Bobroknya KPK, Tiap Kasus Ada Harganya?

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Jumat , 07 Jun 2024 - 22:31

Komisi Pemberantasan Korupsi.-screnshot-

bobroknya kpk, tiap kasus ada harganya?                            dalam sebuah video podcast, harga kasus di kpk dibongkar mantan penyidik.
--------------
adapun dua mantan penyidik kpk tersebut adalah novel baswedan dan yudi purnomo yang saat ini sebagai ketua wadah pegawai kpk.
dalam perbincangan tersebut, yudi menyebutkan bahwa harga kasus di komisi pemberantas korupsi mencapai rp50 miliar.
menurut yudi angka dari harga kasus kpk ini didapatnya dari persidangan kasus korupsi syahrul yasin limpo.
“kita tahu bahwa kemarin terungkap di fakta persidangan ada permintaan 50 miliar rupiah dalam persidangan sjl,” papar yudi.
baca juga:kpk umumkan penyidikan korupsi di pgn
“bayangkan harga untuk kasus di kpk rp50 m,” tambahnya.
yudi juga menghubungkan dengan penghasilan ketua kpk yang mencapapi seratusan juta.
saat podcast bersama novel, yudi mengatakan bahwa kewenangan kpk sangat besar dan gaji seratus jutaan rupiah tentunya tidaklah cukup untuk pimpinan kpk yang rakus.
“besarnya kewenangan kpk juga terkait dengan penetapan seorang gersangka,” terangnya.
perbincangan antara yudi dan novel berawal saat membahas tentang pemilihan pimpinan kpk yang akan segera bergulir.
yudi menjelaskan maskipun dengan gaji yang mencapai seratusan juta, itu cukup untuk memenuhi transportasi dan akomodasi, namun tidak akan pernah cukup untuk memenuhi gaya hidup.
baca juga:dua tersangka pungli rutan kpk minta maaf secara terbuka
masih dengan yudi, seharusnya ketua kpk adalah orang-orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri, di mana ketua kpk bukan lagi orang-orang yang memikirkan kehidupan pribadinya namun sebuah pengabdian.
“jadi nantinya pansel harus memilih orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri, kalu yang belum, digaji berapapun tidaklah akan cukup,” paparnya.
sedangkan novel menyarankan agar masyarakat dapat memberikan laopran terkait calon-calon ketua kpk.
“jadi jika masyarakat mempuyai data terkait dengan calon ketua kpk diharapkan dapat membuka data itu sehingga kita semua tahu integritas calon ketua kpk,” paparnya.
novel menambahkan masyarakat juga dapat melaporkan terkait calon ketua kpk ke ngo yang ada seperti icw, im57 atau lainnya.
selain itu novel juga mengajak berbagai pihak termasuk ppatk jika ada data terkait clon ketua kpk segera dikeluarkan dan jangan hanya disimpan.
yudi juga menambahkan bahwa seharusnya pansel membuka sebuah wadah yang dapat menerima laporan dari masyarakat baik atau semacam posko pengaduan.***