DPRD Paripurna Penerimaan Opini WTP Pemprov Babel

dprd paripurna penerimaan opini wtp pemprov babel pangkalpinang - untuk ketujuh kalinya, laporan keuangan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung (pemprov babel) tahun 2023 menerima predikat baik, atau wajar tanpa pengecualian (wtp).   pemberian opini wtp atas laporan keuangan pemerintah daerah babel tahun anggaran 2023 diberikan badan pemeriksa keuangan (bpk) yang dibacakan dalam rapat paripurna pada senin (1/7).   paripurna ini dipimpin langsung ketua dprd babel h herman suhadi yang didampingi dua wakil ketua yakni beliadi dan heryawandi, serta para anggota dewan lainnya. tampak hadir pula pj gubernur babel h safrizal za serta auditor utama keuangan v bpk ri, slamet kurniawan. para pimpinan perangkat daerah serta para auditor bpk.   ketua dprd babel h herman suhadi menyampaikan, bahwa predikat wtp yang diraih pemprov babel atas laporan keuangan tahun 2023 ini patut disyukuri. "ini adalah opini ke-7 yang diperoleh pemprov babel," ujarnya.   kendati wtp, hasil pemeriksaan keuangan pemprov babel tahun 2023 masih mendapatkan beberapa catatan permasalahan. kemudian ditindaklanjuti oleh dprd babel yang akan berkonsultasi ke bpk. "dprd sendiri sudah membentuk tim untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana telah disampailan bpk," ucapnya.   lewat predikat wtp, dirinya mengajak agar dapat memaknai raihan tersebut sebagai upaya bersama peningkatan kinerja akuntabilitas pemerintahan daerah. "mari kita maknai itu untuk peningkatan kinerja, dan kita semakin dituntut untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan kinerja dalam semangat kebersamaan," ungkapnya.   pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga opini ini diterima, dan berharap dapat terus dipertahankan sebagai pertanggungjawaban pada konstitusi juga terhadap rakyat.   sementara pj gubernur babel h safrizal za juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada bpk yang telah melaksanakan audit terhadap laporan keuangan 2023. juga kepada ketua, para wakil ketua serta seluruh anggota dprd atas kerjasama yang telah terjalin selama ini.   pertanggungjawaban keuangan ini merupakan upaya konkrit dan niat baik pemprov. kepulauan bangka belitung, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam mengalokasikan anggaran daerah secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.    "untuk itu, kepada seluruh organisasi perangkat daerah (opd) serta jajaran, untuk bisa mempertahankan predikat ini di tahun-tahun mendatang," ujarnya.(jua)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•