KPU Beberkan Penyebab Diagram Perolehan Suara dalam Sirekap Mendadak Hilang

Reporter: ant |

Editor: Budi Rahmad |

Rabu , 06 Mar 2024 - 16:38

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Idham Holik-Antaranews.com-

Masyarakat hanya dapat melihat Formulir Model C1-Plano di TPS-TPS yang ada di daerah-daerah pemilihan, dan itu terjadi baik pada menu pilpres, pileg DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota, maupun DPD RI.

Dipertanyakan Bawaslu

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mempertanyakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menghilangkan diagram hingga bagan perolehan suara Pilpres dan Pileg pada Pemilu 2024 dalam real count (hitung nyata) Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap).

"Seharusnya SOP-nya (Standar Operasional Prosedur) seperti apa? Kan kita minta dulu untuk diberhentikan sementara untuk memperbaiki. Pertanyaan sekarang, sudah diberhentikan sementara atau bagaimana?" kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu.

Bagja lantas mengingatkan KPU RI agar sistem yang telah dibuat tetap berpedoman pada SOP. Ia mengingatkan agar jangan sampai sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan.

Sementara itu, Bagja mengatakan bahwa pihaknya masih belum mendapatkan penjelasan terkait beberapa hal mengenai Sirekap dari KPU RI.

"Nah sekarang kan sudah dihentikan, misalnya, berapa lama pertanyaannya? Kemudian, kenapa itu tidak presisi? Itu juga sampai sekarang belum dijelaskan," tuturnya.

Bagja juga menyebut bila alasan peniadaan diagram hingga bagan perolehan suara agar masyarakat dapat melihat formulir Model C1-Plano, maka KPU RI harus juga menyertakan formulir D Hasil mulai dari tingkat kecamatan.

"Sehingga masyarakat bisa melihat perbedaan jika ada perbedaan, jika ada permasalahan antara C Hasil dengan rekap di tingkat kecamatan atau teman-teman saksi," ucapnya.

Walaupun demikian, dia juga mempertanyakan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) masih tidak tersedia formulir C Hasil.

"Nah itu pertanyaannya. Kami juga sudah menanyakan ke pengawas TPS (PTPS), kenapa itu belum di-upload (diunggah)? Akan tetapi, yang meng-upload itu kan teman-teman KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), bukan PTPS," ujarnya.(ant)

kpu beberkan penyebab diagram perolehan suara dalam sirekap mendadak hilang                             koranbabelpos.id, jakarta - anggota komisi pemilihan umum (kpu) ri idham holik mengungkapkan penyebab diagram hingga bagan perolehan suara pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg) pada pemilu 2024 dalam real count sistem rekapitulasi suara (sirekap) mendadak hilang.
dia menjelaskan saat ini kpu hanya akan menampilkan bukti autentik untuk hasil perolehan suara, yaitu formulir model c1-plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024.
"kini kebijakan kpu hanya menampilkan bukti autentik perolehan suara peserta pemilu," kata idham saat dikonfirmasi di jakarta, selasa (5/3).
baca juga:kpu sebut sirekap sempat dihentikan sementara untuk sinkronisasi
menurut dia, fungsi utama sirekap adalah menampilkan publikasi foto formulir model c1-plano untuk memberikan informasi yang akurat. masyarakat juga dapat mengakses informasi itu pada laman https://pemilu2024.kpu.go.id.
adapun formulir model c1-plano di setiap tempat pemungutan suara (tps) adalah formulir yang dibacakan oleh panitia pemilihan kecamatan (ppk) dalam merekapitulasi perolehan suara peserta pemilu. kemudian, dituliskan dalam lampiran formulir model d. hasil.
model c1-plano itu nantinya dimasukkan ke sirekap untuk kemudian dipindai datanya. namun, sirekap tak satu atau dua kali mengalami galat, sehingga mengakibatkan jumlah perolehan suara hasil pindai dan di model c1-plano menjadi berbeda.
idham menilai data yang kurang akurat itu justru memunculkan prasangka bagi publik. oleh karena itu, kpu mengubah format dalam menampilkan hasil rekapitulasi.
"ketika hasil pembacaan teknologi sirekap, tidak atau kurang akurat dan belum sempat diakurasi oleh uploader, kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps), dan operator sirekap kpu kabupaten/kota akan jadi polemik dalam ruang publik yang memunculkan prasangka," ujarnya.
baca juga:bawaslu bangka: rekapitulasi di kpu jangan rugikan siapapun
berdasarkan pantauan sejak pukul 20.50 wib, diagram perolehan suara pilpres yang biasanya ditampilkan pada laman sirekap menghilang. begitupun dengan chart hasil perolehan suara pemilu legislatif dpr ri, dprd, dan dpd ri.
biasanya, ketika masyarakat mengakses sirekap terlihat diagram berbentuk bulat atau batang yang menunjukkan perolehan suara dari masing-masing peserta pemilu.
tak hanya itu, tercantum juga di bagian bawahnya mengenai keterangan jumlah tps yang sudah memasukkan data perolehan suara dalam sirekap.
meski begitu, baik diagram perolehan suara peserta pemilu maupun keterangan jumlah tps yang memasukkan data formulir model c1-plano tak ditayangkan.
masyarakat hanya dapat melihat formulir model c1-plano di tps-tps yang ada di daerah-daerah pemilihan, dan itu terjadi baik pada menu pilpres, pileg dpr ri, dprd provinsi hingga dprd kabupaten/kota, maupun dpd ri.
 
dipertanyakan bawaslu 
sementara itu, badan pengawas pemilu (bawaslu) ri mempertanyakan keputusan komisi pemilihan umum (kpu) ri untuk menghilangkan diagram hingga bagan perolehan suara pilpres dan pileg pada pemilu 2024 dalam real count (hitung nyata) sistem rekapitulasi suara (sirekap).
"seharusnya sop-nya (standar operasional prosedur) seperti apa? kan kita minta dulu untuk diberhentikan sementara untuk memperbaiki. pertanyaan sekarang, sudah diberhentikan sementara atau bagaimana?" kata ketua bawaslu ri rahmat bagja di gedung bawaslu ri, jakarta, rabu.
baca juga:bawaslu daerah diminta siapkan bahan keterangan tertulis hadapi sidang mk
bagja lantas mengingatkan kpu ri agar sistem yang telah dibuat tetap berpedoman pada sop. ia mengingatkan agar jangan sampai sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan.
sementara itu, bagja mengatakan bahwa pihaknya masih belum mendapatkan penjelasan terkait beberapa hal mengenai sirekap dari kpu ri.
"nah sekarang kan sudah dihentikan, misalnya, berapa lama pertanyaannya? kemudian, kenapa itu tidak presisi? itu juga sampai sekarang belum dijelaskan," tuturnya.
baca juga:menko polhukam minta ikuti mekanisme bawaslu dan mk jika ingin gugat pemilu
bagja juga menyebut bila alasan peniadaan diagram hingga bagan perolehan suara agar masyarakat dapat melihat formulir model c1-plano, maka kpu ri harus juga menyertakan formulir d hasil mulai dari tingkat kecamatan.
"sehingga masyarakat bisa melihat perbedaan jika ada perbedaan, jika ada permasalahan antara c hasil dengan rekap di tingkat kecamatan atau teman-teman saksi," ucapnya.
walaupun demikian, dia juga mempertanyakan sejumlah tempat pemungutan suara (tps) masih tidak tersedia formulir c hasil.
"nah itu pertanyaannya. kami juga sudah menanyakan ke pengawas tps (ptps), kenapa itu belum di-upload (diunggah)? akan tetapi, yang meng-upload itu kan teman-teman kpps (kelompok penyelenggara pemungutan suara), bukan ptps," ujarnya.(ant)