Harvey Moeis Dilaporkan ke Mabes Polri!

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Selasa , 10 Jun 2025 - 16:02

Harvey Moeis-screnshot-

korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Padahal faktanya, perusahaan smelter sama sekali tidak tahu menahu mengenai alokasi dana tersebut pun apabila telah dilakukan dugaan penggelapan oleh Terlapor.

Seperti kerap mencuat di media selama ini, dana CSR Rp 420 Miliar yang disetorkan ke Harvey Moeis selama ini, ternyata tidak ada kejelasan dikemanakan. Padahal, dalih CSR berarti untuk masyarakat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk Rp 73 Miliar setoran PT SIP juga tidak jelas dikemanakan oleh Harvey Moeis?

PT SIP tak Menambang!

Seperti dilansir sebelumnya, untuk yang terkait gugatan perdata, PT SIP sudah digelar di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Rabu, 4 Juni 2025, lalu. tergugat adalah PT Timah Tbk, Dirut PT Timah 2016-2021 Muchtar Riza Pahlevi Thabrani (MRPT), dan Gubernur Babel 2017-2022 Erzaldi Roesman Djohan.

"PT SIP tidak pernah melakukan penambangan melainkan kerja sama peleburan atau penglogaman. Itu diakui PT Timah. Namun pada faktanya, nilai Rp 2,2 triliun itu kemudian dijadikan sebagai uang pengganti dan dibebankan kepada owner PT SIP Suwito Gunawan," ujar Andi Kusuma Didampingi Budiono.

Dalam gugatan juga ditegaskan, secara yuridis pun pada prinsipnya Penggugat hanya memegang izin usaha peleburan timah atau dengan kata lain bukan merupakan perusahaan penambang. Juga berkaitan dengan gugatan ini, Andi Kusuma Cs juga mengajukan sidang lapangan sebanyak 10 titik, dan itu disetujui majelis.

''Kita berharap dengan demikian agar semuanya bisa secara terang benderang,'' tegas Andi Kusuma lagi.

Lebih jauh dlam gugatan disampaikan, atas kerjasama antara Penggugat dan Tergugat pun telah dikuatkan oleh pendapat hukum (Legal Opinion) yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun); (P8)

Bahwa pendapat hukum (Legal Opinion) tersebut dikeluarkan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Timah Tbk (dalam hal ini Turut Tergugat 4) Nomor : 0261/Tbk/PTH.0000/20-S11.7 tanggal 22

Juli 2020 perihal permintaan pendapat hukum (LO) terkait kerjasama sewa smelter swasta;

Bahwa kemudian pada bulan September 2020 telah diterbitkan pendapat hukum (Legal Opinion) terkait kerjasama sewa smelter swasta oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun);***

harvey moeis dilaporkan ke mabes polri!                            koranbabelpos.id.- penasihat hukum (ph) andi kusuma dan budiyono cs atas nama klien mereka, yaitu bos perusahaan smelter timah pt stanindo inti perkasa (sip) suwito gunawan alias awi ternyata tak hanya menggugat harvey moeis secara perdata, namun juga melaporkan suami artis asal bangka belitung (babel), sandra dewi itu ke mabes polri.
seperti dilansir sebelumnya,  bahwa selain gugatan ke pt timah cs, pt sip juga melayangkan gugatan ke harvey moeis.  gugatan  ini terkait pemanfaatan uang csr (corporate social
responbility) sebagaimana tercatat dalam rekapitulasi dana management fee pt. sip (perusahaan smelter peleburan) tahun 2019-2020, tercatat pembayaran sebesar rp. 73.776.047.000,- ke harvey moeis.   namun faktanya, dalam persidangan terkuak harvey moeis tak bisa menjelaskan dikemanakan uang tersebut, bukan ke masyarakat bangka belitung (babel).
"yang kita gugat ini semua ada tiga perkara. pertama pt timah tbk, kedua bpkp dan bambang hero saharjo, lalu ketiga harvey moeis. untuk bpkp dan bambang hero saharjo sudah kita cabut. berikutnya pt timah. kalau untuk gugatan terhadap harvey moeis, masih proses mediasi. kita ingin pihak harvey moeis mengembalikan dana rp 73 miliar dari pt sip yang merupakan dana csr perusahaan," ujar andi kusuma.
ternyata, selain gugatan secara perdata, andi kusuma cs juga melaporkan secara pidana yaitu ke bareskrim mabes polri.
laporan itu dengan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan dalam pemberian dana csr oleh harvey moeis dalam perkara mega korupsi tata niaga timah.  pihak yang melaporkan adalah budiyono s.h. selaku ketua dewan pimpinan daerah laskar pejuang perkumpulan putra putri tempatan bangka belitung, merupakan satu perkumpulan yang berdiri berdasarkan hukum di negara republik
indonesia berdasarkan akta pendirian perkumpulan putra putri termpatan bangka belitung no.4 tanggal 07-06-2022 oleh notaris fatiah, s.h.,mkn dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama masyarakat bangka belitung dalam memperjuangkan keadilan. dalam hal ini berhak didampingi oleh advokat: 
 dr. andi kusuma, s.h.,mkn.,ctl
 herwanto, s.h.
 asminati, s.h.,ccd
merupakan advokat/ pengacara/ penasihat hukum pada kantor hukum ak law firm & partners yang beralamat di jl. sungailiat pangkalpinang km 18, rt 04-dusun 03, kel. merawang, kec. merawang, kab.bangka, prov.kep bangka belitung 33215, no. telp/hp: 0813-7230-7999, bertindak untuk dan atas nama ketua dewan pimpinan daerah laskar pejuang perkumpulan putra putri tempatan
bangka belitung berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 008/skk/aklaw/i/bangka selanjutnya disebut sebagai klien.
pelaporan ke mabes polri ini, didasarkan seharusnya terlapor patut bertanggung jawab atas permasalahan tersebut karena terlapor lah yang bertindak selaku “inisiator” dana csr;
faktanya, dalam persidangan jaksa penuntut umum mendalilkan apabila dana csr telah disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh terlapor tidak sebagaimana mestinya.  bahwa atas dalil dana csr yang disebut sebagai “dana keamanan” ini lah disebut sebagai aliran dana tindak pidana
korupsi dan tindak pidana pencucian uang.  padahal faktanya, perusahaan smelter sama sekali tidak tahu menahu mengenai alokasi dana tersebut pun apabila telah dilakukan dugaan penggelapan oleh terlapor.
seperti kerap mencuat di media selama ini, dana csr rp 420 miliar yang disetorkan ke harvey moeis selama ini, ternyata tidak ada kejelasan dikemanakan.  padahal, dalih csr berarti untuk masyarakat tidak bisa dipertanggungjawabkan.  termasuk rp 73 miliar setoran pt sip juga tidak jelas dikemanakan oleh harvey moeis?
pt sip tak menambang!
seperti dilansir sebelumnya, untuk yang terkait gugatan perdata, pt sip sudah digelar di pengadilan negeri pangkalpinang,  rabu, 4 juni 2025, lalu.  tergugat adalah pt timah tbk, dirut pt timah 2016-2021 muchtar riza pahlevi thabrani (mrpt), dan gubernur babel 2017-2022 erzaldi roesman djohan.
"pt sip tidak pernah melakukan penambangan melainkan kerja sama peleburan atau penglogaman. itu diakui pt timah. namun pada faktanya, nilai rp 2,2 triliun itu kemudian dijadikan sebagai uang pengganti dan dibebankan kepada owner pt sip suwito gunawan," ujar andi kusuma didampingi budiono.
dalam gugatan juga ditegaskan, secara yuridis pun pada prinsipnya penggugat hanya memegang izin usaha peleburan timah atau dengan kata lain bukan merupakan perusahaan penambang.  juga berkaitan dengan gugatan ini, andi kusuma cs juga mengajukan sidang lapangan sebanyak 10 titik, dan itu disetujui majelis. 
''kita berharap dengan demikian agar semuanya bisa secara terang benderang,'' tegas andi kusuma lagi.
lebih jauh dlam gugatan disampaikan, atas kerjasama antara penggugat dan tergugat pun telah dikuatkan oleh pendapat hukum (legal opinion) yang diterbitkan oleh jaksa agung muda bidang tata usaha negara (jamdatun); (p8)
bahwa pendapat hukum (legal opinion) tersebut dikeluarkan berdasarkan surat direktur utama pt. timah tbk (dalam hal ini turut tergugat 4) nomor : 0261/tbk/pth.0000/20-s11.7 tanggal 22
juli 2020 perihal permintaan pendapat hukum (lo) terkait kerjasama sewa smelter swasta;
bahwa kemudian pada bulan september 2020 telah diterbitkan pendapat hukum (legal opinion) terkait kerjasama sewa smelter swasta oleh jaksa agung muda bidang tata usaha negara (jamdatun);***