Ancam Pertumbuhan Ekonomi

Reporter: Admin |

Editor: Jal |

Minggu , 09 Mar 2025 - 21:16

Ancam Pertumbuhan Ekonomi.-Screenshot-

Selain itu, penundaan pengangkatan CPNS hingga Oktober 2025 berarti para calon ASN tidak akan menerima gaji dan tunjangan, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), pada tahun tersebut.

Hal ini dapat mempengaruhi perencanaan keuangan mereka, terutama menjelang periode Ramadan dan Idul Fitri, di mana kebutuhan konsumsi biasanya meningkat.

"Penundaan ini menambah ketidakpastian bagi para calon ASN, yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi mereka, seperti menunda pembelian barang-barang tahan lama atau investasi lainnya," pungkas Achmad.

Menurut Achmad, keputusan menunda pengangkatan CPNS 2024 dapat mempengaruhi kredibilitas pemerintah sebagai penyelenggara rekrutmen ASN.

Selain itu, penundaan tanpa alasan yang jelas dan transparan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menurutnya, jika pemerintah tidak segera memberikan penjelasan yang lebih rinci dan solusi konkret, maka kepercayaan terhadap institusi yang bertanggung jawab atas rekrutmen ASN dapat semakin menurun.

"Penundaan ini memicu kritik dan ketidakpuasan dari berbagai pihak, termasuk para calon ASN dan masyarakat luas. Kritik ini dapat mencoreng citra pemerintah dan menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga dapat memperburuk situasi," tutup Achmad.(dnn)

ancam pertumbuhan ekonomi                            jakarta - penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (casn) untuk hasil seleksi 2024 ke 1 oktober 2025 dinilai mengancam pertumbuhan ekonomi.
 
kebijakan ini tidak ayal telah menuai penolakan besar-besaran tidak hanya dari peserta yang lulus seleksi, namun juga dari masyarakat luas.
 
bukan tanpa alasan. menurut ekonom sekaligus pakar kebijakan publik dari universitas pembangunan nasional veteran jakarta, achmad nur hidayat, hal ini juga disebabkan karena banyak peserta yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan segera diangkat sebagai asn. 
 
"situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan peningkatan angka pengangguran dalam beberapa bulan ke depan. langkah pemerintah menunda pengangkatan cpns dapat dianggap sebagai blunder jika tidak disertai dengan solusi bagi para peserta yang terdampak," jelas achmad ketika dihubungi oleh disway pada sabtu 8 maret 2025.
 
selain itu, achmad menambahkan, penundaan ini dapat menimbulkan kesulitan finansial, terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan keluarga atau kewajiban finansial lainnya. 
 
hal ini, menurutnya, tentunya dapat berdampak pada penurunan konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
 
"dengan berkurangnya pendapatan, daya beli individu yang terdampak akan menurun.penurunan konsumsi dapat menyebabkan tekanan deflasi, di mana harga barang dan jasa menurun akibat permintaan yang melemah," ujar achmad.
 
selain itu, penundaan pengangkatan cpns hingga oktober 2025 berarti para calon asn tidak akan menerima gaji dan tunjangan, termasuk tunjangan hari raya (thr), pada tahun tersebut.
 
hal ini dapat mempengaruhi perencanaan keuangan mereka, terutama menjelang periode ramadan dan idul fitri, di mana kebutuhan konsumsi biasanya meningkat.
 
"penundaan ini menambah ketidakpastian bagi para calon asn, yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi mereka, seperti menunda pembelian barang-barang tahan lama atau investasi lainnya," pungkas achmad.
 
menurut achmad, keputusan menunda pengangkatan cpns 2024 dapat mempengaruhi kredibilitas pemerintah sebagai penyelenggara rekrutmen asn.
 
selain itu, penundaan tanpa alasan yang jelas dan transparan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. 
 
menurutnya, jika pemerintah tidak segera memberikan penjelasan yang lebih rinci dan solusi konkret, maka kepercayaan terhadap institusi yang bertanggung jawab atas rekrutmen asn dapat semakin menurun.
 
"penundaan ini memicu kritik dan ketidakpuasan dari berbagai pihak, termasuk para calon asn dan masyarakat luas. kritik ini dapat mencoreng citra pemerintah dan menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga dapat memperburuk situasi," tutup achmad.(dnn)