Kejagung akan Jemput Paksa dan Tahan Hendry Lie

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Kamis , 30 May 2024 - 05:31

Febri Adriansyah-screnshot-

Kejagung menetapkan status hukum terkait peran Hendru Lie sebagai pemilik manfaat atas PT TIN.

Selain Hendry Lie, Penyidik Kejagung juga menetapkan Fandy Lingga (FL), adik Hendry Lie yang juga merupakan anggota keluarga pendiri Sriwijaya Air.

Fandy Lingga juga diduga terlibat dalam kapasitasnya sebagai manajer pemasaran PT TIN.

PT TIN adalah salah satu dari lima perusahaan yang melakukan kerjasama ilegal dengan PT Timah Tbk untuk melegalkan aktivitas penambangan di lokasi IUP PT Timah Tbk.

Selain itu Kejaging juga menyelidiki dalam kasus ini diantarnya PT Rafined Bangka Tin (RBT), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), dan CV Venus Inti Perkasa (VIP).

Kejagung saat ini tela menetapkan 22 tersangka salam kasus korpus timah, 6 diantaran berstatus pejabat negara serta beberpa petinggi PT Timah Tbk.

Menurut Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksan Agung, nilai Rp 271 triliun itu akan terus bertambah.

Sebab nilai tersebut baru hasil penghitungan kerugian perekonomian, belum ditambah kerugian keuangan.***

kejagung akan jemput paksa dan tahan hendry lie                            koranbabelpos.id.- kejagung segera tahan tersangka korupsi timah, hendry lie setelah hampir sebulan ditetapkan tersangka.
menurut jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jampidsus) kejaksaan agung, febrie adriansyah, penahanan hendri lie sebelumnya belum bisa dilakukan karena kondisi hendry lie kesehatan yang tak memungkinkan.
kejagung sendiri berulang kali memanggil hendry lie terkait posisinya sebagai tersangka kasus timah, namun belum bisa memenuhi panggilan.
“memang benar ada pemberitahuan, bahwa hendry lie sakit,” kata febrie adriansyah, kamis 23 mei 2024.
febrie adriansyah menambahkan, bila hendry lie tak kunjung memenuhi panggilan, kejagung akan segera melakukan penjemputan paksa.
baca juga: akhirnya erzaldi diperiksa kejagung juga terkait tipikor timah
tim penyidik kejagung telah melakukan pemanggilan ulang terhadap salah satu pendiri sriwijaya air untuk dilakukan penahan dan diperiksa sebagai tersangka.
mengenai penahanan terhadap hendry lie, febrie adriansyah mengatakan belum bisa dilakukan karena pertimbangan alasan kemanusian.
hendry lie telah ditetapkan tersangka terkait kasus timah pada jumat 26 april lalu lalu, dan bahwa mengklaim dirinya sedang dalam kondisi sakit.
meskipun hendry lie mengklaim dirinya sakit, tak menghambat kejagung untuk memproses hukum atas perkara yang sedang dalam penyidikan.
bila tak kunjung hadir di kejagung, kata febrie adriansyah, pihaknya akan melakukan penjemputan paksa.
"kemarin sudah dipanggil, dan kalau tak hadir nanti kebijakan kita seperta apa. kemungkinan akan dilakkan penjuemputan paksa,” katanya.
sebelumnya, hendry lie dalam perkara ini telah ditetapkan sebgai tersangka dengan adiknya fandy lingga, jumat silam, 26 april 2024.
baca juga: terkait tipikor timah, kejagung periksa dirut pt sulinggar, fredy tandouw 
kejagung  menetapkan status hukum terkait peran hendru lie sebagai pemilik manfaat atas pt tin. 
selain hendry lie, penyidik kejagung juga menetapkan fandy lingga (fl), adik hendry lie yang juga merupakan anggota keluarga pendiri sriwijaya air.
fandy lingga juga diduga terlibat dalam kapasitasnya sebagai manajer pemasaran pt tin. 
pt tin adalah salah satu dari lima perusahaan yang melakukan kerjasama ilegal dengan pt timah tbk untuk melegalkan aktivitas penambangan di lokasi iup pt timah tbk.
selain itu kejaging juga menyelidiki dalam kasus ini diantarnya pt rafined  bangka tin (rbt), pt sariwiguna bina sentosa (sbs), pt stanindo inti perkasa (sip), dan cv venus inti perkasa (vip). 
baca juga:tipikor timah, kejagung kembali masif periksa saksi
kejagung saat ini tela menetapkan 22 tersangka salam kasus korpus timah, 6 diantaran berstatus pejabat negara serta beberpa petinggi pt timah tbk.
menurut direktur penyidikan pada jampidsus kejaksan agung, nilai rp 271 triliun itu akan terus bertambah. 
sebab nilai tersebut baru hasil penghitungan kerugian perekonomian, belum ditambah kerugian keuangan.***