Perusahaan Boneka Dirutnya Manusia?

Reporter: Reza Hanapi |

Editor: Syahril Sahidir |

Rabu , 28 Feb 2024 - 19:53

Ilustrasi-sreenshot-

* Kasus Tipikor Tata Niaga Timah

KASUS dugaan Tipikor tata niaga timah yang tengan diusut intensif Jampidsus Kejagung RI, akhirnya banyak menampilkan fakta-fakta yang mencengangkan.

----------------

SAAT ini, pengusutan tampaknya mengarah ke perusahaan-perushaan boneka. Pengusutan dan pemeriksaan ini diperkirakan akan memakan waktu lama mengingat jumlah perusahaan boneka yang ternyata berperan sentral pusaran kasus ini juga cukup banyak. Dari hasil penelusuran BABELPOS.ID, tidak kurang ada 30 perusahaan swasta yang dibentuk untuk mendukung kerjasama itu.

''Kan cuma perusahaan boneka, masa pengusutannya lama?''

''Perusahaannya sih boneka, tapi direksinya asli manusia,'' ujar sumber media ini tertawa lepas.

Mdus mndirikan perusahaan boneka seperti yang dilansir Kejagung dalam kasus tata niaga timah 2015-2022 ini menimbulkan berbagai dugaan. Ada yang menduga, perusahaan itu hanya nama, ada juga dugaan perusahaan tersebut benar-benar dibuat untuk kelancaran operasional kerjasama antara swasta dengan BUMN atau PT Timah Tbk.

Untuk diketahui selama penyidikan berlangsung penyidik baru menetapkan tersangka dari kluster BUMN.

Sementara khusus kluster Pemda masih belum tersentuh. Dalam penyidikan ini juga kerugian negara masih menunggu dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

Meski demikian, Kejagung hingga saat ini sudah menjerat 13 tersangka. Masing-masing:

1. Tamron alias Aon Beneficial Ownership CV VIP dan PT MCM.

2. Achmad Albani selaku Manager Operasional Tambang CV VIP dan PT MCM.

3. Suwito Gunawan Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa.

perusahaan boneka dirutnya manusia?                            * kasus tipikor tata niaga timah 
kasus dugaan tipikor tata niaga timah yang tengan diusut intensif jampidsus kejagung ri, akhirnya banyak menampilkan fakta-fakta yang mencengangkan.  
----------------
saat ini, pengusutan tampaknya mengarah ke perusahaan-perushaan boneka.  pengusutan dan pemeriksaan ini diperkirakan akan memakan waktu lama mengingat jumlah perusahaan boneka yang ternyata berperan sentral pusaran kasus ini juga cukup banyak.  dari hasil penelusuran babelpos.id, tidak kurang ada 30 perusahaan swasta yang dibentuk untuk mendukung kerjasama itu.
''kan cuma perusahaan boneka, masa pengusutannya lama?'' 
''perusahaannya sih boneka, tapi direksinya asli manusia,'' ujar sumber media ini tertawa lepas.
mdus mndirikan perusahaan boneka seperti yang dilansir kejagung dalam kasus tata niaga timah 2015-2022 ini menimbulkan berbagai dugaan.  ada yang menduga, perusahaan itu hanya nama, ada juga dugaan perusahaan tersebut benar-benar dibuat untuk kelancaran operasional kerjasama antara swasta dengan bumn atau pt timah tbk.
baca juga:kegiatan ilegal & perusahaan boneka
untuk diketahui selama penyidikan berlangsung penyidik baru menetapkan tersangka dari kluster bumn.
sementara khusus kluster pemda masih belum tersentuh.  dalam penyidikan ini juga kerugian negara masih menunggu dari bpkp (badan pengawas keuangan dan pembangunan).
meski demikian, kejagung hingga saat ini sudah menjerat 13 tersangka.  masing-masing:
1. tamron alias aon beneficial ownership cv vip dan pt mcm.
2. achmad albani selaku manager operasional tambang cv vip dan pt mcm.
3. suwito gunawan komisaris pt stanindo inti perkasa.
4. mb gunawan direktur utama pt stanindo inti perkasa .
5. mochtar riza pahlevi tabrani direktur utama pt timah, tbk tahun 2016-2021.
6. hasan tjhie direktur utama cv venus inti perkasa.
7. emil ermindra +direktur keuangan pt timah, tbk tahun 2017-20218.
8. kwang yung als buyung.
9. toni tamsil als akhi kakaknya aon.
10. robert indarto selaku dirut cv sariwiguna sentosa.
11. rosalina gm pt tinindo internusa
12. suparta, direktur pt rbt. 
13. reza ardiansyah, direktur business development pt rb
para tersangka ini dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang  pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.***