BANGKAKOTA (Bagian Duabelas)

Oleh Dato’ Akhmad Elvian, DPMP.

Sejarawan dan Budayawan Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia.

    

LETNAN Kolonel  Aukes  dalam  bukunya  Het  Legioen  Van  Mangkoe  Nagara mencatat, bahwa Gubernur Jenderal Hindia Belanda G.A.G.Ph. Van der Capellen pada tanggal 28 Maret 1820 mengeluarkan besluit Nomor 10 yang memerintahkan pengiriman Detasemen Kaveleri Legiun Mangkunegaran ke pulau Bangka. 

----------------

DALAM laporan tanggal 10 Mei 1820, Mayor Jenderal De Kock menjelaskan disiapkan kapal Minerva untuk mengangkut kontingen Legiun Mangkunegaran dari Semarang-Bangka. De Kock memberikan rincian personalia kontingen Legiun Mangkunegaran yang dikirim yakni seorang Letnan Dua bangsa Eropa dari Batalyon Infanteri ke-22 sebagai penanggung jawab administrasi, seorang Ritmeester (Kapten Kavaleri), seorang Letnan Satu dan seorang Letnan Dua, seorang Kapten Ajudan, 63 bintara dan tamtama. Mereka dibekali 54 buah pedang kavaleri, 62 pucuk pistol, dan 310 kotak amunisi, 62 setel jaket militer dan celana. Sedangkan kontingen infanteri dari Batalyon ke-21 terdiri atas seorang Kapten, seorang Letnan Satu dan tiga Letnan Dua, seorang Sersan Mayor, empat Sersan Eropa, delapan Kopral Eropa, seorang Letnan Dua Bumiputera, 131 bintara dan tamtama Bumiputera. Keseluruhan ada 151 personel infanteri (Santosa, 2011:136-137). 

Dalam catatan tersebut dikatakan bahwa Legiun Mangkunegaran Jawa Tengah dikirim ke pulau Bangka untuk mengamankan perairan pulau Bangka dari keganasan Bajak Laut. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan bajak laut disini adalah karena dalam peperangan Depati Bahrin beserta Batin Tikal, Demang Singayudha dan Juragan Selan beserta pejuang pejuang Bangka lainnya selalu berpindah-pindah dengan taktik gerilya dari Bangkakota, Kotawaringin, Jeruk dan Menareh/Mendara, dan Depati Bahrin dan panglima perangnya sering berkumpul di daerah yang dikuasai oleh bajak laut. Jadi yang dimaksudkan dalam catatan dan laporan Belanda, bahwa pengiriman pasukan dalam rangka menumpas bajak laut sesungguhnya adalah untuk menghadapi perlawanan rakyat Bangka yang dipimpin oleh Depati Bahrin beserta pengikut-pengikut setianya seperti Batin Tikal, Demang Singayudha dan Juragan Selan. 

Iwan Santosa dalam bukunya Legiun Mangkunegaran (1808-1942), menyatakan bahwa pasukan ini mengalami kesulitan bertempur di pulau Bangka karena perbedaan bahasa dengan penduduk setempat dan sulit mengenali lawan tempurnya siapa (katanya menumpas bajak laut dari Bangka) serta kesulitan dalam menggelar satuan kaveleri dan sulitnya mengurus kuda-kuda yang didatangkan dari pulau Jawa karena perbedaan iklim serta tidak terbiasanya pasukan ini tinggal di barak-barak sementara. Letkol Keer sebagai residen merangkap pemimpin tertinggi militer di Bangka yang menggantikan M.A.P. Smissaert dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal tanggal 31 Desember 1820 Masehi, menyarankan pemulangan kembali Detasemen Kavaleri Legiun Mangkunegaran ke pulau Jawa. Diputuskan juga 37 ekor kuda Legiun Mangkunegaran yang tersisa dari 70 ekor (dalam laporan A. Meis 60 ekor) yang dibawa dari pulau Jawa karena hampir sebagiannya mati di pulau Bangka, dibeli pemerintah Hindia Belanda seharga 1.113 gulden. Selanjutnya, setelah surat menyurat antara Letkol Keer dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda diputuskan bahwa, Detasemen Legiun Mangkunegaran dikembalikan ke pulau Jawa dengan menumpang Kapal Jacoba (Santosa, 2011:138). 

Karena gigihnya perlawanan rakyat Bangka, pemerintah Hindia Belanda terpaksa harus melakukan berbagai upaya untuk menangkap Depati Bahrin, antara lain dengan memberikan hadiah uang sebesar 500ringgit bagi siapa saja yang berhasil menangkap Depati Bahrin. Namun upaya yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda tidak berhasil. Pada Tahun 1828 Masehi Pemerintah Hindia Belanda di Batavia mengutus seseorang jururunding bernama Launy untuk melakukan perundingan dengan Depati Bahrin dan Pemerintah Hindia Belanda berjanji memberikan kompensasi gaji atau tunjangan sebesar 600 gulden setahun dan membangun perkampungan (village of Deppaty Barin) kepada Depati Bahrin apabila menghentikan perlawanan kepada Pemerintah Belanda. Franz Epp dalam bukunya Schilderungen aus Hollandisch Ostindien, Heidelberg, 1852, Halaman 220 menyatakan: 

“Es wurden 2 Frei-Colonnen gegen ihn gesandt. Man kam so weit, dass er endlich eingeschlossen war; aber gerade in diesem Momente erschien der Bevollmächtigte Launy von Batavia, welcher zur Untersuchung der Sache des Commissärs Haase nach Banka gesandt war, in Mün-tok. Er befahl 1828 Waffenstillstand, unterhandelte mit dem Depatti Barin und bewilligte ihm unter der Bedingung, dass er und sein Sohn Amir in der Folge aller Einmischung in die inländischen Angelegenheiten sich zu entschlagen und ferner ruhig zu verhalten hätten, eine Pension, die unter dem Residenten Colonel Reeder auf 50 Gulden mo-natlich festgesetzt wurde. Er und Depatti Amir schworen Treue dem Gouvernement”.

Upaya perundingan yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda menunjukkan, bahwa pasukan militer Belanda kewalahan dalam menghadapi perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Depati Bahrin beserta Batin Tikal dan pejuang Bangka lainnya, di samping itu militer Belanda ingin lebih berkonsentrasi dalam menghadapi perlawanan rakyat di Pulau Jawa yang dipimpin oleh pangeran Diponegoro pada Tahun 1825-1830 Masehi (Elvian, 2006:13). Tawaran perundingan damai kemudian diterima Depati Bahrin karena Depati Bahrin memikirkan kepentingan rakyat Bangka yang lebih besar yaitu akibat berlarut-larutnya peperangan akan menyebabkan perladangan terlantar dan rakyat Bangka terancam kelaparan, sebab yang menjadi pasukan dalam peperangan adalah rakyat Bangka yang umumnya adalah petani peladang. Walaupun perlawanan yang dilakukan Depati Bahrin, Batin Tikal dan pejuang Bangka lainnya berhenti akan tetapi kebencian rakyat Bangka terhadap Belanda tetap membara dan pengaruh perlawanan Bahrin dan pengikutnya menjadi modal semangat bagi rakyat Bangka untuk tetap berjuang melawan penjajah Belanda. 

Pemerintah Belanda berusaha keras membatasi setiap jengkal pengaruh Bahrin. Mereka melakukan berbagai cara, termasuk dengan saling menyeru dan mengingatkan untuk menghilangkan pengaruh Bahrin yang terlanjur mengakar di beberapa wilayah di Bangka termasuk kecurigaan akan muncul perlawanan dari putera sulung Bahrin yaitu Depati Amir. Maksud Belanda tersebut bisa diketahui dari suatu korespondensi antara Residen Bangka, De Blij dengan Administratur Distrik Pangkalpinang, tertanggal, Muntok, 19 Januari 1833, Nomor 45/salinan ANRI, Bt. 17 September 1850/1 geh, berikut ini: 

“Naar aanleiding van het voorkomen, de en Uw politie rapport over de maand December, heb ik het woolig geacht Uwegs opmerkraam te maken, dat Baharin geen zegt heeftom kampongs aan te leggen op lieden te doen verhuizen naar de Kampongs Lebok of Katayoe zoo als ook zyn zoon Amir, seolert hy zyne aanstelling heeft terug gezonden en zijn ontslag aangenomen is, geen gezag of bestuur meer mag intoefenen als een gevolg van dien moeten zij zich in een der bestaande Kampongs neder zetten en mel meer na bij, doch niet verder van Pangkalpinang, dan zij thans wonen; terwijl Kampong Lebok en Katayu meer van de groote weg ten Pangkalpinang verweperd zyn dan Loekoe en Doerean bras ...”. 

Maksudnya: “Dengan timbulnya kejadian-kejadian dan adanya laporan polisi sepanjang Desember 1832, dengan ini perlu perhatian Anda yang terhormat dengan secara cermat, bahwa Bahrin tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyatukan kampung. Apakah dia tinggal di kampung Lebok atau Ketayu sebagaimana yang dilakukan putranya, Amir, sejak ia dikembalikan dari pengangkatannya dan menerima pemberhentian. Tidak boleh lagi (bagi Bahrin) menggunakan sesuatu yang bertalian dengan kekuasaan dan pemerintahan. Ia harus menetap di suatu kampung yang ada, yang lebih dekat, namun tak jauh dari Pangkalpinang yang sekarang ia tempati. Kampung Lebok dan Ketayu terletak di jalan besar dekat Pangkalpinang menuju Loekoe (mungkin kampung Lukok) dan Durian Bras.