Komisi VII DPR RI akan Undang Para Pihak di Babel, Ekonomi Babel Rontok!

PEREKONOMIAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), babak belur!

----------------------

PENEGASAN jujur itu dikemukakan Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Bangka Belitung (Babel),  Bambang Patijaya --yang akrab disapa BPJ-- dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Dirjen Minerba KESDM RI dan Dirjen ILMATE Kemenperin RI dengan agenda pembahasan Rencana keberlanjutan hilirisasi mineral dan penjelasan tentang progress penerbitan RKAB Minerba yang sekarang dilakukan per 3 Tahun.

Bambang Patijaya mengungkapkan fakta pada hari ini situasi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hancur babak belur. 

Itu semua disebabkan turbulensi sektor pertimahan. 

Data BPS dimana pada Desember 2023 sampai Januari 2024, ekspor timah menurun sebanyak 82%. Selain persoalan peneggakan hukum yang saat ini sedang terjadi, penurunan ekspor timah terjadi karena diantaranya penerbitan RKAB komoditas timah yang sangat minim jika  dibandingkan misalkan pada tahun 2023, 2022 dan 2021. Tahun 2023 saja, kurang lebih total RKAB baik PT. Timah dan juga swasta mencapai 80 ribu ton per tahun. Sampai hari ini, hanya segelintir saja perusahaan selain PT. Timah yang mendapatkan RKAB. Untuk itu ia mendorong kepada PT. Timah untuk meningkatkan kapasitas produksinya  di dalam bagaimana menyerap timah masyarakat yang terutama berada di dalam IUP-nya. 

BACA JUGA: Ciptakan Warga Babel Tanpa Sekat dan Jarak, Bambang Patijaya Sang Putra Daerah

Terkait dengan optimalisasi program hilirisasi, ia menyampaikan bahwa selain persoalan-persoalan teknis, hal yang paling mendasar adalah juga soal regulasi fiskal, karena regulasi fiskal kita saat ini betul-betul tidak menarik investasi luar negeri untuk melakukan hilirisasi lanjutan. Dimana PPN menyebabkan barang intermediate yang merupakan barang proses untuk hilirisasi menjadi mahal. Seharusnya, Konsepnya PPN itu dikenakan diujung untuk barang jadi. 

Untuk itu Bambang Patijaya mendorong kepada Dirjen ILMATE, peluang produksi katoda yang melimpah ini dapat dioptimalkan, sehingga kita tidak perlu selalu mengekspor barang intermediate seperti katoda ini. Dengan kita melakukan hilirisasi lanjutan, seperti pada konsep pohon hilirisasi yang industri kita dimana ada industri hilir tembaga, seperti industri kabel, kemudian chopper foil dan lain sebagainya, kita bisa lebih mengakselerasikan hilirisasi, terutama pada komoditas tembaga guna meningkatkan nilai tambah yang lebih maksimal untuk perekonomian Indonesia.**

Terkait terpuruknya perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sebagai imbas kasus pertimahan yang terjadi saat ini, adalah sebuah fakta.  Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya mengakui, kinerja pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung anjlok pada 2024, salah satu penyebabnya berkaitan dengan dugaan kasus korupsi di PT Timah Tbk (TINS) yang tengah diusut Kejagung RI saat ini.

Hanya saja, BPJ --demikian Putra Kelahiran Sungailiat ini akrab disapa--- juga perlu tekankan, anjlok juga bukan serta-merta terjadi karena adanya proses penegakan hukum, tetapi terjadi karena rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang terhambat.

Sejalan dengan yang disuarakan BPJ, brbagai keluhan warga soal timah ini, tak hanya diterima BPJ langsung, tapi banyak juag mencuat di media sosial, baik pemberitaan bahkan hingga aplikasi yang ada seperti via tiktok.

Untuk itu menurut BPJ, ia  mengupayakan dan menginisiaasi adanya pertemuan para pihak dafri Babel dengan Komisi VII DPR RI yang disudah diancer-ancer tanggaln 26 Maret 2024 mendatang.

Komisi VII akan memanggil Dirjend Minerba, Dirut PT Timah Tbk, PJ Gubernur Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, hingga asosiasi timah bahkan perwakilan penambang guna membahas soal tata niaga timah.***