Bawaslu Antisipasi Isu SARA yang Masih Rawan di Pilkada 2024
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja-arsip babelpos/antara-
KORANBABELPOS.ID, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja, mengatakan bahwa isu suku, agama, ras dan antargolongan atau yang dikenal dengan SARA, masih rawan terjadi di pemilihan kepala daerah 2024.
"Isu-isu krusial saat ini menjadi potensi yang rawan dalam hal keamanan nasional, seperti penggunaan SARA, netralitas ASN, hingga konteks keserentakan pemilu dan pilkada," kata Rahmat saat FGD, sebagaimana yang koranbabelpos.id kutip dari ANTARANEWS, Kamis (26/9/2024).
BACA JUGA:Calon Kepala Daerah yang Gagal Jadi Peserta Pilkada Bisa Ajukan Sengketa ke Bawaslu
Bagja mengatakan bahwa potensi permasalahan itu membuat Bawaslu perlu untuk membahas strategi keamanan nasional dengan Wantannas guna mengantisipasi konflik.
Menurut Rahmat, bila nanti konflik terjadi dan terus memanas, maka berpotensi untuk memecah belah masyarakat Indonesia. Apalagi jika penyebaran isu sensitif terkait SARA semakin mudah melalui media sosial.
"Penggunaan SARA dalam media sosial berdampak buruk hingga ke perpecahan bagi daerah-daerah di Indonesia, khususnya daerah yang rawan seperti Papua dan Madura," ujar Rahmat.
BACA JUGA:Banyak Petahana, Bawaslu Minta Kepala Daerah Jaga Netralitas ASN di Pilkada 2024
Masih mengutip ANTARA, Bagja menambahkan, selain isu SARA, jarak antara pemilu dan pilkada perlu diperhatikan agar lebih partisipatif. Sebab, idealnya tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada tidak terlalu dekat, sehingga persiapannya juga bisa lebih maksimal.
"Selain isu krusial, semua perlu memperhatikan faktor jarak penyelenggaraan pemilu dan pilkada, seharusnya lebih dari satu tahun mungkin dua tahun agar lebih efektif dan partisipatif," kata Bagja.**
BACA JUGA: Calon Diminta Bawaslu Menahan Diri
SUMBER ANTARA
- Tag
- Share
-
-
