Presiden Yoon Suk-yeol Gagal Ditangkap, Pasukan Pengawal Pasang Badan

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Jumat , 03 Jan 2025 - 21:33

Pasukan Pengawal yang Jaga Ketat.-screnshot-

Untuk menghindari terjadinya kekacauan yang lebih parah, Partai Demokrat meminta Penjabat Presiden Choi Sang-mok untuk memerintahkan dinas keamanan presiden untuk mundur.

Jo Seung-lae yang merupakan salah satu anggota parlemen mengatakan jika permaslahan ini merupakan tanggung jawab pemimpin mereka.

"Jangan menyeret staf yang jujur dari Dinas Keamanan Presiden dan pejabat publik lainnya ke dalam jurang kejahatan," kata Jo.

Surat perintah penangkapan berlaku hingga 6 Januari dan memberi waktu hanya 48 jam bagi penyidik untuk menahan Yoon setelah ia ditangkap.

Penyidik kemudian harus memutuskan apakah akan meminta surat perintah penahanan atau membebaskannya.

Para pendukung Yoon memenuhi jalanan di depan rumah Presiden tersebut dan menuntut diakhirinya penyelidikan serta pembatalan pemakzulannya.

Pendukung Yoon juga telah melakukan aksinya pada Kamis 2 Januari lalu dan mengatakan bahwa ‘Presiden Yoon Suk-yeol akan dilindungi oleh rakyat’ dan ‘Surat perintah ilegal tidak sah’.

Pihak berwenang telah mengerahkan sekitar 2.700 polisi dan 135 bus polisi di daerah tersebut untuk mencegah kekerasan antara pengunjuk rasa pro dan anti-Yoon.***

presiden yoon suk-yeol gagal ditangkap, pasukan pengawal pasang badan                            konflik korea selatan terus memanas. presiden yoon suk-yeol gagal ditangkap pengadilan buntut penerapan darurat militer beberapa waktu lalu.
--------------
penangguhan penangkapan presiden korea selatan ini setelah pihak pengadilan melakukan negosiasi dengan pengawal presiden.
selain menghadapai pengawal presiden, pihak pengadilan juga harus menghadapi pendukung yoon suk-yeol yang mengepung kediamannya.
kantor investigasi korupsi untuk pejabat tinggi (cio) korea selatan mengatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menghentikan upayanya untuk menahan yoon atas pernyataan darurat militernya.
“mengenai pelaksanaan surat perintah penangkapan hari ini jumat 3 januari 2025 dinyatakan tidak mungkin dilakukan,” ungkapnya.
hal tersebut dengan mempertimbangkan keselamatan personel di lokasi rumah yoon.
penyidik tiba di kompleks yoon pada jumat pagi untuk menahan presiden korea selatan tersebut karena dituding menyalah gunakan kekuasaannya dengan mengeluarkan keputusan darurat militer pada 3 desember lalu.
saat pihak pengadilan berada di lokasi, kepala pss park jong-joon menolak para penyelidik untuk memasuki kediaman yoon, dengan alasan pembatasan akses ke lokasi yang berpotensi terkait dengan rahasia militer.
kabar penangkapan yoon sebenarnya telah beredar sejak pengadilan seoul awal minggu ini mengabulkan permintaan jaksa untuk surat perintah penangkapan.
petugas keamanan yoon sebelumnya menghalangi para penyelidik untuk melaksanakan beberapa surat perintah penggeledahan yang ditujukan kepada presiden.
jika ditangkap, yoon akan menjadi presiden pertama yang ditahan dalam sejarah korea selatan.
sedangkan yoon kap-keun yang merupakan yoon, telah menegaskan bahwa para penyelidik bertindak di luar wewenang dan hukum mereka.
pihak kuasa hukum juga sangat yakin jika pengadilan dapat menahan yoon pada jumat ini.
untuk menghindari terjadinya kekacauan yang lebih parah, partai demokrat meminta penjabat presiden choi sang-mok untuk memerintahkan dinas keamanan presiden untuk mundur.
jo seung-lae yang merupakan salah satu anggota parlemen mengatakan jika permaslahan ini merupakan tanggung jawab pemimpin mereka.
"jangan menyeret staf yang jujur dari dinas keamanan presiden dan pejabat publik lainnya ke dalam jurang kejahatan," kata jo.
surat perintah penangkapan berlaku hingga 6 januari dan memberi waktu hanya 48 jam bagi penyidik untuk menahan yoon setelah ia ditangkap. 
penyidik kemudian harus memutuskan apakah akan meminta surat perintah penahanan atau membebaskannya.
para pendukung yoon memenuhi jalanan di depan rumah presiden tersebut dan menuntut diakhirinya penyelidikan serta pembatalan pemakzulannya.
pendukung yoon juga telah melakukan aksinya pada kamis 2 januari lalu dan mengatakan bahwa ‘presiden yoon suk-yeol akan dilindungi oleh rakyat’ dan ‘surat perintah ilegal tidak sah’.
pihak berwenang telah mengerahkan sekitar 2.700 polisi dan 135 bus polisi di daerah tersebut untuk mencegah kekerasan antara pengunjuk rasa pro dan anti-yoon.***