PHK 600-an Karyawan Sawit, Pesangon Macet?

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Sabtu , 18 May 2024 - 18:44

Suasana Pabrik Sawit yang Sudah Lengang.-screnshot-

Apakah kondsi serupa ini cuma dialami mereka?

''Tidak Pak. Dalam Grup kami, Smelter PT MCM Belitung juga sama, mereka sekitar 30 orang, sama, belum terima pesangon kayak kamin inilah, karena rekening diblokir.

Namun para perwakilan karyawan ini tidak tahu bagaimana nasib karyawan smelter di luar grup mereka, apakah sudah ada yang menerima pesangon tau belum, karena rata-rata smelter yang bermasalah rekeningnya diblokir Kejagung.

Terdampak Tipikor Timah

Dengan terkuaknya keluhan karyawan ini, berarti menambah barisan dampak kasus Tipikor timah.

Sebelumnya, jerit dari dari kebun sawit yan akhirnya sampai juga ke telinga Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Safrizal ZA.

Khusus untuk PHK yang pabrik sawit,Pj Gubernur sudah menawarkan solusi, namun belum ada jawaban dari pihak pabrik.

Secara hati-hati, Pj Gubernur Babel, Safrizal menyatakan, ini tidak ada intervensi ke persoalan hukum, namun lebih dititiberatkan untuk dicarikan solusi agar proses hukum silahkan, berjalan, pabrik juga berjalan, petani tetap bisa menjual sawitnya ke pabrik tersebut.

Wakajati yang tampaknya setelah berkoordinasi dengan pihak Kejagung, menegaskan intinya silahkan pabrik berjalan dan beroperasi, namun untuk rekening tetap diblokir.

''Khusus soal rekening yang diblokir itu, masih dalam proses hukum, namun pabrik silahkan berjalan dengan menggunakan dana di luar yang diblokir itu.

Sementara, Jhohan selaku PH dari kedua pabrik menyatakan pihaknya tentu akan berkoordinasi dengan pihak kliennya untuk menyikapi solusi yang diberikan Pj Gubernur itu.

Namun akhirnya pihan perusahaan tetap melakukan PHK.***

phk 600-an karyawan sawit, pesangon macet?                            langkah pemutusan hubungan kerja (phk) 2 pabrik sawit yang tutup beroperasi karena rekeningnya diblokir --tarkait tipikor timah 2015-2022 yang tengah diusut kejagung ri--, sudah ditempuh.
---------------
namun, phk 2 karyawan pabrik dan perkebunan sawit ini tampaknya tidak akan lebih baik dari nasib karyawan smelter.  yaitu, meskipun phk berjalan, namun pembayaran pesangon tetap tertunggak karena rekening perusahaan juga diblokir kejagung.
pengacara perusahaan, johan adhi ferdian, dari j.a. ferdian & partnership attorneys selaku kuasa hukum pt. mutiara hijau lestari, pt. mutiara arung samudera, pt. bakti putra babel, dan cv. mutiara alam lest menyatakan soal pesangon, hingga saat ini belum dapat dilakukan karena rekening perusahaan masih diblokir pihak kejagung ri.
''sehubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan klien kami saat ini, maka  sehubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan klien kami saat ini, maka melalui surat ini kami menginformasikan bahwa dengan sangat terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (phk) terhadap para pekerja/karyawan pada perusahaan tersebut diatas efektif per tanggal 17 mei 2024,'' ujar johan.
baca juga:600 karyawan pt mhl & cv mal di phk 
beberapa poin intinya dikemukakan johan:
1. sehubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan klien kami saat ini, maka melalui surat ini kami menyampaikan bahwa permintaan bapak pj gubernur pada rapat terbatas pada tanggal 13 mei 2024 tidak dapat kami laksanakan.
2. bahwa, sesuai intruksi manajemen perusahaan menyatakan berhenti untuk memproduksi dan melakukan pembelian tbs (tandan buah segar) sawit dari masyarakat sampai dengan pemblokiran rekening perusahaan dibuka kembali. 
3. bahwa, sesuai instruksi manajemen perusahaan, dengan ini kami menginformasikan bahwa dengan sangat terpaksa akan melakukan pemutusan hubungan kerja (phk) terhadap para pekerja/karyawan pada perusahaan
tersebut diatas efektif per tanggal 17 mei 2024.
4. adapun karyawan yang terdampak phk ini secara umum berjumlah kurang lebih 600 (enam ratus) orang.
5. bahwa prosedur pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (phk) tersebut, kami menyampaikan jika pihak perusahaan akan mengikuti dan menerapkan aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. bahwa, manajemen perusahaan tetap membuka diri apabila pj gubernur memiliki opsi lain selain opsi-opsi yang disampaikan pada rapat terbatas tanggal 13 mei 2024.
7. bahwa, bersamaan dengan surat ini kami juga telah mengirimkan surat pemberitahuan serupa kepada dinas tenaga kerja provinsi bangka belitung dan dinas penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan tenaga kerja (dpmptk) kabupaten bangka tengah.
baca juga: disnakertrans basel belum terima laporan phk, nazaruddin: perusahaan berusaha bertahan?
''adapun untuk prosedur pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (phk) tersebut, kami menyampaikan bahwa pihak perusahaan akan mengikuti dan menerapkan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku,'' tegas johan.
phk jalan, pesangon macet?
nah, nasib karyawan sawit ini tampaknya tidak akan lebih baik dari para karyawan smelter.  phk sudah berjalan, namun pesangan macet.
setidaknya saat ini, dari grup yang sama, meski phk yang tak terhindarkan dan karyawan sudah siap menerima pesangon sesuai aturan, namun persoalan baru muncul karena pihak perusahaan justru tidak bisa mencairkan pesangon karena rekening perusahaan sudah diblokir [pihak kejagung.
itu keluhan 4 perwakilan karyawan kontrak smelter pt venus inti perkada (vip) yang sengaja menemui media ini, kamis, 16 mei 2022.  kondisi ini menimpa 29 karyawan vip, dan 30 karyawan pt mcm yang ada di belitung timur.
mereka yang karyawan smelter pt vip itu terdiri 29 orang.  dari jumlah itu, 5 orang dari daerah wonosobo, sementara 24 orang dari bangka belitung (babel).  
dikatakan, saat phk itu terjadi mereka kira akan langung menerima pesangon.  namun faktanya justru terhambat karena rekening perusahaan sudah terlanjut diblokir.
''bisa nggak ya kami minta pihak kejagung mencairkan pesangon kami?'' ujar mereka penuh harap kepada media ini.
bahkan sempat ada timbul pemikiran mereka mau ke jakarta untuk meminta kejagung memcairkan. 
setelah phk sekarang ini, apa sudah ada pekerjaan?
''belum la pak.  mau ngelimbang (mencari timah.red) juga dimana? mau turun keja sawit, sawit juga berat,'' ujar mereka bergantian seraya menjelaskan mereka rata-rata sudah berkeluarga dan punya 1 atau 2 anak yang masih kecil-kecil.
baca juga:jhohan: kami cuma bisa minta warga bersabar, phk depan mata?
harapan dari uang pesangon itu nantinya adalah untuk bertahan sembari mencari pekerjaan apa saja pekerjaan sebagai penyanggah hidup.
apakah kondsi serupa ini cuma dialami mereka?
''tidak pak.  dalam  grup kami, smelter pt mcm belitung juga sama, mereka sekitar 30 orang, sama, belum terima pesangon kayak kamin inilah, karena rekening diblokir.  
namun para perwakilan karyawan ini tidak tahu bagaimana nasib karyawan smelter di luar grup mereka, apakah sudah ada yang menerima pesangon tau belum, karena rata-rata smelter yang bermasalah rekeningnya diblokir kejagung.
terdampak tipikor timah
dengan terkuaknya keluhan karyawan ini, berarti menambah barisan dampak kasus tipikor timah.
sebelumnya, jerit dari dari kebun sawit yan akhirnya sampai juga ke telinga penjabat gubernur provinsi kepulauan bangka belitung (babel) safrizal za.
khusus untuk phk yang pabrik sawit,pj gubernur sudah menawarkan solusi, namun belum ada jawaban dari pihak pabrik.
secara hati-hati, pj gubernur babel, safrizal menyatakan, ini tidak ada intervensi ke persoalan hukum, namun lebih dititiberatkan untuk dicarikan solusi agar proses hukum silahkan, berjalan, pabrik juga berjalan, petani tetap bisa menjual sawitnya ke pabrik tersebut.
baca juga:babel sedang tidak baik-baik saja, di-phk & di-tahan? 
wakajati yang tampaknya setelah berkoordinasi dengan pihak kejagung, menegaskan intinya silahkan pabrik berjalan dan beroperasi, namun untuk rekening tetap diblokir.
''khusus soal rekening yang diblokir itu, masih dalam proses hukum, namun pabrik silahkan berjalan dengan menggunakan dana di luar yang diblokir itu.  
sementara, jhohan selaku ph dari kedua pabrik menyatakan pihaknya tentu akan berkoordinasi dengan pihak kliennya untuk menyikapi solusi yang diberikan pj gubernur itu.
namun akhirnya pihan perusahaan tetap melakukan phk.***