Sederet Proyek Infrastruktur di Basel Terancam Batal

    TOBOALI - Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025 dipastikan berdampak pada berbagai kegiatan.  Sejumlah infrastruktur di Kabupaten Bangka Selatan (Basel) berpotensi batal  atau mengalami penundaan pengerjaan.    
    PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Basel Elfan Rulyadi mengatakan, berdasarkan Inpres tersebut Pemerintah daerah (Pemda) kehilangan belasan Miliar anggaran yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur.  "Kemungkinan sejumlah infrastruktur bakal berpotensi gagal di bangun, mengingat efisiensi anggaran," ucapnya, Senin (24/02).
    Disebutkannya, selama ini Pemkab mengandalkan anggaran melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangun yang ada di Basel. Selain itu pihaknya juga kehilangan anggaran hingga belasan milyar yang tentunya telah dipangkas oleh pemerintah pusat.
    Untuk DAU pihaknya kehilangan anggaran sebesar Rp. 17,2 milyar, sedangkan untuk DAK sebesar Rp. 2 milyar.
Atas dipangkasnya anggaran ini,  tidak banyaknya infrastruktur terutama jalan yang akan dilakukan perbaikan maupun pembangunan baru pada tahun 2025.
    "Kita kehilangan belasan milyar yang bersumber dari DAU serta DAK, sehingga beberapa infrastruktur berpotensi dibatalkan," ungkapnya.
    "Hal ini seperti proyek konstruksi yang telah dijadwalkan pada tahun 2025 berpotensi dibatalkan yakni,  Jembatan Sungai Nyire, desa Pergam dan Jembatan Sungai Rebong, desa Delas yang mulai goyah," sambungnya.
    Disebutkannya, jadwal perbaikan kedua jembatan tersebut akan dimulai pada awal tahun 2025 ini dengan anggaran Rp400 Juta.  Begitu pula pengembangan kawasan pedestrian di Lapangan Merdeka, Kota Toboali yang telah dianggarkan Sekitar Rp 3 Miliar.
    Sedangkan untuk jalan putus dan Jalan Pijal Melayu, desa Keposang senilai Rp2,5 milyar, tidak terdampak efisiensi anggaran dan kemungkinan akan segera dibangun.
    Pihaknya juga saat ini intens berkomunikasi dengan tim TAPD agar beberapa pembangunan yang dianggap penting untuk masyarakat bisa segera di lakukan pembangunan.  "Kendati terdapat efisiensi anggaran, tetapi beberapa proyek pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap akan dibangun," tuturnya.
    Bukan itu saja, pihaknya juga telah melakukan inventarisasi yang salah satunya perbaikan saluran irigasi persawahan di beberapa kawasan lumbung pangan di Kecamatan Kepulauan Pongok serta pemeliharaan sistem penyediaan air minum (SPAM) air baku.
    "Mengingat adanya efisiensi tersebut, kita tetap terus berkoordinasi, agar yang  dianggap penting dibutuhkan masyarakat tidak terdampak dan tetap bisa dibangun," pungkasnya.  (im)