Cukong Timah: Bandit? atau 'Dewa Penolong'?

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Minggu , 17 Mar 2024 - 22:28

Syahril Sahidir-sreenshot-

Terlepas dari regulasi timah yang demikian njelimet dan selalu berubah-ubah, persoalan utamanya saat ini adalah kepentingan dan legalitas.

Suatu wilayah bisa jadi memang masuk WIUP suatu perusahaan atau WIUP PT Timah Tbk? Namun ternyata nelayan menyatakan keberatan karena itu adalah wilayah tangkap ikan mereka? Juga sebaliknya, suatu wilayah laut misalnya bukan WIUP siapa-siapa, yang secara pertambangan tidak bertuan, namun ketika rakyat setempat bermaksud mengeksploitasi atau mau menambang, maka harus ada izin untuk penambangan? Berarti rakyat setempat juga tidak bisa turun sembarangan, akhirnya rakyat pun menjadi bak terasing di laut sendiri?

Bahkan konflik yang nyata-nyata kerap terjadi, suatu wilayah kawasan HL ditambang gila-gilaan bahkan hancur-hancuran, konflik kepentingan pun terjadi. Demikian pula dengan wilayah DAS, atau wilayah objek vital (Obvit).

Memang kadang deposit timah suatu wilayah bagai bau gula tercium semut. Jadilah akhirnya soal pertambangan ini menjadi riuh sepanjang masa, kucing-kucingan sepanjang waktu, kura-kura dalam perahu, begitulah selalu.

Semua menyangkut legalitas dan semua menyangkut perizinan yang akhirnya tahu sama tahu. Lahan yang nyata-nyata boleh ditambang, kadang masih ribut soal legalitas, lebih-lebih lagi lahan-lahan yang nyata-nyata semestinya dijaga oleh negara?

Lahan-lahan yang nyata-nyata tidak boleh ditambang misalnya:

1) Kawasan Hutan Lindung (HL), termasuk geopark dan sebagainya.

2) Daerah Aliran Sungai (DAS).

3) Kawasan Objek Vital (Obvit).

Fakta dan yang kerap terangkat ke permukaan melalui media di Bangka Belitung ini adalah, justru kawasan-kawasan terlarang yang dibabat bingkas oleh penambang pemodal besar. Adalah tidak mungkin rakyat kecil mampu menyiapkan alat berat untuk menggarap kawasan-kawasan tersebut.

Masalahnya, ketika penambang modal besar masuk, maka penambang rakyat pun ngikut juga di dalamnya.

Hanya tragisnya, ketika ada persoalan hukum, maka rakyatlah yang terjerat, sementara sang cukong entah kemana, atau kadang entah siapa?

Jadilah modal besar dan dana untuk alat berat tadi ditanggung siluman yang mungkin ada diantara mereka atau mungkin kitalah siluman itu?

Adakah Jalan?

Dari dulu, perjuangan untuk rakyat penambang agar bisa hidup tenang dari timah dengan cara legal melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), agaknya tetaplah masih berbentuk 'angin syurga'. Timah yang semestinya menjadi anugerah tapi tidak bisa menjadi berkah, malah kerap jadi bencana?

cukong timah: bandit?  atau 'dewa penolong'?                            ketika ada kata-kata 'tambang', maka yang tergambar pastilah penggalian sumber daya alam, dengan berbagai jenis kekayaannya.  dan ketika bicara tambang, maka identik dengan eksploitasi sumber daya alam (sda) yang harus intens dan dalam jumlah yang banyak.
oleh: syahril sahidir
ceo babel pos grup
jika ada tambang, maka mau dilakukan oleh profesor atau orang yang tidak berpendidikan sekalipun, artinya tetap sama yaitu, eksploitasi alam.
tambang pasir atau tambang batu saja, yang kelas tambang rakyat atau kelas cukong kakap baru bernilai jual dan berharga ketika sudah dalam jumlah atau m3 kubik.  sekian truk, bukan sekian butir?  
bagaimana dengan sebutan tambang rakyat di provinsi kepulauan bangka belitung (babel)?
itu biasanya mengacu pada tambang inkonvensional yang orang babel menyebutnya ti.  tambang sekelas ini tidak jarang hanya merambah kawasan tertentu atau bekas lahan tertentu bahkan kadang bekas wiup (wilayah izin usaha pertambangan) pt timah tbk atau milik swasta yang justru dinilai tidak produktif lagi untuk dieksploitasi skala besar.  itu kawasan yang tidak produktif dan rugi untuk penambangan dengan modal besar, karena sudah tidak berimbang lagi antara modal dan hasil.  
sementara, rakyat secara berkelompok, 3-5 orang bermodal mesin --istilah penambang mesin (merk) robin-- menggarap bekas lahan masih dapat timah tidak dalam jumlah yang banyak, namun mampu memenuhi kebutuhan penambang dengan kelompoknya untuk kebutuhan sehari-hari.  maklum, modal yang dikeluarkan kecil hanya modal tenaga yang mungkin lebih banyak di sini.
tapi, itu ada tambang dengan beberapa unit alat berat, yang rakyat juga ikut di dalamnya?  
berarti, itu bukan ti, tapi kebalikannya itu adalah tambang non-konvesional (tn).  
tambang kelompok ini sudah butuh pemodal, bahkan bukan tidak mungkin sudah ada perusahaan yang secara legal menambang.  
apakah rakyat terlibat?  jawabnya, iya, rakyat ngikut di sini.
riuh sepanjang masa
ada pertanyaan yang seperti tak pernah ada jawaban?  yaitu, mengapa persoalan tambang timah ini riuh sepanjang masa?
terlepas dari regulasi timah yang demikian njelimet dan selalu berubah-ubah, persoalan utamanya saat ini adalah kepentingan dan legalitas.  
suatu wilayah bisa jadi memang masuk wiup suatu perusahaan atau wiup pt timah tbk?  namun ternyata nelayan menyatakan keberatan karena itu adalah wilayah tangkap ikan mereka?  juga sebaliknya, suatu wilayah laut misalnya bukan wiup siapa-siapa, yang secara pertambangan tidak bertuan, namun ketika rakyat setempat bermaksud mengeksploitasi atau mau menambang, maka harus ada izin untuk penambangan?  berarti rakyat setempat juga tidak bisa turun sembarangan, akhirnya rakyat pun menjadi bak terasing di laut sendiri?  
bahkan konflik yang nyata-nyata kerap terjadi, suatu wilayah kawasan hl ditambang gila-gilaan bahkan hancur-hancuran, konflik kepentingan pun terjadi.  demikian pula dengan wilayah das, atau wilayah objek vital (obvit). 
memang kadang deposit timah suatu wilayah bagai bau gula tercium semut.  jadilah akhirnya soal pertambangan ini menjadi riuh sepanjang masa, kucing-kucingan sepanjang waktu, kura-kura dalam perahu, begitulah selalu.  
semua menyangkut legalitas dan semua menyangkut perizinan yang akhirnya tahu sama tahu.  lahan yang nyata-nyata boleh ditambang, kadang masih ribut soal legalitas, lebih-lebih lagi lahan-lahan yang nyata-nyata semestinya dijaga oleh negara?
lahan-lahan yang nyata-nyata tidak boleh ditambang misalnya:
1) kawasan hutan lindung (hl), termasuk geopark dan sebagainya.
2) daerah aliran sungai (das).
3) kawasan objek vital (obvit).
fakta dan yang kerap terangkat ke permukaan melalui media di bangka belitung ini adalah, justru kawasan-kawasan terlarang yang dibabat bingkas oleh penambang pemodal besar.  adalah tidak mungkin rakyat kecil mampu menyiapkan alat berat untuk menggarap kawasan-kawasan tersebut.  
masalahnya, ketika penambang modal besar masuk, maka penambang rakyat pun ngikut juga di dalamnya.
hanya tragisnya, ketika ada persoalan hukum, maka rakyatlah yang terjerat, sementara sang cukong entah kemana, atau kadang entah siapa?
jadilah modal besar dan dana untuk alat berat tadi ditanggung siluman yang mungkin ada diantara mereka atau mungkin kitalah siluman itu?
adakah jalan? 
dari dulu, perjuangan untuk rakyat penambang agar bisa hidup tenang dari timah dengan cara legal melalui wilayah pertambangan rakyat (wpr), agaknya tetaplah masih berbentuk 'angin syurga'.  timah yang semestinya menjadi anugerah tapi tidak bisa menjadi berkah, malah kerap jadi bencana?
angin syurga buat rakyat menambang secara legal dan tenang, terlalu sering berhembus sampai rakyat tak percaya lagi.
terakhir mantan penjabat gubernur provinsi kepulauan bangka belitung (babel), ridwan djamaluddin, menyatakan sudah selesainya peta wpr (wilayah pertambangan rakyat (wpr) sempat menjadi setitik harapan.  namun itu ternyata tidak serta merta membuat rakyat hanya perlu izin pemda provinsi babel, lalu bisa turun menambang?  karena masih ada regulasi yang harus dituntaskan, dan itu diperkirakan memakan waktu lama, bahkan tidak mudah?  
"peta wilayah pertambangan rakyat sudah keluar dari kementerian esdm. prosedur perizinan nanti oleh pemprov, langkah-langkah teknisnya ada, dinas esdm sudah tahu apa yang akan dilakukan," ujar ridwan waktu itu.
"petanya terbuka di google untuk wilayah pertambangan rakyat babel. wilayahnya sudah keluar dalam bentuk peta sudah keluar, rt/rw otomatis menjadi pertimbangan ketika mendelegasi wilayah pertambangan rakyat, tinggal pihak-pihak terkait mengajukan izin pertambangan rakyatnya kepada provinsi," bebernya.
lalu apa lagi?
masih ada dua dokumen lagi yang harus dituntaskan, dan itu tengah digarap oleh pihak dinas esdm babel saat ini.
dua dokumen tersebut, yakni dokumen pengelolaan wpr serta kajian lingkungan hidup strategis (klhs).
"jadi kedua dokumen tersebut masih kita urus," ujar kepala dinas esdm babel, amir syahbana waktu itu.
ia pun tak menampik jika penyelesaian dua dokumen ini tidak lah sebentar, mengingat provinsi lain yang sudah memiliki wpr sejak 2020 hingga saatnya belum memiliki izin untuk urusan penambangan rakyat tersebut. 
"informasi yang kita dapat, tersulitnya itu di urusan klhs, yang merupakan kewenangan klhk (kementerian lingkungan hidup kehutanan)," ungkapnya.
kendati demikian, kata amir, dua dokumen ini tetap pihaknya kebut untuk diselesai di tahun 2022 (waktu itu). 
"insya allah kedua dokumen itu bisa cepat kita selesaikan. untuk dokumen pengelolaan wpr, untuk beberapa blok ipr prioritas kita minta bantuan kementerian esdm," tuturnya.
penjabat gubernur berganti, wpr atau ipr tetap menggelinding, berdenging hingga tak berkabar lagi.
"izin lingkungan jelas, dari perizinan jelas, dan juga kontribusi untuk daerah ini jelas, untuk negara jelas. jadi kita pengen dengan sumber daya yang ada di babel ini bisa dinikmati untuk kemaslahatan semua masyarakat yang ada di babel," ujar penjabat gubernur babel berikutnya, pengganti ridwan djamaluddin, suganda pandapotan pasaribu.  
terkait usulan penggratisan pembuatan izin usaha tambang, lanjut suganda, apabila dapat direalisasikan, maka dirinya berharap akan banyak masyarakat yang mengurus perizinan tersebut.
lalu, itupun tinggal wacana.  penjabat gubernur pun berganti lagi, rakyat hanya bisa berandai-andai.  andai-andai lagi.    
wpr dari joko widodo?
yah sudahlah.  agar rakyat tidak mudah terlena, mari kita mengenang.
hanya sekedar mengingatkan, bahwa yang namanya wpr itu tidak semudah mengucapkan. 
ingat, soal wpr ini sendiri sudah berhembus lama di negeri serumpun sebalai ini.  yaitu sejak tahun 2015, saat presiden ri joko widodo ketika itu melakukan kunjungan kerja ke babel.  
menindaklanjuti semua itu, gubernur babel ketika itu rustam effendi dipanggil rapat rapat di istana merdeka guna menggolkan soal wpr.  
entah dimana masalahnya, faktanya hingga saat ini wpr tersebut tak kunjung turun?  
ingat, saat itu yang mencetuskan adalah jokowi presiden ri!
ingat lagi, saat itu presiden ri yang hingga saat ini masih menjabat mencetuskan soal wpr.  mengapa tetap tidak lolos juga?  ada apa?  masalahnya dimana?
jawabnya, entahlah!
makanya ketika lembaga ketahanan nasional (lemhanas) ri mewacanakan timah kembali menjadi komoditas strategis negara, di jakarta, masyarakat provinsi kepulauan bangka belitung (babel) masih 'cuek bebek'.  
timah dan rakyat
satu hal yang perlu menjadi catatan adalah, --terlepas soal legal dan ilegal serta kondisi lingkungan--, sejak bukan lagi menjadi komoditas strategis, timah justru menjadi penopang di atas 50% ekonomi masyarakat babel.  intinya, timah adalah  'panglima' ekonomi babel hingga saat ini.  
terlepas banyaknya cukong yang jadi kaya raya, tapi rakyat babel sendiri banyak yang bergantung hidup dari tambang timah. 
apakah timah harus jadi komoditas strategis lagi seperti yang pernah diusulkan lemhanas itu?
loh, kok dimentahkan lagi?
bukankah sebelum tahun 1998 timah itu memang komoditas strategis negara, sehingga rakyat saat itu tak bisa hidup dari timah, rakyat tak bisa menyentuh meski  timah berada di depan mata atau di halaman rumah mereka?
karena sebelum tahun 1998 itu, kontrol pemerintah demikian kuat terhadap timah.  bahkan kalau boleh jujur, kontrol itu menggunakan tangan pihak-pihak tertentu guna melakukan proteksi terhadap timah.
warga babel dilarang menambang, menjual, apalagi menyimpan timah, meski cuma 1 kg? sungguh menjadi terasing dengan kekayaan di tanah sendiri?  
semua tentu tidak mau jika rakyat babel ini menjadi terasing dengan sda alam mereka sendiri.  
inilah fakta sekarang ini.  komoditas strategis bukan, rakyat menambang secara llegal susah, mau secara legal tak tahu pintu mana?  jadilah timah riuh sepanjang masa.
tipikor tata niaga timah
saat ini, diakui atau tidak, ekonomi babel lesu darah.  terbukti tidak adanya eksport timah selama januari - februari 2024, membuat penurunan angka ekspor di atas 50%.  
rakyat yang hidup dari tambang mengeluh, karena tidak tahu mau dijual kemana hasil tambang mereka.  
padahal, kalau mau jujur, dari 14 orang yang menjadi tersangka dan ditahan kejagung itu, tidak pernah dan tidak ada yang berurusan dengan pembelian timah rakyat secara langsung.
yah, rakyat babel biasa menjual timah dengan para kolektor.  kolektor ini hanya istilah 'biar' keren, sebenarnya mereka sama saja dengan pengepul.  tidak mungkinlah rakyat menjual timah yang hanya terhitung sekian kg perhari langsung ke pabrik atau smelter?
persoalannya sekarang, tampaknya semua menjadi tiarap?  
mata rantai niaga timah di tingkat bawah bagai terputus.  kolektor yang biasa menjadi pembeli raib entah kemana, maklum karena merasa menunggu waktu saja akan ikut terseret pula.  
lihat, dan tunggu?  tapi sampai kapan?
bukankah ramadhan sudah berjalan, idul fitri tak lama lagi?***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 18 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan