Namun, tak dapat dipungkiri dampak buruk Viral-based policy adalah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seolah-olah pemerintah tidak berkomitmen penuh menuangkan kebijakan yang prorakyat. Sehingga, menyulut ketidakstabilan implementasi regulasi di lapangan.
Bayangkan saja, sempat mencuat narasi “Kabur Aja Dulu” yang mengekspresikan kegelisahan publik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan dan keadilan dalam negeri pada publik.
Meskipun terdengar santai, “Kabur Aja Dulu” menyimpan kritik tajam, yang merefleksikan fenomena dimana pejabat publik atau pelaksana pemerintah menghindar dari tanggung jawab atau tidak akuntabel. Padahal, pelayanan publik idealnya menjadi jantung dari pemerintahan, tempat rakyat mendapatkan hak-hak dasarnya dengan cepat, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, realita di lapangan kerap memperlihatkan wajah lain, yang bukan hanya sekadar menghindar dari masalah, sikap ini telah menjadi salah satu penyebab utama ketidakpuasan masyarakat terhadap birokrasi dan layanan pemerintahan.
Lihat saja Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah akuntabilitas. Secara sederhana, akuntabilitas berarti pertanggungjawaban yang mengharuskan setiap penyelenggara pelayanan publik baik instansi pemerintah maupun aparaturnya untuk: bertanggung jawab atas semua keputusan tindakan dan hasil layanan; memberikan penjelasan kepada publik tentang proses pelayanan yang diberikan; siap diawasi dan dievaluasi, serta bersedia menerima konsekuensi. Tanpa akuntabilitas pelayanan publik sangat rentan menjadi tidak transparan, tidak adil, dan jauh dari aspirasi rakyat.
Pelibatan mayarakat dalam kebijakan publik
Di satu sisi Viral-based policy membuat birokrasi lebih responsif, tetapi di sisi lain kebijakan yang terlalu reaktif berisiko tidak efektif dan tidak berkelanjutan, karena tidak melalui analisa yang mendalam sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru tanpa alternatif solusi yang matang. Itu semua agar pelayanan publik tetap berkualitas, pemerintah perlu menyeimbangkan antara merespons isu viral dan memastikan kebijakan yang dibuat berbasis data, kajian mendalam, serta partisipasi publik yang konstruktif. Sehingga, Viral-based policy bisa menjadi instrumen perbaikan pelayanan publik, bukan reaksi sesaat yang bersifat simbolik.
Viral-based policy menunjukkan bahwa peran publik atau masyarakat sipil menjadi penting dalam mengawal kebijakan. Untuk menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi masalah, dan menentukan apakah masalah tersebut memerlukan intervensi kebijakan, serta akhirnya mendukung kebijakan tersebut.