GIS dapat digunakan untuk melacak distribusi pupuk subsidi secara berkala. Hal ini membantu mencegah penyimpangan, seperti pengalihan pupuk subsidi ke pasar bebas, dengan memantau distribusi di setiap lokasi. Selain itu, data GIS dapat divisualisasikan dalam bentuk peta interaktif, grafik, atau dashboard, sehingga memudahkan pengambil kebijakan untuk memahami situasi lapangan secara cepat dan tepat.
Kelima, menyediakan fitur offline untuk penebusan pupuk subsdi pada wilayah yang sulit dalam mengakses jaringan internet atau blankspot area. Petani yang terkendala dalam penebusan pupuk dapat melakukan penebusan pupuk dengan diwakilkan oleh anggota keluarga atau melalui kelompok tani dengan syarat dan ketentuan tertentu.
Yang terakhir, partisipasi aktif petani dalam mengawal proses pendataan, penyaluran, hingga tahap penggunaan alokasi pupuk bersubsidi sesuai peruntukkannya. Saat ini petani identik dengan istilah silent citizen, yang merujuk pada sikap yang pasif dalam menyuarakan kepentingan mereka di ruang publik dan pengambilan kebijakan.
Paradigma ini harus dihilangkan dengan petani sigap menyuarakan aspirasi dan mengawasi serta melaporkan segala bentuk dugaan penyimpangan prosedur penyaluran pupuk bersubsidi yang terjadi di daerahnya. Penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi ini dapat dilaporkan ke penyuluh pertanian setempat, dinas pertanian terkait, Kementerian Pertanian melalui hotline atau aplikasi pengaduan, dan satgas pangan Polri jika ada indikasi penyelewengan hukum, serta Ombudsman RI untuk pelaporan maladministrasi.
Secara keseluruhan, pupuk subsidi memainkan peran penting dalam mendukung sektor pertanian, tetapi harus dikelola dengan hati-hati agar manfaat jangka panjang bagi petani tetap terjaga. Polemik pupuk subsidi yang terus berkelanjutan akan merusak citra pemerintah terkait pelayanan publik jika tidak diatasi dengan baik.
Oleh karenanya, pengelolaan pupuk subsidi harus mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Kolaborasi pemerintah dengan instansi terkait, stakeholder dan tentuya masyarakat, pelibatan teknologi, transparansi, serta pengawasan yang tegas dapat menjadi langkah awal untuk memastikan program pupuk subsidi berjalan efektif dan tepat sasaran. Kehilangan kepercayaan petani sebagai penerima manfaat pupuk bersubsidi hal yang tidak diinginkan, bukan? **