Program MBG Masih Perlu Perbaikan

Oleh: Syamsul Bahri

Kepala MTs Al-Hidayah Toboali

 

AKHIR-AKHIR ini penolakan terhadap program MBG semakin marak bermunculan. Berbagai alasan diutarakan untuk penolakan tersebut. Salah satunya penolakan yang dilakukan oleh orang tua SDIT Al Izzah. Mereka mengutarakan bahwa masih banyak anak sekolah lain di Kota Serang yang lebih membutuhkan program tersebut dibandingkan siswa SDIT Al Izzah yang orang tuanya sudah mampu membiayai kebutuhan pendidikan. (Detikcom, 29/9/2025). 

 

Kemudian penolakan juga terjadi di SD Muhammadiyah 1 di Solo. Sejumlah wali murid menolak rencana pembagian MBG. Mereka lebih memilih membayar Rp 10 ribu ke sekolah untuk menu makan anaknya dengan penerapan dapur sehat. (Detikcom, 29/9/2025).

 

Ternyata penolakan tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah saja. Penolakan yang lebih besar muncul oleh komunitas yang menamakan Koalisi Warga Tolak MBG. Koalisi ini terdiri dari Indonesia Cooruption Watch, FIAN Indonesia, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Transparency International Indonesia, dan Suara Ibu Peduli. Koalisi ini menilai program yang diklaim pemerintah sebagai solusi stunting justru berubah menjadi sumber masalah serius. Ribuan anak mengalami keracunan massal sepanjang Januari-Seprember 2025. (Liputan6.com, 4/10/2025)

 

Menurut penulis, motivasi penolakan sekolah dan lembaga-lembaga di atas bukan hanya sekedar masalah kemampuan finansial untuk anak-anak mereka, tetapi lebih kepada public trust terhadap program tersebut sudah mulai terkikis. Adanya sedimentasi terhadap kebijakan pemerintah tentunya mempengaruhi minat masyarakat untuk mematuhi program-program yang ditawarkan. 

 

Karolus Tatu Sius, dkk (2024) dalam penelitiannya Public Trust: Dampak Exclusion dan Inclusion Error Data Program Keluarga Harapan, menyatakan bahwa public trust dipandang sebagai salah satu modal sosial yang dapat mendukung kerjasama dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (Houston & Harding, 2013). 

 

Berbagai temuan riset juga menjelaskan bahwa public trust in government dapat meningkatkan kepatuhan publik terhadap implementasi kebijakan pemerintah dan peran pemerintah dalam kebijakan tertentu (Chanley et al., 2000; Hetherington, 2004). Kepercayaan publik ditimbulkan dari kinerja yang dihasilkan oleh pemerintah itu sendiri (Van de Walle et al., 2008). Kinerja pemerintah berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap yang dirasakan masyarakat (Beshi & Kaur, 2020).