Cara Mengatasi Polemik Pupuk Bersubsidi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rabu 26 Feb 2025 - 21:46 WIB
Oleh: Admin

Begitu juga dugaan penggunaan pupuk subsidi oleh perusahaan sawit, serta keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bangka Selatan yang mengakibatkan petani kecil terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi. 

 

Selain itu juga, berkaca dari penyaluran pupuk subsidi tahun sebelumnya terdapat kondisi atau permasalahan yang terjadi. Seperti, volume pupuk bersubsidi yang belum mencukupi kebutuhan, petani kesulitan melakukan penebusan karena sulitnya jaringan internet (kartu tani dan aplikasi), petani belum terdaftar dalam e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sehingga terdapat petani yang belum mendapatkan pupuk subsidi, banyak petani yang sudah berusia tua dan bertempat tinggal jauh dari kios sehingga petani tidak mengambil pupuk tersebut.

 

Kenyataannya di lapangan, faktor- faktor yang memicu terjadinya polemik pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran di Babel adalah: 

 

1. Akurasi data petani yang buruk pada Sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dalam mendata penerima pupuk subsidi. Banyak petani yang belum terdaftar di sistem penerima subsidi, sementara ada penerima yang sebenarnya bukan petani, seperti pedagang atau oknum tertentu. 

2. Lemahnya pengawasan dari pihak berwenang membuat pupuk subsidi rawan diselewengkan. 

3. Penyimpangan pupuk bersubsidi oleh oknum tertentu, adanya oknum yang memanfaatkan subsidi untuk keuntungan pribadi

4. Kurangnya edukasi kepada petani, banyak petani tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait tata cara atau mekanisme untuk memperoleh pupuk subsidi, sehingga mereka tidak tahu hak mereka.

 

Upaya Strategis Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Polemik Pupuk Bersubsidi 

Menyikapi polemik yang ada, pemerintah pada tingkat provinsi memiliki kewenangan penting dalam pengawasan dan pelaksanaan program pupuk bersubsidi dan pemerintah tingkat kabupaten berperan dalam memastikan teknis distribusi dan penggunaan pupuk bersubsidi berjalan sesuai aturan. 

 

Oleh karenanya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten khususnya dinas pertanian harus menyusun langkah strategis guna memperbaiki efektivitas pupuk bersubsidi yang dapat dilakukan melalui beberapa aspek. 

 

Tags :
Kategori :

Terkait

Terpopuler

Senin 03 Mar 2025 - 21:23 WIB

GEDUNG NASIONAL TOBOALI (Bagian Satu)

Senin 03 Mar 2025 - 21:24 WIB

Kapolres Ngada Ditangkap Mabes Polri

Senin 03 Mar 2025 - 21:26 WIB

Biaya MBG Butuh 25 Triliun per Bulan

Senin 03 Mar 2025 - 21:21 WIB

Menyegerakan Kebaikan