Imbas Proses Hukum yang Berlangsung Ekonomi Babel Goyang

Reporter: Syahril Sahidir |

Editor: Syahril Sahidir |

Senin , 05 Feb 2024 - 17:07

Safrizal dan Al Gafri -dok-

imbas proses hukum yang berlangsung ekonomi babel goyang                            dugaan bahwa proses hukum yang tengah ditangani kejagung ri terkait dugaan tipikor tata niaga timah yang menimpa bumn, pemda, swasta akan berdampak langsung terhadap ekonomi daerah ini secara keseluruhan, akhirnya terbukti.
---------------------------
meskipun inflasi babel berhasil diturunkan hingga terendah se-indonesia, namun ke depann justru menghadapi tantangan yang berat.  karena melemahnya sektor timah membuat melemah pula daya beli masyarakat.  
bahkan, penjabat gubernur provinsi kepulauan bangka belitung (babel), safrizal za, tak menampik daya beli masyarakat babel kini menurun akibat anjloknya timah.
untuk diketahui, anjloknya sektor timah di babel ini, salah satunya adalah imbas dari proses hukum yang tengah berlangsung sehingga beberapa pelaku timah yang tidak terkait proses itu tidak berani muncul.  bahkan banyak pekerja timah menyatakan, meski timah ada, kadang mereka sulit menjualnya karena pembeli tidak ada.
''kalaupun ada, harga murah, kadang hanya rp 50 ribu atau rp 60 ribu per kg.  harga segitu kalau dari laut sangat tak imbang.  kadang kami kesulitan pula mencari pembeli,'' keluh seorang penambang kepada media ini.
kondisi itu juga dipahami oleh penjabat gubernur babel safrizal za.
baca juga:tipikor tata niaga timah 2015-2022 oleh kejagung kluster pemda mana?
menurut dia saat ini memang perekonomian dan daya beli masyarakat melemah, karena harga bijih timah anjlok sehingga perlu ada peningkatan sektor lainnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
"saat ini harga timah berada titik terbawah, sehingga harus ada peningkatan sektor lainnya seperti pertanian, pariwisata dan lainnya agar ekonomi masyarakat tetap tumbuh," harap pj gubernur lagi.
berbagai bahasan dan diskusi di tingkat masyarakat mulai banyak membahas ini.  seperti di belinyu, para penambang rakyat mengeluhkan bukan hanya soal harga yang murah, tapi juga soal larangan menambang karena persoalan legalitas.
di bangka tengah, bupati al gafri rahman mengakui akan mencarikkan solusi termasuk inisasi ke kejati guna membahas persoalan timah ini.
dampak dari pengusutan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di bangka belitung menghantam warga, termasuk masyarakat bangka tengah yang mulai mengalami kesulitan ekonomi.
terutama, warga yang menjadikan timah sebagai tumpuan mencari rezeki.
keluhan tersebut, mulai dari sulitnya mencari pembeli timah, harga timah yang murah, lapangan pekerjaan yang minim, daya beli masyarakat menurun dan lain sebagainya.
baca juga:kejagung masih masif usut tipikor pertimahan:digeledah, disegel, ditahan!
menanggapi hal ini, bupati bangka tengah, algafry rahman mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan inisiasi penyampaian perihal kondisi ekonomi saat ini kepada pihak terkait.
"pemerintah kabupaten bangka tengah, sudah ada inisiasi untuk menyampaikan perihal kondisi perekonomian saat ini, kami berharap akan ada dukungan dari kejari bangka tengah dan kejati bangka belitung untuk bisa memberikan akses kepada masyarakat untuk menambang sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar gafri.
dikatakan algafry, penyampaian aspirasi ini agar masayarakat bangka tengah dapat kembali melakukan penambangan sesuai aturan dan kesepakatan.
"akan kami perjuangkan, agar masyarakat bisa menambang pada lokasi tertentu dan berdasarkan aturan yang diberikan," ujarnya.
kata algafry, pola-pola yang ada, akan terus pihaknya upayakan, agar masyarakat bisa mendapatkan akses penambangan yang jelas dan baik.
''mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, hal yang kami sampaikan, akan mendapat respon dan dukungan dari kejari dan kejati, perihal bagaimana masyarakat di bateng melalui kajian-kajian dan aturan untuk bisa kembali melakukan skema penambangan," tuturnya.
"ini upaya pemkab, agar dalam dekat masyarakat bisa kembali melakukan kegiatan tambang secara resmi sesuai dengan aturan yang ada dan bersama kejari, kejati dan aph lainnya untuk bisa memberikan pertimbangan," tandasnya.***