Kekerasan Sistematis di Darfur 2003-2008: Pelajaran Penting bagi Penegakan HAM Internasional

Reporter: Admin |

Editor: Budi Rahmad |

Minggu , 14 Dec 2025 - 16:47

Nurjannah.-Dok Pribadi-

Selama rentang 2003–2008, Darfur menjadi zona tanpa perlindungan. Organisasi kemanusiaan seperti Oxfam dan MSF sering kali menjadi target serangan, menghambat bantuan bagi korban. Ribuan anak tumbuh di kamp pengungsian yang tidak memiliki akses pendidikan, layanan kesehatan, atau jaminan perlindungan. Kekerasan tersebut tidak hanya merusak kehidupan saat itu, tetapi menciptakan generasi yang tercerabut dari masa depan.

Upaya Internasional: Antara Keberanian Moral dan Dinamika Politik

Respons komunitas internasional terhadap Darfur melibatkan berbagai lembaga, namun efektivitasnya sangat terbatas. Pada tahap awal, Dewan Keamanan PBB mengutuk kekerasan namun terlalu berhati-hati dalam mengambil tindakan tegas. Beberapa negara anggota tetap, khususnya Cina dan Rusia memiliki hubungan ekonomi dan politik dengan Sudan sehingga enggan mendukung intervensi keras.

Meski begitu, terdapat langkah signifikan ketika Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1593 pada 2005, yang menyerahkan kasus Darfur kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Ini adalah pertama kalinya Dewan Keamanan menyerahkan situasi negara yang bukan anggota Statuta Roma kepada ICC. Dengan ini, PBB mengakui bahwa kejahatan berat sedang terjadi dan sistem peradilan nasional Sudan tidak dapat diandalkan.

ICC kemudian mengeluarkan surat penangkapan terhadap beberapa pejabat tinggi Sudan, termasuk Presiden Omar al-Bashir dengan tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Langkah ini secara simbolik sangat penting, untuk pertama kalinya, seorang kepala negara yang masih menjabat didakwa atas kejahatan seberat itu. Namun di sinilah hukum internasional menunjukkan batasnya.

Banyak negara anggota Uni Afrika menolak mengeksekusi surat penangkapan al-Bashir dengan alasan bahwa ICC dianggap bias terhadap negara-negara Afrika. Akibatnya, al-Bashir mampu bepergian ke berbagai negara tanpa ditahan. Sudan sendiri, selama bertahun-tahun, secara terbuka menolak yurisdiksi ICC. Penolakan ini memperlihatkan bagaimana mekanisme internasional dapat melemah ketika sebuah negara pelanggar mendapat perlindungan politik dari sekutu-sekutunya.

Selain ICC, upaya hadir melalui pembentukan misi perdamaian UNAMID (United Nations-African Union Mission in Darfur). Mandat UNAMID mencakup perlindungan warga sipil dan mendukung proses perdamaian. Namun akses mereka dibatasi oleh pemerintah Sudan, wilayah operasi yang sangat luas, minimnya personel, serta kondisi keamanan yang sangat berbahaya.

Dalam beberapa kasus, laporan kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat diverifikasi karena pasukan UNAMID tidak diberi akses ke lokasi kejadian. Upaya diplomasi global, termasuk kampanye internasional “Save Darfur”, berhasil menggerakkan perhatian publik dunia. Namun tekanan moral saja tidak cukup untuk mendorong tindakan tegas negara-negara besar. Konflik Darfur menunjukkan bahwa ketika nilai-nilai kemanusiaan berhadapan dengan kepentingan politik dan ekonomi, yang menang sering kali adalah kepentingan.

kekerasan sistematis di darfur 2003-2008: pelajaran penting bagi penegakan ham internasional                            oleh nurjannah 
mahasiswa hubungan internasional uin syarif hidayatullah jakarta
 
konflik darfur yang meletus pada tahun 2003 hingga 2008 menjadi salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam di abad ke-21. di wilayah barat sudan ini, kekerasan tidak terjadi dalam bentuk bentrokan biasa, melainkan berlangsung secara sistematis, terstruktur, dan menyasar kelompok-kelompok etnis tertentu. pemerintah sudan bersama milisi janjaweed melakukan aksi kekerasan meluas berupa pembakaran desa, pembunuhan massal, pemerkosaan sebagai senjata perang, pengusiran paksa, dan penghancuran sumber-sumber kehidupan seperti sumur dan ladang pertanian. sejak awal konflik hingga puncaknya, lebih dari dua juta warga sipil mengungsi dan ratusan ribu lainnya diperkirakan menjadi korban.
 
namun darfur bukan hanya kisah tentang kekejaman. ia adalah cermin atas rapuhnya mekanisme penegakan ham internasional. meski dunia telah menciptakan berbagai instrumen hukum internasional, mulai dari mahkamah pidana internasional (icc), dewan keamanan pbb, hingga misi-misi penjaga perdamaian, kasus darfur menunjukkan bahwa efektivitas instrumen tersebut sangat dipengaruhi kepentingan politik global. konflik darfur memperlihatkan bahwa keberadaan hukum internasional saja tidak cukup, yang menentukan adalah kemauan politik, solidaritas internasional, dan keberanian menghadapi negara pelanggar.
 
akar konflik dan pola kekerasan sistematis
kekerasan di darfur tidak muncul secara tiba-tiba. ia merupakan akumulasi dari ketidakadilan sosial, diskriminasi etnis, perebutan sumber daya, dan marginalisasi ekonomi yang berlangsung selama puluhan tahun. kelompok-kelompok non-arab di darfur seperti fur, zaghawa, dan masalit telah lama merasa diabaikan oleh pemerintah pusat di khartoum. ketika dua kelompok pemberontak, yaitu sudan liberation army (sla) dan justice and equality movement (jem) melancarkan serangan ke instalasi militer pemerintah, konflik berubah menjadi operasi pemusnahan besar-besaran terhadap warga sipil.
 
human rights watch mencatat bahwa milisi janjaweed, yang dipersenjatai dan didukung oleh pemerintah sudan, melakukan serangan sistematis terhadap desa-desa non-arab. mereka tidak hanya menggusur penduduk, tetapi menghancurkan rumah, merusak ladang, menewaskan para lelaki, dan memperkosa perempuan secara massal. pemerkosaan digunakan sebagai senjata untuk menghancurkan struktur sosial dan identitas etnis korban. tindakan-tindakan ini menunjukkan pola yang konsisten dan terkoordinasi, bukan serangan acak.
 
laporan komisi penyelidikan internasional pbb pada 2005 mengidentifikasi unsur-unsur kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. meski terdapat perdebatan mengenai apakah kekerasan tersebut dapat dikategorikan sebagai genosida, temuan lapangan menunjukkan adanya intensi untuk menghancurkan kelompok-kelompok etnis tertentu, baik secara fisik maupun sosial. namun perdebatan ini sebagian besar dipicu oleh kepentingan politik negara-negara besar dan bukan dari analisis murni atas kondisi di lapangan.
 
selama rentang 2003–2008, darfur menjadi zona tanpa perlindungan. organisasi kemanusiaan seperti oxfam dan msf sering kali menjadi target serangan, menghambat bantuan bagi korban. ribuan anak tumbuh di kamp pengungsian yang tidak memiliki akses pendidikan, layanan kesehatan, atau jaminan perlindungan. kekerasan tersebut tidak hanya merusak kehidupan saat itu, tetapi menciptakan generasi yang tercerabut dari masa depan.
 
upaya internasional: antara keberanian moral dan dinamika politik
respons komunitas internasional terhadap darfur melibatkan berbagai lembaga, namun efektivitasnya sangat terbatas. pada tahap awal, dewan keamanan pbb mengutuk kekerasan namun terlalu berhati-hati dalam mengambil tindakan tegas. beberapa negara anggota tetap, khususnya cina dan rusia memiliki hubungan ekonomi dan politik dengan sudan sehingga enggan mendukung intervensi keras. 
 
meski begitu, terdapat langkah signifikan ketika dewan keamanan pbb mengadopsi resolusi 1593 pada 2005, yang menyerahkan kasus darfur kepada mahkamah pidana internasional (icc). ini adalah pertama kalinya dewan keamanan menyerahkan situasi negara yang bukan anggota statuta roma kepada icc. dengan ini, pbb mengakui bahwa kejahatan berat sedang terjadi dan sistem peradilan nasional sudan tidak dapat diandalkan.
 
icc kemudian mengeluarkan surat penangkapan terhadap beberapa pejabat tinggi sudan, termasuk presiden omar al-bashir dengan tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. langkah ini secara simbolik sangat penting, untuk pertama kalinya, seorang kepala negara yang masih menjabat didakwa atas kejahatan seberat itu. namun di sinilah hukum internasional menunjukkan batasnya.
 
banyak negara anggota uni afrika menolak mengeksekusi surat penangkapan al-bashir dengan alasan bahwa icc dianggap bias terhadap negara-negara afrika. akibatnya, al-bashir mampu bepergian ke berbagai negara tanpa ditahan. sudan sendiri, selama bertahun-tahun, secara terbuka menolak yurisdiksi icc. penolakan ini memperlihatkan bagaimana mekanisme internasional dapat melemah ketika sebuah negara pelanggar mendapat perlindungan politik dari sekutu-sekutunya.
 
selain icc, upaya hadir melalui pembentukan misi perdamaian unamid (united nations-african union mission in darfur). mandat unamid mencakup perlindungan warga sipil dan mendukung proses perdamaian. namun akses mereka dibatasi oleh pemerintah sudan, wilayah operasi yang sangat luas, minimnya personel, serta kondisi keamanan yang sangat berbahaya. 
 
dalam beberapa kasus, laporan kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat diverifikasi karena pasukan unamid tidak diberi akses ke lokasi kejadian. upaya diplomasi global, termasuk kampanye internasional “save darfur”, berhasil menggerakkan perhatian publik dunia. namun tekanan moral saja tidak cukup untuk mendorong tindakan tegas negara-negara besar. konflik darfur menunjukkan bahwa ketika nilai-nilai kemanusiaan berhadapan dengan kepentingan politik dan ekonomi, yang menang sering kali adalah kepentingan.
 
keterbatasan rezim ham internasional dalam kasus darfur
konflik darfur juga membuka diskusi penting mengenai kelemahan mendasar dalam rezim hak asasi manusia internasional. meskipun sistem internasional modern telah membangun arsitektur normatif dan kelembagaan yang luas, meliputi konvensi jenewa, prinsip responsibility to protect (r2p), statuta roma, serta berbagai mekanisme investigasi pbb. darfur menunjukkan bahwa keberadaan norma tidak selalu diikuti implementasi. 
 
rezim ham internasional bekerja dalam kerangka negara-bangsa yang memiliki kedaulatan kuat, sehingga mekanisme eksternal sering kali tidak dapat dioperasikan tanpa persetujuan negara terkait. dalam konteks darfur, pemerintah sudan mengeksploitasi prinsip non-intervensi dan kedaulatan nasional untuk menolak akses penyelidikan, membatasi operasi kemanusiaan, dan menghindari pertanggungjawaban hukum.
 
selain itu, terdapat kesenjangan signifikan antara pembuatan norma dan penegakannya. prinsip r2p yang diadopsi pada 2005 sebenarnya menjadikan pencegahan kekejaman massal sebagai kewajiban kolektif. namun penerapannya pada kasus darfur lemah akibat fragmentasi politik di dewan keamanan pbb, yang menjadi arena tarik-menarik kepentingan negara besar. 
 
ketidakhadiran respons tegas menunjukkan bagaimana veto negara anggota tetap dapat melemahkan tatanan ham internasional dan menciptakan preseden impunitas. di sisi lain, kritik bahwa icc selektif atau “bias terhadap afrika” memperlemah legitimasi institusi tersebut di mata negara-negara berkembang, sehingga membuat kerja sama politik semakin sulit.
 
keterbatasan ini menunjukkan bahwa rezim ham internasional masih memiliki ketergantungan besar pada negara sebagai aktor utama. ketika negara pelanggar memiliki aliansi geopolitik yang kuat atau nilai strategis tertentu bagi aktor besar, mekanisme ham internasional cenderung kehilangan efektivitas. 
 
dengan demikian, darfur menjadi studi kasus yang menegaskan perlunya reformasi tata kelola global, mulai dari pembatasan hak veto dalam situasi kekejaman massal hingga penguatan independensi lembaga peradilan internasional. kasus ini mengilustrasikan bahwa keberhasilan perlindungan ham tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi oleh distribusi kekuasaan dalam sistem internasional.
 
di samping itu, kasus darfur memperlihatkan bagaimana kekerasan sistematis dapat bertahan lama ketika terdapat asimetri kekuasaan antara pelaku negara dan populasi yang menjadi target. literatur mengenai kejahatan massal menjelaskan bahwa negara yang memiliki kontrol terpusat atas aparat keamanan cenderung mampu memproduksi kekerasan yang terkoordinasi dan berulang tanpa hambatan berarti (de waal, 2007; mamdani, 2009). 
 
dalam konteks darfur, kontrol pemerintah sudan terhadap militer dan milisi janjaweed memungkinkan beroperasinya pola kekerasan dengan karakteristik yang konsisten: penghancuran infrastruktur sipil, penyerangan terhadap kelompok etnis tertentu, serta penggunaan kekerasan seksual sebagai instrumen destabilisasi komunitas. 
 
pola ini sesuai dengan indikator kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana didefinisikan dalam statuta roma, yang menekankan unsur “serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil”. dengan demikian, darfur bukan sekadar konflik bersenjata, tetapi merupakan contoh konkret bagaimana struktur kekuasaan negara dapat dimobilisasi untuk melakukan kekerasan terencana yang melampaui batas-batas konflik konvensional.
 
pelajaran penting: keadilan tidak akan tegak tanpa kemauan politik
darfur memberikan pelajaran pahit mengenai keterbatasan sistem ham internasional. pertama, keberadaan instrumen hukum seperti icc tidak otomatis menghasilkan keadilan. mekanisme internasional bergantung pada kemauan negara untuk bekerja sama. tanpa kemauan politik, hukum menjadi dokumen tanpa kekuatan. 
 
kedua, darfur memperlihatkan bahwa intervensi internasional sering terlambat dan terlalu hati-hati. ketika bukti kekerasan sudah menggunung, pbb masih sibuk berdebat mengenai terminologi, mandat, dan risiko geopolitik. akibatnya, kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi tanpa hambatan.
 
ketiga, tragedi darfur menegaskan bahwa kekerasan sistematis tidak dapat diputus hanya dengan sanksi atau pernyataan. konflik akar rumput terkait diskriminasi etnis, ketimpangan ekonomi, dan marginalisasi politik harus ditangani secara serius. jika tidak, kekerasan akan muncul kembali. 
 
hal ini terbukti pada 2023–2024 ketika wilayah darfur kembali dilanda pertumpahan darah akibat konflik antara militer sudan dan rapid support forces (rsf). namun ada harapan. setelah tumbangnya rezim al-bashir pada 2019, pemerintah transisi sudan menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan icc. meskipun perubahan ini belum sepenuhnya berjalan, ia menunjukkan bahwa momentum keadilan tetap mungkin, meski sangat terlambat.
 
pada akhirnya, darfur mengingatkan dunia bahwa melindungi hak asasi manusia bukan sebatas membentuk lembaga internasional, tetapi memastikan lembaga tersebut memiliki mandat yang kuat, dukungan politik, serta keberanian moral. tanpa itu semua, tragedi seperti darfur akan terus berulang di berbagai belahan dunia.**
 
referensi
de waal, a. (2007). war in darfur and the search for peace. harvard university press.
human rights watch. (2004). darfur destroyed: ethnic cleansing by government and militia forces in western sudan. human rights watch.
international criminal court. (2009). prosecutor v. omar hassan ahmad al bashir (icc-02/05-01/09). international criminal court.
thakur, r. (2016). the united nations, peace and security: from collective security to the responsibility to protect. cambridge university press.
united nations. (2005). report of the international commission of inquiry on darfur to the united nations secretary-general. united nations.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 15 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan