Menata Pendidikan Islam, Menjemput Zaman

Reporter: Admin |

Editor: Budi Rahmad |

Senin , 27 Apr 2026 - 16:25

Hariyanto.-Dok Pribadi-

Prof. Dr. Hariyanto, M.Hum., MP.d.

Guru Besar UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ADA satu kesadaran yang mulai mengemuka dalam kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia saat ini, pendidikan Islam tidak bisa lagi dikelola dengan cara lama. Dunia berubah lebih cepat dari kurikulum, lebih dinamis dari birokrasi, dan lebih menuntut dari sekadar legitimasi administratif. Di tengah perubahan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan arah baru pendidikan Islam -- bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan transformasi paradigmatik.

Arah baru ini tidak berdiri di ruang hampa. Ia ditopang oleh kerangka kebijakan yang lebih sistematis, antara lain melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 2025–2029. Dalam kerangka ini, pendidikan Islam ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, religius, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Pernyataan Menteri Agama dalam berbagai forum kebijakan sepanjang 2025–2026 menegaskan satu hal: pendidikan Islam tidak boleh tertinggal dalam arus globalisasi dan digitalisasi. Ia harus tampil sebagai kekuatan yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar nilai.

//Rekayasa Lembaga

Salah satu langkah paling strategis adalah diferensiasi kelembagaan melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren. Kebijakan ini menandai perubahan penting dalam cara negara memandang pendidikan Islam. Pesantren tidak lagi diposisikan sebagai bagian subordinat dari Ditjen Pendidikan Islam, tetapi sebagai entitas dengan karakter, tradisi, dan kebutuhan kebijakan yang khas.

Dalam berbagai penjelasan resmi Kemenag tahun 2026, langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat fokus pengembangan pesantren secara lebih mendalam, baik dalam aspek pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan Menteri Agama, desain kelembagaan baru harus dibangun berbasis keilmuan yang jelas -- menyangkut ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan pesantren.

menata pendidikan islam, menjemput zaman                            prof. dr. hariyanto, m.hum., mp.d.
guru besar uin profesor kiai haji saifuddin zuhri purwokerto
 
ada satu kesadaran yang mulai mengemuka dalam kebijakan kementerian agama republik indonesia saat ini, pendidikan islam tidak bisa lagi dikelola dengan cara lama. dunia berubah lebih cepat dari kurikulum, lebih dinamis dari birokrasi, dan lebih menuntut dari sekadar legitimasi administratif. di tengah perubahan itu, menteri agama nasaruddin umar menegaskan arah baru pendidikan islam -- bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan transformasi paradigmatik.
 
arah baru ini tidak berdiri di ruang hampa. ia ditopang oleh kerangka kebijakan yang lebih sistematis, antara lain melalui peraturan menteri agama nomor 17 tahun 2025 tentang rencana strategis kementerian agama 2025–2029. dalam kerangka ini, pendidikan islam ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia indonesia yang unggul, religius, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
 
pernyataan menteri agama dalam berbagai forum kebijakan sepanjang 2025–2026 menegaskan satu hal: pendidikan islam tidak boleh tertinggal dalam arus globalisasi dan digitalisasi. ia harus tampil sebagai kekuatan yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar nilai.
 
//rekayasa lembaga  
salah satu langkah paling strategis adalah diferensiasi kelembagaan melalui pembentukan direktorat jenderal pesantren. kebijakan ini menandai perubahan penting dalam cara negara memandang pendidikan islam. pesantren tidak lagi diposisikan sebagai bagian subordinat dari ditjen pendidikan islam, tetapi sebagai entitas dengan karakter, tradisi, dan kebutuhan kebijakan yang khas.
 
dalam berbagai penjelasan resmi kemenag tahun 2026, langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat fokus pengembangan pesantren secara lebih mendalam, baik dalam aspek pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat. sebagaimana ditegaskan menteri agama, desain kelembagaan baru harus dibangun berbasis keilmuan yang jelas -- menyangkut ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan pesantren.
 
dalam perspektif kebijakan publik, langkah ini dapat dibaca sebagai bentuk institutional engineering—rekayasa kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan intervensi negara. namun, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada kemampuan menjaga koordinasi lintas direktorat agar tidak terjadi fragmentasi kebijakan.
 
//integrasi ilmu
masalah klasik pendidikan islam adalah dikotomi ilmu. selama bertahun-tahun, ilmu agama dan ilmu umum berjalan dalam dua jalur yang terpisah. arah baru yang dirumuskan kemenag mencoba mengakhiri dikotomi ini.
 
dirjen pendidikan islam amien suyitno dalam berbagai forum tahun 2025 menegaskan pentingnya integrasi ilmu sebagai fondasi pengembangan pendidikan islam. ilmu agama dan sains tidak lagi diposisikan sebagai dua kutub yang berseberangan, melainkan sebagai dua dimensi yang saling melengkapi dalam membangun peradaban.
 
pendekatan ini bukan tanpa dasar historis. tradisi keilmuan islam klasik telah lama menunjukkan integrasi tersebut. namun, dalam konteks modern, integrasi ini harus diterjemahkan dalam desain kurikulum, metode pembelajaran, dan orientasi riset yang lebih konkret.
 
integrasi ilmu menjadi penting bukan hanya untuk alasan akademik, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan zaman. dunia kerja, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial menuntut lulusan yang tidak hanya memahami nilai, tetapi juga menguasai kompetensi.
 
//mutu kampus
perubahan paling konkret terlihat pada pendidikan tinggi keagamaan islam. dalam forum kebijakan tahun 2026, dirjen pendidikan islam memaparkan sejumlah arah strategis untuk akselerasi mutu ptki. di antaranya adalah pengembangan program double degree, jalur percepatan (fast track), serta diferensiasi program studi ke dalam jalur akademik, profesi, dan vokasi.
 
langkah ini menunjukkan bahwa ptki tidak lagi diposisikan sebagai lembaga pendidikan alternatif, tetapi sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi nasional yang kompetitif. targetnya jelas: lulusan ptki harus mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
 
namun, peningkatan mutu tidak bisa berhenti pada desain program. ia harus menyentuh inti pendidikan tinggi: kualitas dosen, kapasitas riset, dan jejaring internasional. tanpa itu, reformasi hanya akan menjadi perubahan administratif tanpa dampak substantif.
 
dalam konteks ini, kebijakan kemenag perlu dibaca sebagai dorongan awal. keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi di tingkat perguruan tinggi.
 
//kurikulum cinta
di tengah arus modernisasi, kemenag memperkenalkan pendekatan yang tampak sederhana tetapi memiliki makna mendalam: kurikulum berbasis cinta. dalam berbagai kebijakan ditjen pendidikan islam tahun 2025, konsep ini dijabarkan melalui apa yang disebut sebagai panca cinta -- cinta kepada tuhan, ilmu pengetahuan, lingkungan, sesama manusia, dan tanah air.
 
pendekatan ini menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada capaian kognitif. ia harus membentuk manusia yang utuh -- berilmu, berakhlak, dan memiliki kepedulian sosial.
 
dalam konteks global yang semakin kompetitif, pendekatan ini justru menjadi relevan. dunia tidak hanya membutuhkan manusia cerdas, tetapi juga manusia yang memiliki empati dan tanggung jawab sosial. namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi. konsep cinta harus diterjemahkan dalam praktik pedagogik yang konkret. tanpa itu, ia berisiko menjadi jargon tanpa makna operasional.
 
//zaman digital
transformasi pendidikan tidak bisa dilepaskan dari digitalisasi. kemenag menyadari hal ini dengan mendorong penguatan literasi digital di madrasah, termasuk melalui pengenalan coding dan kecerdasan buatan dalam kurikulum.
 
langkah ini merupakan respons terhadap perubahan besar dalam dunia pendidikan global. teknologi tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi menjadi bagian integral dari proses pembelajaran.
 
namun, digitalisasi tidak boleh dipahami secara sempit sebagai penggunaan perangkat teknologi. ia harus diiringi dengan perubahan cara berpikir—bagaimana teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sekadar menggantikan metode lama. di sinilah pentingnya keseimbangan antara modernitas dan nilai. pendidikan islam harus mampu memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan orientasi etisnya.
 
//dampak sosial
arah baru pendidikan islam juga menekankan pentingnya dampak sosial. pendidikan tidak boleh berhenti pada ruang kelas, tetapi harus hadir dalam kehidupan masyarakat. dalam berbagai kebijakan kemenag, pesantren diposisikan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. ia tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga aktor sosial yang berperan dalam penguatan ekonomi umat dan pembangunan sosial.
 
pendekatan ini sejalan dengan tren global yang menekankan pentingnya relevansi pendidikan. pendidikan tidak hanya dinilai dari output akademik, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat. namun, untuk mewujudkan hal ini, diperlukan desain kebijakan yang lebih konkret, termasuk indikator pengukuran dampak yang jelas.
 
//ujian besar
setiap perubahan besar selalu menghadirkan tantangan. reformasi pendidikan islam tidak terkecuali. pertanyaan mendasarnya adalah apakah sistem yang ada siap untuk berubah. birokrasi pendidikan seringkali lambat beradaptasi. guru dan dosen membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. masyarakat pun tidak selalu siap menerima perubahan.
 
dalam konteks ini, kepemimpinan menjadi kunci. kebijakan yang baik membutuhkan implementasi yang konsisten dan komunikasi yang efektif. tanpa itu, reformasi akan berhenti pada level wacana.
 
//menjemput zaman
menata pendidikan islam pada akhirnya adalah upaya menjemput zaman. ia adalah proses panjang untuk memastikan bahwa pendidikan islam tetap relevan, berdaya, dan bermakna. kebijakan yang dirumuskan hari ini oleh kementerian agama merupakan langkah awal yang penting. ia membuka jalan bagi transformasi yang lebih besar. namun, jalan itu masih panjang.
 
pendidikan islam tidak lagi cukup menjadi penjaga tradisi. ia harus menjadi pelopor perubahan. untuk itu, ia harus berani menata diri—memperkuat fondasi, memperluas cakrawala, dan menegaskan perannya dalam membangun masa depan bangsa. di tengah perubahan zaman yang tidak menunggu, pendidikan islam harus bergerak. bukan sekadar mengikuti, tetapi memimpin. dan dari situlah, masa depan itu dijemput.(sumber kemenag.go.id dengan judul yang sama)