Ada 130 Money Politik Masuk Bawaslu
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja-arsip babelpos/antara-
KORANBABELPOS.ID.- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengkaji 130 laporan yang masuk atas dugaan politik uang yang terjadi selama masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024.
Sebanyak 130 laporan dan informasi awal tersebut merupakan data yang dikumpulkan Bawaslu hingga hari Rabu ini pukul 16.00 WIB. Jika kajian awal menunjukkan dugaan tersebut memenuhi syarat formil dan material, Bawaslu akan melakukan kajian hukum dalam lima hari kalender.
“Peristiwa pembagian uang atau materi lainnya berpotensi dikenakan ketentuan Pasal 187A Undang-Undang Pemilihan (UU Pilkada, red.),” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu.
Bagja menjelaskan, setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 dan paling lama 72 bulan, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
“Baik pemberi maupun penerima dipidana,” ucap Bagja.
Anggota Bawaslu RI Puadi, menyatakan ada 71 dugaan pembagian uang dan 50 dugaan potensi pembagian uang terjadi pada masa tenang. Sementara itu, sebanyak delapan dugaan pembagian uang dan satu dugaan potensi pembagian uang terjadi pada tahapan pemungutan suara.
Laporan yang masuk ke Bawaslu Pusat itu tersebar nyaris di seluruh wilayah Indonesia.***