Contoh di atas menunjukkan besarnya pengaruh medsos terhadap pola komunikasi dan keikutsertaan publik dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik di era digital saat ini. Lalu lebih dalam lagi apa sebenarnya Viral-based policy?
Viral-based policy dan dampaknya
Pernakah kita melihat kebijakan yang tiba-tiba dibatalkan atau diubah setelah menuai protes dan tekanan publik di media sosial? Itulah sederhananya pengertian Viral-based policy. Pengertian lainnya Viral-based policy merupakan kebijakan yang dimodifikasi atau dibentuk karena adanya tekanan masyarakat yang masif di medsos.
Menurut Puspita, dkk 2024, menjelaskan bahwa Viral-based policy merupakan konsep keputusan kebijakan dipengaruhi oleh kemarahan masyarakat atau kampanye medsos yang viral. Pendekatan ini membuat pemerintah merespons masalah yang telah menjadi pusat perhatian publik di medsos.
Selanjutnya, Magriasti dkk 2023 menyebutkan bahwa Viral-based policy membuka partisipasi publik yang lebih luas untuk mengakses informasi tentang kebijakan yang sedang dibahas, memberikan pendapat mereka, dan berpartisipasi dalam diskusi publik melalui medsos. Hal ini memungkinkan suara masyarakat yang tidak terdengar sebelumnya untuk didengarkan dan mempengaruhi kebijakan.
Masyarakat dapat dengan mudah mengadakan demonstrasi, petisi, atau kampanye untuk mengubah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menguntungkan masyarakat berkat kecepatan informasi yang cepat melalui medsos. Gerakan sosial seperti ini dapat menimbulkan tekanan politik yang besar dan memaksa pemerintah untuk mengubah kebijakannya.
Namun, apakah Viral-based policy lebih banyak memberikan manfaat atau berbahaya bagi tata kelola pemerintah? Harus diakui, Viral-based policy memiliki berbagai dampak terhadap terselenggaranya kebijakan pemerintahan. Kebijakan yang dimaksud merupakan kumpulan tindakan, sikap, rencana program, dan keputusan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam upaya menyelesaikan persoalan.
Dampak positifnya adalah, pertama, peningkatan respons pemerintah. Pemerintah lebih tanggap kepada permasalahan yang sebelumnya luput dari perhatian. Kedua, partisipasi publik yang luas dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pelayanan publik.
Ketiga, mempercepat reformasi birokrasi dengan memicu evaluasi pemerintah terhadap sistem yang dinilai lamban. Dampak tersebut sejalan dengan pendapat Puspita, dkk 2024 yang menjelaskan bahwa pendekatan Viral-based policy dapat memberikan ruang perbaikan kebijakan dan peluang partisipasi langsung publik dalam mengawal kebiijakan.