Temuan Populix Jelang Pilkada 2024: Masyarakat Lebih Mewajarkan Politik Dinasti Ketimbang Politik Uang

KORANBABELPOS.ID - Populix meluncurkan sebuah laporan bertajuk Partisipasi dan Opini Publik Menjelang Pilkada 2024: Politik Dinasti dan Politik Uang. Dalam laporan ini Populix menemukan bahwa sebagian besar calon pemilih cenderung mewajarkan praktik politik dinasti. 

 

Sedangkan pada praktik politik uang, mayoritas mengaku akan menolak dan cenderung siap melaporkan praktik tersebut. Kesimpulan ini didapatkan melalui survei kepada 962 responden yang didominasi Gen-Z dan Milenial. 

 

Hampir Dua Pertiga Responden Wajarkan Politik Dinasti

Politik dinasti merujuk pada kekuasaan di bidang politik yang dikuasai oleh sekelompok orang yang masih terikat hubungan keluarga. Meskipun tidak serta merta melanggar demokrasi, pola politik ini cenderung bertentangan dan mengancam konsep desentralisasi kekuasaan yang menjadi landasan sistem demokrasi. Pasalnya dalam sebuah dinasti, keputusan publik cenderung diabaikan.

 BACA JUGA:Riset Populix: Lebih 30% Pekerja Tak Tahu Berserikat adalah Hak Dasar

Populix menemukan bahwa 65% responden cenderung mewajarkan politik dinasti. Bahkan lebih dari seperlima (21%) responden menyatakan bisa menerima politik dinasti. Sedangkan yang benar-benar menolak hanya sekitar 10% dari total responden.

 

Manajer Riset Sosial Populix, Nazmi Haddyat Tamara menjelaskan, “Pewajaran ini bukan tanpa alasan. 74% responden yang mewajarkan politik dinasti beralasan bahwa mereka tidak masalah selama kandidat memiliki kompetensi yang baik. Temuan ini senada dengan hasil penelitian kami sebelumya tentang kriteria calon pemimpin daerah. Di mana publik kini cenderung lebih berfokus pada sosok calon pemimpin daerah, dengan rekam jejak dan visi-misi sebagai kriteria utama."

 

“Selain kompetensi kandidat, proses pemilihan umum secara langsung menjadi alasan 54% responden menerima politik dinasti. Hal ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilihan umum di Indonesia.”

 

“Kemudian lebih dari sepertiga responden percaya, keberlanjutan dinasti akan menjamin keberlanjutan kebijakan dari periode sebelumnya. Alasan ini mungkin mewakili keresahan publik terhadap perubahan kebijakan yang terjadi setiap pergantian kepemimpinan,” tambah Nazmi.