Gejolak di Korea Selatan, Oposisi tak Menyerah, Yoon Suk Yeol Gagal Dimakzulkan

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Minggu , 08 Dec 2024 - 21:56

Yoon Suk Teol-screnshot-

Upaya kedua

Mengingat kembali masa lalu Korea Selatan yang dikuasai militer, kegagalan darurat militer yang berlangsung singkat melumpuhkan politik dalam negeri dan menimbulkan kekhawatiran internasional atas salah satu negara demokrasi terkuat di Asia.

Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, telah menyerukan penangguhan Yoon dari tugasnya, menunjukkan kekhawatiran bahwa presiden dapat sekali lagi mengambil tindakan "radikal" seperti memberlakukan kembali darurat militer, menurut Yonhap.

Pada hari Sabtu, Yoon tampil pertama kali di depan publik sejak insiden hari Selasa, berjanji tidak akan ada upaya kedua untuk memberlakukan darurat militer.

"Saya sungguh-sungguh minta maaf dan meminta maaf kepada orang-orang yang pasti sangat terkejut," kata Yoon dalam pidato publik yang disiarkan televisi, menurut Yonhap.

"Saya tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik yang terkait dengan deklarasi darurat militer ini,” katanya.***

gejolak di korea selatan, oposisi tak menyerah, yoon suk yeol gagal dimakzulkan                            partai oposisi akan terus berupaya menyampaikan mosi kepada presiden korea selatan yoon suk yeol yang berhasil lolos dari mosi pemakzulan.
--------------
situasi ini dipicu oleh upaya singkatnya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer awal minggu ini, setelah partai yang berkuasa memboikot pemungutan suara, menurut kantor berita korea selatan yonhap.
mosi tersebut, yang diajukan oleh politisi oposisi termasuk partai demokrat terkemuka, membutuhkan dukungan dari dua pertiga dari 300 anggota majelis nasional korea selatan untuk dapat disahkan dilansir dari cnbc.
anggota parlemen sekutu melakukan aksi walk out menjelang pemungutan suara pada hari sabtu, sehingga mustahil untuk memenuhi kuorum yang diperlukan untuk pemungutan suara pemakzulan.
anggota oposisi sebelumnya mengatakan mereka akan meninjau kembali tindakan pemakzulan pada hari rabu, jika gagal untuk pertama kalinya.
jika berhasil, mosi tersebut akan mencabut kewenangan kepresidenan yoon dengan segera. pemilihan presiden harus diadakan dalam waktu 60 hari jika petahana tersebut diberhentikan atau mengundurkan diri.
ruu investigasi penasihat khusus kedua terhadap ibu negara kim keon hee, yang baru-baru ini dituduh memberikan pengaruh yang tidak pantas, gagal disahkan dalam pemungutan suara hari sabtu, reuters melaporkan.
korea selatan tidak asing dengan proses hukum semacam itu, dengan dua kepala negara yang sebelumnya dimakzulkan sejak pergantian abad: roh moo-hyun pada tahun 2004 dan park geun-hye pada tahun 2016.
darurat militer
yoon, yang merebut kekuasaan dalam pemilihan presiden yang ketat pada tahun 2022, memiliki tingkat persetujuan hanya 19% sebelum secara tak terduga memberlakukan darurat militer awal minggu ini untuk pertama kalinya sejak kudeta militer tahun 1979.
ia mengutip perlunya "melindungi tatanan konstitusional berdasarkan kebebasan dan memberantas kelompok anti-negara pro-korea utara yang memalukan, yang mencuri kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita," menurut laporan nbc news.
dengan 190 anggota yang hadir dan pengunjuk rasa di jalan, parlemen negara itu mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer – saat gejolak politik mengalir ke pasar ekonomi terbesar keempat di asia.
komisi layanan keuangan korea selatan mengatakan siap untuk menggunakan dana gabungan sebesar 50 triliun won ($35,22 miliar) untuk menstabilkan pasar saham dan obligasi domestik jika diperlukan, di tengah volatilitas.
baca juga:massa tuntut presiden yoon suk yeol mundur, korea selatan sempat darurat militer?
upaya kedua
mengingat kembali masa lalu korea selatan yang dikuasai militer, kegagalan darurat militer yang berlangsung singkat melumpuhkan politik dalam negeri dan menimbulkan kekhawatiran internasional atas salah satu negara demokrasi terkuat di asia.
han dong-hoon, pemimpin partai kekuatan rakyat yang berkuasa, telah menyerukan penangguhan yoon dari tugasnya, menunjukkan kekhawatiran bahwa presiden dapat sekali lagi mengambil tindakan "radikal" seperti memberlakukan kembali darurat militer, menurut yonhap.
pada hari sabtu, yoon tampil pertama kali di depan publik sejak insiden hari selasa, berjanji tidak akan ada upaya kedua untuk memberlakukan darurat militer.
"saya sungguh-sungguh minta maaf dan meminta maaf kepada orang-orang yang pasti sangat terkejut," kata yoon dalam pidato publik yang disiarkan televisi, menurut yonhap.
"saya tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik yang terkait dengan deklarasi darurat militer ini,” katanya.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 9 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan