Mengulas Regulasi Terbaru Seleksi Kepala Sekolah

mengulas regulasi terbaru seleksi kepala sekolah oleh nilawati, m.pd ketua mgmp pai sma smk bangka selatan   pada tanggal 8 mei 2025 pemerintah melalui kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi merilis legalitas terbaru yakni permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tentang implementasikan kebijakan baru terkait pengangkatan kepala sekolah yang lebih ketat dan berbasis kompetensi.    kepala sekolah kini harus mengikuti proses seleksi yang terstandarisasi, termasuk uji kompetensi manajerial, rekam jejak kepemimpinan,  serta penilaian terhadap visi pendidikan yang mereka miliki. ini merupakan langkah progresif dalam rangka menciptakan pemimpin sekolah yang profesional, berintegritas dan berkualitas, serta mampu menghadapi tantangan dan tuntutan perkembangan dan kemajuan  zaman.    regulasi yang memiliki potensi dan peluang emas bagi seluruh guru, atau bahkan kemungkinan besar menjadi ancaman senyap bagi kualitas masa depan pendidikan indonesia, entahlah tapi dibeberapa kesempatan penulis memcoba mengulas serta mengkritisi regulasi tersebut dengan harapan bisa mengantarkan sistem pendidikan indonesia berkualitas, dan bermoral lebih baik.   sebagai seorang guru yang terlibat aktif dalam organisasi saya merenung dalam-dalam: apakah ini peluang untuk menghadirkan kepala sekolah yang benar-benar berpihak pada murid? atau justru hanya seremonial birokrasi yang membungkam semangat perubahan dari ruang kelas?    sebagai guru yang telah ditempa oleh program transformatif ini, saya memandang regulasi ini bukan semata dokumen hukum, tapi sebagai panggilan sikap, panggilan untuk meneguhkan nilai- nilai berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, dan reflektif dalam segala proses penugasan kepala sekolah berpihak pada murid: menolak pemimpin yang hanya pandai administrasi saja sesuaii dengan aturan permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 membuka peluang bagi guru yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah.   namun, di sisi lain saya percaya bahwa seorang kepala sekolah sebagai pimpinan harus bisa membuktikan kulitas dan integritas yang maksimal di lapangan, karena jabatan  kepala sekolah sejati bukan hanya soal gelar, pangkat, atau kemampuan teknis, tapi tentang komitmen keberpihakan pada murid. murid bukan angka.    mereka adalah manusia yang tumbuh dari keteladanan dan kasih sayang. maka, setiap calon kepala sekolah harus diuji bukan hanya dengan portofolio, tetapi dengan rekam jejak keberpihakan mereka pada tumbuh kembang murid dari beragam aspek sesuai dengan kebutuhan bakat minat dan permasalahan permasalahan krusial yang kian banyak dihadapi peserta didik di dunia pendidikan, dan kepala sekolah harus bisa menempatkan diri sebagai manusia sejati yang memberikan wahana wahana problem solving dari permasalahan tersebut.   //inovatif: pemimpin sekolah harus menjadi motor perubahan selama menjadi guru sekaligus orator penggerak komunitas belajar di jenjang menengah atas dan kejurusan, saya ditantang untuk menciptakan terobosan. dalam konteks ini kita kaitkan pelatihan calon kepala sekolah yang diatur dalam regulasi ini semestinya tidak berhenti pada teori kepemimpinan dan regulasi kepegawaian, melainkan mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin sekolah yang berani gagal, berani berubah, dan berani berbeda demi kualitas pembelajaran. jika pelatihan itu kaku, sekadar menggugurkan kewajiban, maka kita sedang mencetak administrator, bukan pemimpin perubahan.    //kolaboratif: kepala sekolah bukan raja di singgasana, tapi  dirigen dalam orkestra sebagai guru yang berupaya untuk terus belajar meningkatkan kompetensi, saya telah menyaksikan bagaimana kolaborasi menghidupkan ekosistem sekolah.    kepala sekolah yang ideal bukanlah orang yang mahir mengolah data dan administrasi saja akan tetapi perannya lebih daripada itu, dan bukan merasa paling tahu, tetapi yang mampu membuka ruang partisipasi, merangkul guru, murid, dan membangun komunitas belajar yang hidup. regulasi ini memberi peluang untuk itu-asal kita tak menjadikannya alat kekuasaan, tapi jembatan kolaborasi.   //reflektif: mengubah diri sebelum mengubah sekolah nilai reflektif adalah fondasi utama yang  harus dibawa sebagai figure kepala sekolah. pemimpin yang tidak mampu merenungi langkahnya sendiri, akan buta arah dalam menavigasi perubahan. maka, dalam setiap tahap seleksi, refleksi personal harus diangkat menjadi indikator utama.   kepala sekolah masa depan bukan hanya dituntut apa yang ia tahu, tetapi apa yang ia pelajari dari kesalahan dan keberhasilannya sendiri. regulasi ini bisa jadi berkah atau musibah, tergantung siapa yang menyikapinya. regulasi permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 terbaru ini penulis analogikan dengan pisau bermata dua. la bisa membuka jalan  bagi transformasi pendidikan yang luar biasa, atau menjadi jalan sunyi yang hanya menyuburkan status quo saja   sebagai guru yang berupaya mengembangkan potensinya melalui tulisan ini saya memilih bersikap optimis namun kritis. mari kita kawal pelaksanaannya dengan memastikan bahwa mereka yang duduk di kursi kepala sekolah adalah orang-orang yang berpihak pada murid, haus inovasi, kuat berjejaring, dan terus belajar melalui refleksi. karena di tangan merekalah masa depan pendidikan kita digenggam.   apa pun regulasinya dan siapa pun pimpinan atau kepala sekolahnya di satuan pendidikan nanti semoga adalah sosok yang memiliki  nilai-nilai: kolaborasi, refleksi, pembelajaran berdiferensiasi, dan pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. dan itu, tidak tergantung pada peraturan  apa pun."jadilah pemimpin meski tanpa jabatan, guru meski tanpa gelar, dan penggerak meski tanpa panggilan, semoga.     

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•