PPPK Vs PNS, Apa Bedanya?

Reporter: sumeks.co |

Editor: Syahril Sahidir |

Sabtu , 30 Dec 2023 - 14:25

Ilustrasi PPPK dan PNS-Foto: Ilustrasi-

pppk vs pns, apa bedanya?                            pensiunan pppk (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dan pns (pegawai negeri sipil) adalah dua kategori pensiun yang berbeda di dalam struktur pegawai pemerintah di indonesia.
------------------
secara status kepegawaian pns merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memiliki status kepegawaian tetap.
sementara pppk yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja, biasanya untuk jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
proses pengangkatannya pns seperti dilansir sumeks.co., melalui proses seleksi cpns (calon pegawai negeri sipil) dan diangkat secara langsung oleh instansi pemerintah.
sedangkan pppk proses seleksinya dan penerimaan dilakukan oleh instansi pemerintah, tetapi lebih bersifat kontrak dengan jangka waktu tertentu.
jenis jabatan pns dapat menempati berbagai jabatan di lingkungan pemerintah, termasuk jabatan struktural dan fungsional.
kalau pppk biasanya diangkat untuk jabatan tertentu sesuai kebutuhan instansi dan lebih terfokus pada bidang pekerjaan tertentu.
masa kerja pns bersifat lebih stabil dan berlangsung hingga pensiun, dengan masa kerja minimum untuk pensiun.
khusus masa kerja pppk tergantung pada perjanjian kerja, bisa berakhir setelah kontrak selesai atau diperpanjang.
pensiun pns menerima pensiun berdasarkan masa kerja dan golongan pangkat yang dicapai selama masa dinas.
sedangkan pensiun pppk terkait dengan masa kerja dan kontribusi yang telah disetorkan ke dana pensiun.
jaminan kesejahteraan pns mendapatkan berbagai jaminan kesejahteraan seperti tunjangan keluarga, kesehatan, dan lainnya.
sedangkan pppk jaminan kesejahteraan tergantung pada ketentuan perjanjian kerja yang dibuat.
perbedaan ini mencerminkan karakteristik masing-masing status kepegawaian dan memberikan gambaran tentang hak dan kewajiban pensiunan pns dan pppk di indonesia.
sementara, dengan disahkan nya undang-undang (uu) asn, kini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) memiliki hak pensiun. 
menteri panrb abdullah azwar anas menyatakan bahwa uu tersebut mewajibkan pemerataan kesejahteraan bagi asn, termasuk pppk, termasuk hak jaminan pensiun. 
sebagai hasilnya, pppk sekarang memiliki hak pensiun yang setara dengan pns dalam sistem defined contribution.
pemerintah telah mengimplementasikan skema kontribusi pasti untuk iuran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). 
kebijakan ini disahkan bersamaan dengan persetujuan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara (ruu asn) menjadi undang-undang dalam rapat parpurna dpr kemarin. detilnya akan diatur melalui peraturan pemerintah (pp). 
namun, perlu dicatat bahwa skema jaminan pensiun pppk berbeda untuk pns dan anggota tni/polri, yang mengikuti skema manfaat pasti menurut lkpp 2022.
menurut kajian bkf kementerian keuangan, desain manfaat pasti atau defined benefit (db) adalah program pensiun yang menetapkan formula tertentu untuk manfaat yang akan diterima oleh penerima manfaat pensiun, berdasarkan penghasilan, accrual rate, dan masa kerja. 
manfaat pensiun dibayarkan dalam bentuk anuitas bulanan setelah pns mencapai usia pensiun hingga meninggal dunia, dan besarnya merupakan persentase dari penghasilan, memungkinkan proyeksi replacement ratio yang akurat.
dalam desain ini, bkf mengevaluasi risiko investasi dan peningkatan harapan hidup yang dialihkan kepada pihak yang membiayai program. 
manfaat setelah pensiun umumnya diwujudkan dalam bentuk indeks, sementara manfaat pensiun juga mencakup perlindungan terhadap kecacatan dan manfaat endowmen. 
biaya pengelolaan program dihitung berdasarkan perhitungan aktuaria, dan desain ini cocok untuk pemberi kerja berskala besar dengan pendapatan yang stabil, memberikan jaminan jangka panjang bagi penerima manfaat pensiun.
selain itu, tingkat ketidakpastian relatif rendah bagi penerima manfaat pensiun karena manfaat dan tingkat replacement ratio dapat dihitung sejak awal. 
dari segi pembiayaan, skema ini fleksibel dengan metode pay as you go (paygo), partially funded, atau fully funded.
pemberi kerja wajib menyediakan dana untuk membayar manfaat pensiun sesuai besaran yang telah ditetapkan. 
penghitungan manfaat pensiun dalam desain manfaat pasti ini didasarkan pada penghasilan terakhir, khususnya gaji pokok terakhir yang digunakan sebagai dasar perhitungan manfaat pensiun saat ini.
penelitian bkf menyatakan bahwa nilai replacement ratio yang rendah terjadi karena penghasilan setelah pensiun jauh lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan sebelum pensiun. 
penghitungan manfaat pensiun berdasarkan penghasilan terakhir dapat menimbulkan risiko moral hazard yang lebih tinggi, terutama saat terjadi lonjakan signifikan dalam penghasilan menjelang pensiun. 
sebagai alternatif, rumusan lain untuk menghitung manfaat pensiun adalah dengan menggunakan rata-rata penghasilan selama masa kerja, yang dikenal sebagai index career average (ica). 
dalam rumusan ica, manfaat pensiun dihitung berdasarkan penghasilan dasar pensiun pada setiap periode masa kerja, dengan penyesuaian berdasarkan indeks tertentu yang ditetapkan pada periode tersebut***