Sebagai kebijakan publik, pupuk subsidi disediakan oleh pemerintah untuk membantu petani memperoleh akses terhadap pupuk agar meningkatkan hasil panen.
Dalam bentuk pelayanan publik, pemerintah berkewajiban menyediakan layanan kepada petani dan bertanggung jawab untuk memastikan distribusi pupuk subsidi dilakukan secara tepat sasaran dan efisien dengan mekanisme distribusi yang efektif, di mana mencakup transparansi, keadilan, dan aksesibilitas.
Selain itu, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan pengawasan dan evaluasi yang diperlukan agar pupuk bersubsidi dapat berjalan sesuai tujuan, mendukung kesejahteraan petani, dan memperkuat sektor pertanian. Akan tetapi, keberhasilannya bergantung pada bagaimana kebijakan ini diimplementasikan, dimonitor, dan dievaluasi.
Menyingkap Polemik Pupuk Bersubsidi di Babel
Polemik pupuk bersubsidi adalah topik yang sering menjadi sorotan karena melibatkan kepentingan petani, pemerintah, dan pelaku industri agrikultur. Jalur distribusi pupuk bersubsidi yang panjang dan melibatkan banyak pihak membuka celah untuk terjadinya penyimpangan. Umumnya polemik ini disebabkan oleh distribusi yang tidak tepat sasaran, tidak efisien dan tidak merata. Bagaimana dengan Babel?
Program pupuk bersubsidi di Babel kerap menghadapi berbagai polemik. Salah satu akar permasalahan yang menjadi perhatian adalah “Pupuk Bersubsidi yang Tidak Tepat Sasaran”.
Padahal, Babel merupakan satu dari tiga provinsi yang sudah menerapkan aplikasi digital i-Pubers (Penebusan Pupuk Bersubsidi) yang digunakan untuk membantu penyaluran pupuk bersubsidi secara lebih transparan dan tepat sasaran.
Seharusnya melalui penerapan aplikasi ini program pupuk bersubsidi akan semakin efektif, namun kenyataannya belum demikian. Sepanjang tahun 2024 Babel mencatat beberapa polemik yang menjadi atensi publik seperti, terjadinya dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bangka Tengah, pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan dalam penyaluran 900 ton pupuk bersubsidi di Kabupaten Bangka Barat.