Kabinet Prabowo Bakal Final Sebelum Sebelum 20 Oktober 2024

Reporter: Ant |

Editor: Budi Rahmat |

Kamis , 26 Sep 2024 - 22:14

Prabowo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25-9-2024).-Antara-

kabinet prabowo bakal final sebelum sebelum 20 oktober 2024                            jakarta - susunan kabinet presiden terpilih prabowo subianto akan difinalisasi sebelum tanggal 20 oktober 2024. saat ini isu jumlah menteri maupun nomenklaturnya masih bersifat dinamis. termasuk soal menteri penerimaan negara yang diisukan bakal dibentuk.
 
"bisa ada, bisa nggak, itu tergantung nanti finalisasi," kata ketua harian partai gerindra sufmi dasco ahmad di kompleks parlemen, jakarta, kamis, sebagimana dikutip dari antaranews, kamis (26/9/2024).
 
dasco pun mengatakan presiden terpilih prabowo subianto masih melakukan simulasi terhadap jumlah nomenklatur kementerian pada kabinetnya mendatang. 
hal itu disampaikannya merespons isu bahwa jumlah kementerian pada pemerintahan prabowo-gibran mendatang akan ditambah dari 34 kementerian menjadi 44 kementerian.
 
menurut dia, penambahan jumlah kementerian dilakukan untuk optimalisasi tugas-tugas kementerian dalam rangka menunaikan janji kampanye prabowo-gibran yang ada dalam delapan misi asta cita yang diusungnya. wacana penambahan jumlah kementerian pada kabinet prabowo subianto pun kemudian diikuti oleh wacana penambahan komisi di dpr ri. 
 
ketua dpr ri puan maharani pun mengatakan jumlah komisi akan bertambah jika jumlah kementerian pun bertambah. saat ini aturan batas jumlah kementerian sebanyak 34 kementerian sudah diubah menjadi tidak dibatasi sesuai dengan kebijakan presiden, berdasarkan adanya revisi terhadap undang-undang tentang kementerian negara.
 
dikutip dari antara, presiden ri joko widodo merespons soal jumlah nomenklatur kementerian bentukan presiden terpilih prabowo subianto yang dikabarkan mencapai 44 kementerian dan menilai hal itu sebagai hak prerogatif presiden.
 
"ditanyakan ke presiden terpilih itu hak prerogatif, kok ditanyakan ke saya. ditanyakan ke presiden terpilih, itu hak prerogatif kewenangan di presiden terpilih. karena sudah diberi mandat, diberi amanah oleh rakyat," kata presiden jokowi setelah meninjau gudang bulog kabupaten paser, kalimantan timur, kamis.
 
presiden menegaskan bahwa jumlah nomenklatur kementerian itu merupakan kewenangan penuh prabowo subianto sebagai presiden terpilih yang sudah diberi mandat dan amanah oleh rakyat.(ant)
 
//berdampak pada anggaran
 
di empat terpisah, akademisi universitas al azhar indonesia ujang komarudin meyakini bahwa presiden terpilih prabowo subianto sangat paham dampak yang timbul, jika menambah jumlah nomenklatur kementerian dalam pemerintahannya nanti, bersama wakil presiden terpilih gibran rakabuming raka. salah satunya adalah  imbas yang akan muncul bila jumlah nomenklatur kementerian dalam pemerintahan prabowo-gibran benar terjadi adalah anggaran yang bertambah
 
 "suka atau tidak suka pasti anggaran akan bertambah di tengah-tengah utang indonesia yang besar dan defisit apbn yang juga tinggi," kata ujang kepada antara di jakarta, kamis, seperti yang redaksi kutip ari antara, kamis (26/9/2024).
 
menurut dia, prabowo tidak boleh gegabah menentukan jumlah kementerian yang dipimpinnya, meskipun ketua badan anggaran (banggar) dpr ri said abdullah mengatakan bahwa rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbn) 2025 menjamin keleluasaan untuk menambah jumlah kementerian.
 
"saya meyakini pak prabowo akan mempertimbangkan itu, karena dia paham betul soal anggaran pembangunan lima tahun ke depan, yang tentu kalau nomenklaturnya ditambah ya anggaran pasti bertambah," ujar pria yang juga direktur eksekutif indonesia political review (ipr) itu.
 
ujang menambahkan, masyarakat hanya bisa menunggu kebijakan dari presiden terpilih tersebut, karena semuanya merupakan hak prerogatif presiden dalam menentukan jumlah nomenklatur kementerian. "semua 'kan belum tahu, apakah benar ada 44 kementerian seperti kata ketua mpr bambang soesatyo atau di bawah itu, jadi lihat saja nanti," kata dia.
 
doktor (s3) ilmu politik universitas indonesia itu juga yakin, prabowo dan timnya tentu telah menyiapkan langkah untuk menyiasati jika memang ada penambahan nomenklatur, agar tidak sampai mengeluarkan terlalu banyak biaya.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 27 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan