapat. jika tidak bisa membuktikan, itulah korupsi. cara ini dikenal dengan pembuktian terbalik. (muslimah news).
ketiga, negara menindak tegas berbagai bentuk korupsi. korupsi dalam islam adalah penghianatan atas harta masyarakat. sanksi yang diberikan adalah takzir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh qadi’ (hakim). bentuk sanksinya bisa mulai dari yang paling ringan, seperti nasihat atau teguran dari hakim, bisa berupa penjara, pengenaan denda (gharamah), pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa (tasyhir), hukuman cambuk, hingga sanksi yang paling tegas, yaitu hukuman mati. 
baca juga: imbas penindakan kasus timah, pengangguran jadi ancaman nyata
teknisnya bisa digantung atau dipancung. berat atau ringannya hukuman takzir ini disesuaikan dengan berat atau ringannya kejahatan yang dilakukan. (abdurrahman al-maliki, nizhamul uqubat, hlm. 78—89). (muslimah news).
demikianlah, pandangan islam terkait pengelolaan tambang dan juga perilaku korupsi. maka, sudah selayaknya setiap muslim mengambil islam sebagai sebuah aturan yang komprehensif dalam menyelesaikan setiap problematika kehidupan. wallahualam bissawab.**

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 26 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan