Oknum TNI AD Disebut dalam Perkara Tambang Bukit Sambung Giri

Reporter: Tri Harmoko |

Editor: Noperma |

Senin , 02 Mar 2026 - 20:12

Oknum TNI AD Disebut dalam Perkara Tambang Bukit Sambung Giri.-Tri Harmoko-

"Porsi kesalahan mereka sangat kecil sekali. Relasi kuasa mereka lemah. Budaya pertambangan kita sangat kompleks; ada pemodal dan ada oknum aparat. Mereka tidak akan berani melakukan kegiatan tanpa persetujuan atau perlindungan dari atas," tambahnya.

LBH Rusti Justicia berharap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat memberikan tuntutan yang berkemanusiaan dan Majelis Hakim bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

"Harapan kami, Majelis Hakim melihat kejujuran para terdakwa yang sudah buka-bukaan di persidangan sebagai pertimbangan keadilan. Kami akan terus mengawal proses ini hingga agenda pleidoi dan putusan nanti," pungkas Lendra. (trh)

oknum tni ad disebut dalam perkara tambang bukit sambung giri                              sungailiat - tiga orang warga yang hanya pekerja kelas bawah duduk di kursi pesakitan setelah jadi terdakwa tambang ilegal di kawasan hutan produksi bukit betung sambung giri kecamatan merawang. tiga orang masing-masing mengaku hanya sebagai tukang masak, operator alat berat dan pembantu operator alat berat (helper).
 
 
dalam persidangan agenda keterangan terdakwa di pengadilan negeri sungailiat di antara terdakwa rosmilwan (juru masak), m.noer siregar (operator alat berat) dan afdol (helper) menyebut nama-nama aktor intelektual yang terlibat dalam pertambangan ilegal tersebut. mulai oknum tni, panitia penambangan, hingga pemasok alat berat dibeberkan di persidangan pengadilan negeri sungailiat, senin (2/3/2026).
 
 
terdakwa rosmilwan mengatakan pihaknya ditangkap pihak kepolisian pada senin 25 agustus 2025 di lokasi tambang bukit sambung giri yang berada juga dalam wilayah hutan produksi bukit betung, sambung giri kecamatan merawang. saat penggrebekan oleh polda babel waktu itu ketiganya apes sedang berada di lokasi. 
 
 
"saya hanya tukang masak disuruh s**(s). saya berhubungan dengan s untuk  penambangan dan mencuci pasir menjadi pasir timah. selama satu bulan di situ," kata rosmilwan.
 
 ia tak menampik digaji per minggu rp1,5 juta dari panitia tambang untuk memasak dan mengurusi sejumlah tugas lainnya.
 ia mengetahui s merupakan pengurus alat berat dan di lapangan ada lagi panitia penambangan. hingga akhirnya ia diminta ikut mencari operator alat berat di lokasi.
 
 "karena saya orang pangkalpinang diminta cari operator senior karena kerjanya di lokasi atas," kata rosmilwan membeberkan.
 
 
menurutnya pada saat hari yang membuat ia naas ditangkap hingga harus menginap di jeruji tahanan dia terpaksa harus mengaku sebagai pemilik alat berat oleh s. s berjanji akan membantu ia untuk diurus agar tak tersangkut masalah hukum. apes lagi, hingga persidangan dirinya harus menanggung sendiri jeratan hukum aktivitas tambang ilegal tersebut. 
 
"pada saat hari h dia (s) menghilang saya ditelpon katanya nanti diurus. saya menyesal, saya ada tanggung anak tiga, sekarang saya titipkan di bibinya, gak tau makan atau tidak mereka," ujarnya pilu.
 
 
ia juga menceritakan pertama kali ke lokasi itu diajak kenalannya inisial c lalu kemudian datang s. 
 
"pas penangkapan saya ditelpon s katanya saya disuruh ngaku punya alat, nanti saya diurus dan dibebaskan," ungkapnya penuh sesal mengikuti instruksi itu.
 
 
sementara itu m.noer selaku operator alat berat yang ikut terseret mengatakan ia bekerja di lokasi terlarang itu setelah mendapat informasi rekannya. setelah itu ia berhubungan dengan rosmilwan untuk menanyakan lebih lanjut soal pekerjaan operator alat berat eksavator di lokasi itu.
 
 
"saya bilang, mau diajak gabung tapi saya tanya lokasinya aman tidak. katanya (rosmilwan ) lokasi aman. 
alat berat itu untuk gali tanah di bukit, kami hanya menumpuk setelah itu ada orang lain yang mengerjakan (menambang)," kata m. noer.
 
 
berkerja di lokasi tambang ilegal sebagai operator ia dijanjikan mendapat bayaran rp30 ribu per jam kerja alat berat. ia tak tau soal lokasi masuk kawasan atau tidak maupun ada izin atau tidak.
 
 naas, pria yang memiliki istri dan satu anak ini ikut terseret meski belum sepersen pun ia akui menerima upah hasil kerjanya.
 ia tak menampik ada beberapa orang lain di lokasi tambang setiap hari yang mengatur aktivitas tetap berjalan. termasuk pada hari penangkapan oknum tni ad inisial iws alias w ada di lokasi.
 "pas hari h penangkapan dia (oknum w) juga ada. dia juga punya tambang di situ. di sana ada sembilan tambang, dua pc itu tugasnya melayani yang punya alat berat ini h..(h) ini dari s  yang ngomong," tukasnya.
sementara itu afdol yang menjadi terdakwa dengan status pekerjaan hanya sebagai helper mengaku baru 10 haru bekerja di lokasi. setiap hari ia hanya bertugas mengoleskan minyak gemuk dan mengisi bahan bakar minyak di alat berat. ia dijanjikan mendapat upah kerja rp1,8 juta/bulan. 
 
"saya dapat kerjaan dari s, lalu dikenalkan ke pak rosmilwan yang sebagai tukang masak. saya belum pernah dapat gaji. kenal sama s dari temen. saya tidak tahu (ada izin tidak lokasi tambang)," kara afdol.
 
 
persidangan yang hanya menghadirkan tiga orang dengan status pekerja bawahan ini dinilai janggal. karena sejak awal perkara ini tidak menyasar ke cukong maupun beking penambang untuk ikut bertanggung jawab di muka hukum. 
 
penasihat hukum para terdakwa sekaligus direktur lembaga bantuan hukum rusti justicia, lendra dika kurniawan sempat mempertanyakan lebih dalam bagaimana para terdakwa bisa bekerja di lokasi ilegal tersebut.
 diketahui lah dari terdakwa rosmilwan kalau rosmilwan bekerja diajak c dan di lokasi ada pelaku tambang lw, bs dan beberapa orang lainnya. termasuk oknum tni ad inisial w. tambang tersebut juga setiap harinya ramai dihadiri warga hingga kadang totalnya mencapai 300 orang. 
 
 
rosmilwan juga mengaku terdesak harus melakukan penandatanganan surat pernyataan di polda tentang aktivitas tambang dan alat berat adalah tanggungjawab dirinya. ia ikut menandatangani karena dijanjikan w yang dan s akan dibantu dari jeratan hukum. namun hingga kini rupanya w dan s maupun yang lainnya malah lolos dari jeratan hukum sementara rosmilwan, m.noer dan afdol masih harus mengikuti proses hukum.
 
 
dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim, safri didampingi dua hakim anggota ini ikut dihadiri jaksa penuntut umum dari kejaksaan negeri bangka. sidang kemudian ditunda pekan depan dengan agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa.
 
 
sebut kliennya hanya ‘tumbal’, lbh rusti justicia desak aktor intelektual tambang ilegal bukit sembung giri diusut
 
direktur lembaga bantuan hukum (lbh) rusti justicia sekaligus penasihat hukum para terdakwa, lendra dika kurniawan, memberikan pernyataan tegas usai persidangan kasus dugaan pertambangan ilegal di kawasan bukit sembung giri.
 ia menyebut bahwa kliennya hanyalah aktor lapangan yang menjadi korban dari sistem yang jauh lebih besar. 
 
lendra mengungkapkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi maupun pengakuan para terdakwa, terdapat indikasi keterlibatan aktor intelektual dan oknum aparat yang hingga kini belum tersentuh hukum.
 
 
"para terdakwa ini sebenarnya hanya aktor di lapangan. di balik mereka, ada aktor intelektualnya. terbukti dari fakta persidangan, ada nama-nama seperti santo, serta dugaan keterlibatan oknum anggota tni angkatan darat yang mem-back up dan mengoordinasi kegiatan tersebut," ujar lendra usai persidangan.
 
 
ia juga menyoroti adanya struktur kepanitiaan dalam kegiatan ilegal tersebut yang melibatkan sejumlah nama, di antaranya c, is, b, hingga inisial mn. menurut lendra, sangat tidak adil jika hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil yang memiliki relasi kuasa rendah, sementara para pemodal dan koordinator utama tidak ditindak.
 
 
"mereka yang disebut dalam persidangan ini tidak pernah ditindak. malah orang-orang yang tidak memiliki peran besar dalam memfasilitasi kegiatan di bukit sambung giri ini yang diproses. kami melihat klien kami seperti tumbal dalam kasus ini," tegasnya.
 
 
terkait arah putusan, lendra mengakui secara hukum pidana akan sulit bagi para terdakwa untuk dibebaskan secara murni karena adanya delik kelalaian (culpa). namun, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan struktur sosial ekonomi masyarakat bangka yang sudah terbiasa dengan aktivitas pertambangan.
 
 
"porsi kesalahan mereka sangat kecil sekali. relasi kuasa mereka lemah. budaya pertambangan kita sangat kompleks; ada pemodal dan ada oknum aparat. mereka tidak akan berani melakukan kegiatan tanpa persetujuan atau perlindungan dari atas," tambahnya.
 
 
lbh rusti justicia berharap jaksa penuntut umum (jpu) dapat memberikan tuntutan yang berkemanusiaan dan majelis hakim bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 
 
"harapan kami, majelis hakim melihat kejujuran para terdakwa yang sudah buka-bukaan di persidangan sebagai pertimbangan keadilan. kami akan terus mengawal proses ini hingga agenda pleidoi dan putusan nanti," pungkas lendra. (trh)