Tipikor Timah Kluster Pemda Mulai 'Digali' Lagi, Kejagung: Tunggu Saja

Reporter: Reza Hanapi |

Editor: Syahril Sahidir |

Rabu , 24 Apr 2024 - 22:18

Andi Herman-screnshoot-

Undang menjelaskan, pihak Kejagung mengungkap ada sejumlah modus tindak pidana korupsi di bidang pertambangan timah di Bangka Belitung Negeri Serumpun Sebalai.

Antara lain modus tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin, menyampaikan data laporan keterangan palsu, melakukan operasi produksi di tahapan eksplorasi, memindahtangankan perizinan kepada orang lain hingga tindak pidana tidak melakukan reklamasi dan pascatambang.

Kasus korupsi bidang pertambangan timah yang terdeteksi di antaranya dugaan suap atau gratifikasi dalam izin usaha pertambangan, pemanfaatan hutan secara ilegal untuk pertambangan.

Kemudian, tidak dilakukan renegoisasi peningkatan nilai tambah dalam bentuk pengolahan dan pemurnian hasil tambang mineral dan batubara, manipulasi data ekspor sehingga berpengaruh terhadap PNBP negara, penyimpangan pada Domestic market Obligatioan (DMO).

Modus perizinan tidak didelegasikan ke pemerintah pusat, rekomendasi teknis fiktif, berbelit-belit, hanya sebagai formalitas hingga mafia tambang terhadap backing-backing pertambangan illegal tanpa izin.

"RKAB ini menjadi salah satu modus yang disampaikan yang sedang ditangani. Seolah-olah RKAB ini telah sesuai prosedur dan penyidik menemukan modus korupsi di pengurusaan RKAB tersebut,” jelas Undang.

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang sekarang menjadi pewenangan pemerintah pusat, sementara sebelumnya adalah kewenangan Pemprov (Gubernur).***

tipikor timah kluster pemda mulai 'digali' lagi, kejagung: tunggu saja                            tim penyidik jampidsus kejaksaan agung ri memberi sinyal kalau penyidikan tata niaga pertimahan tak akan terhenti hanya sebatas kluster pt timah tbk dan smelter saja.
-------------------
kluster pemda provinsi kepulauan bangka belitung (babel) tetap akan digali lagi.  mulai dari soal jamrek, rkab (rencana kegiatan dan anggaran biaya), hingga adanya direktur perusahaan boneka dari kalangan pns.
sinyal pengusutan itu datang langsung dari sesjampidsus, andi herman, usai menggelar rapat kordinasi terkait aset sitaan perkara tipikor tata niaga pertimahan di kantor gubernur pemprov babel, 23 april 2024.
bagi penyidik pemeriksaan itu hanya menunggu waktu saja. 
"penyidik sedang bekerja untuk itu ya," kata andi herman.
andi juga tak menampik kalau penyidik telah memeriksa -sedari awal penyidikan- banyak pejabat terkait di lingkungan pemda terutama esdm. hanya saja dia tidak merinci detil siapa-siapa saja pejabat dimaksud itu. 
baca juga:kementerian bumn pastikan pt timah tbk lancar, dirut apresiasi kejagung
"dalam kasus ini penyidik telah memeriksa 148 saksi. 16 tersangka telah ditetapkan, 15 di antaranya yang terlibat langsung dengan perkara sedangkan 1 sisanya menghalang-halangi jalanya penyidikan yang sedang berlangsung," ujarnya.
seperti dilansir sebelumnya, kedatangan tim kejagung ke babel secara khusus untuk kasus dugaan tipikor timah, tampaknya sekaligus memberikan jawaban juga bahwa pengusutan tipikor timah klusder pemda babel --yang selama ini seperti senyap-- tetap akan ditelusuri.
selasa 23 april 2024, kejagung ri yang diwakili oleh kepala badan pemulihan aset dr. amir yanto dan sekretaris jaksa agung muda tindak pidana khusus dr. andi herman yang langsung memimpin rapat koordinasi tata kelola benda sitaan perkara tindak pidana korupsi di wilayah izin usaha pertambangan (iup) pt timah tbk babel.
saat ditanyakan awak media soal nasib kluster pemda, ia kemukakan pihaknya kembali mengusut kasus ini seiring berjalannya kluster bumn yang tengah menghangat saat ini. 
baca juga:usai diperiksa kejagung selama 5 jam, sandra dewi: data yang benar, ya
peserta rapat dihadiri oleh pihak kejaksaan, kementerian bumn, badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp), pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung, kepolisian daerah kepulauan bangka belitung, tentara nasional indonesia, dan jajaran direksi pt timah tbk.  rapat membahas mengenai dukungan terhadap perbaikan tata kelola timah dengan menitipkan barang bukti sitaan pada kepada kementerian bumn --pt timah tbk.red--.  
untuk diketahui, diketahui, pemeriksaan tipikor tata niaga timah 2015-2022 oleh kejaksaan agung melalui tim jaksa penyidik pada direktorat penyidikan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jam pidsus) demikian masif sejak november 2023 hingga februari 2024.
sementara itu, pemeriksaan jajaran pemerintah provinsi kepulauan babel di waktu yang sama justru sepi?  padahal, hingga oktober 2023, pemeriksaan dan penggeledahan dinas terkait dengan pertambangan juga masif.
dari hasil penelusuran babelpos.id. pemeriksaan dan penggeledahan oleh tim kejagung untuk kluster pemda sendiri, sudah menyasar ke 3 mantan kepala dinas (kadis) dan 1 kadis aktif di pemprov babel.
mereka yang sudah diperiksa di gedung bundar jampidsus kejagung adalah, 2 mantan kadis energi dan sumber daya mineral (esdm) babel, yaitu suranto wibowo (sw) dan dan rusbani (sudah pensiun).  demikian juga amir syahbana kadis esdm babel sekarang juga sudah menjalani pemeriksaan.
baca juga:kluster pemda tipikor timah apa kabar? hasil pemeriksaan 3 eks kadis dan 1 kadis aktif ditunggu?
tidak itu saja, juga sudah turut dimintai keterangan selaku saksi adalah syafitri (s) --sekarang sudah pensiun-- yang menjabat kadis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (pmptsp) babel 2017.
jika jajaran pejabat pt timah tbk yang sudah diperiksa itu rata-rata pejabat di era dirut pt timah tbk dipangku riza pahlevi --sudah tersangka--.  sementara, untuk para kadis di pemprov babel yang diperiksa adalah era gubernur rustam effendi dan erzaldi roesman.
siapa tersangka kluster pemda?
dari kluster bumn, penggeledahan dan pemeriksaan yang dilakukan sudah sampai pada tahap penetapan dan penahanan 16 tersangka.  sebaliknya, dari jajaran pemprov babel, senyap tak berkabar sejak oktober 2023 lalu setelah pemeriksaan dan penggeledahan yang masif dilakjukan waktu itu.
baca juga: jejak pengusutan tipikor tata niaga timah di babel, senyapnya kluster pemda?
kapuspenkum kejagung saat itu, ketut sumedana, hanya menegaskan pemeriksaan intensif saat ini adalah dalam rangka melengkapi berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (iup) di pt timah tbk tahun 2015 s/d 2022.  apakah pemeriksaan jajaran pemprov babel itu terkait kasus di bumn?  atau masih menunggu?
adanya kluster pemda babel dalam kasus ini, adalah saat awal-awal pengungkapan dugaan tipikor tata niaga timah oleh kejaksaan agung (kejagung) ri, sempat terkuak kasus itu dibagi dalam 2 kluster.  yaitu klaster bumn (pt timah tbk), dan klsuter pemda (provinsi kepulauan bangka belitung).
pengungkapan 2 klaster ini terkuak saat direktur upaya hukum luar biasa eksekusi dan eksaminasi jampidsus kejagung dr undang mugopal sh., m.hum membuka webinar nasional secara daring di pangkalpinang, senin, 23 oktober 2023.  
webinar nasional yang digelar babel resources institute (brints) bertemakan “di balik jor-joran rkab timah dan terungkapnya korupsi sda" sebagai langkah memberantas tipikor pertambangan bijih timah di babel.
"saat ini kejagung sedang menangani modus dugaan tindak pidana korupsi pertambangan timah di dua klaster yakni klaster bumn (pt timah) dan klaster pemerintah daerah (pemda)," ujar undang saat itu.
baca juga:tipikor tata niaga timah 2015-2022 oleh kejagung kluster pemda mana?
undang menjelaskan, pihak kejagung mengungkap ada sejumlah modus tindak pidana korupsi di bidang pertambangan timah di bangka belitung negeri serumpun sebalai.
antara lain modus tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin, menyampaikan data laporan keterangan palsu, melakukan operasi produksi di tahapan eksplorasi, memindahtangankan perizinan kepada orang lain hingga tindak pidana tidak melakukan reklamasi dan pascatambang.
kasus korupsi bidang pertambangan timah yang terdeteksi di antaranya dugaan suap atau gratifikasi dalam izin usaha pertambangan, pemanfaatan hutan secara ilegal untuk pertambangan.
kemudian, tidak dilakukan renegoisasi peningkatan nilai tambah dalam bentuk pengolahan dan pemurnian hasil tambang mineral dan batubara, manipulasi data ekspor sehingga berpengaruh terhadap pnbp negara, penyimpangan pada domestic market obligatioan (dmo).
modus perizinan tidak didelegasikan ke pemerintah pusat, rekomendasi teknis fiktif, berbelit-belit, hanya sebagai formalitas hingga mafia tambang terhadap backing-backing pertambangan illegal tanpa izin.
"rkab ini menjadi salah satu modus yang disampaikan yang sedang ditangani. seolah-olah rkab ini telah sesuai prosedur dan penyidik menemukan modus korupsi di pengurusaan rkab tersebut,” jelas undang.
rencana kerja dan anggaran biaya (rkab) yang sekarang menjadi pewenangan pemerintah pusat, sementara sebelumnya adalah kewenangan pemprov (gubernur).***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 25 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan