Pertama, peningkatan peran penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian berhubungan langsung dengan petani menjadikan peranan penting sebagai edukator, motivator dan fasilitator petani. Penyuluh dapat memberikan edukasi kepada petani tentang cara memperoleh pupuk subsidi dan meningkatkan transparansi, serta tentang penggunaan pupuk yang tepat untuk efisiensi dan berkelanjutan.
Penyuluh juga berperan aktif dalam pendataan petani yang ada di wilayahnya untuk diinput dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) yang muaranya menjadi database petani. Selain itu, penyuluh juga aktif mendampingi petani dalam menyusun RDKK untuk pengajuan pupuk bersubsidi. Menimbang hal tersebut, urgensi peranan penyuluh sangat dibutuhkan guna meningkatkan efektivitas manfaat pupuk subsidi bagi petani.
Kedua digitalisasi, integrasi dan publikasi data. Digitalisasi dalam pendataan dan sistem ditribusi pupuk subsidi akan memastikan hanya petani yang berhak menerima subsidi. Mengoptimalkan penggunaan teknologi aplikasi kartu tani yang berisi data petani secara digital dan teknologi berbasis blockchain atau cloud untuk mendata petani secara real-time.
Sistem data terintegrasi bisa diakses oleh berbagai instansi terkait untuk memastikan validasi data yang lebih baik. Pemutakhiran data secara berkala dengan menyusun data petani yang lebih akurat dan real-time.
Pemerintah harus secara rutin memperbarui data petani melalui sensus atau survei lapangan, melibatkan pemerintah desa dan dinas terkait khususnya dinas pertanian. Guna meningkatkan transparansi dan pengawasan harus ada layanan akses informasi kepada publik terkait penerima subsidi dan alokasi pupuk di setiap daerah.
Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pemerintah bekerja sama dengan distributor, agen, dan kios resmi untuk mendistribusikan pupuk subsidi kepada petani. Dengan memperkuat sistem pengawasan distribusi termasuk melibatkan lembaga independen atau masyarakat. Membentuk tim independen yang bertugas memantau proses distribusi hingga tingkat desa secara berkala dan menindak tegas pelaku penyimpangan.
Memberikan sanksi berat, termasuk pencabutan izin usaha, denda, atau hukuman pidana bagi distributor atau oknum yang terbukti menyalahgunakan pupuk subsidi. Pengawas ketat dari lintas sektor juga diperlukan seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan dalam pengawasan.
Keempat, memanfaatkan teknologi geospasial GIS (Geographic Information System). GIS memiliki manfaat besar dalam mendukung efektivitas program pupuk subsidi, terutama dalam aspek perencanaan, distribusi, dan pengawasan untuk memetakan luas lahan petani secara lebih akurat. GIS memungkinkan pemerintah atau instansi terkait untuk memetakan lahan pertanian secara detail, termasuk luas, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk berdasarkan jenis tanah dan iklim.